Tahapan Kongres PSSI Dimulai

Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Aceh telah membentuk Komisi Pemilihan (KP) dan Komisi Banding Pemilihan (KBP)

Tahapan Kongres PSSI Dimulai
KETUA Umum Asprov PSSI Aceh, Adly Tjalok (tengah) menyampaikan tentang persiapan pembentukan tim Pra-PON cabang sepakbola Aceh dalam konferensi pers di Kantor PSSI Aceh di Lhong Raya, Banda Aceh, Kamis (6/8) petang. SERAMBI/MUHAMMAD HADI 

* Bentuk KP dan KBP

BANDA ACEH - Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Aceh telah membentuk Komisi Pemilihan (KP) dan Komisi Banding Pemilihan (KBP) sebagai alat kelengkapan dalam penyelenggaran Kongres Biasa PSSI Aceh 2017 pada 17 Desember mendatang. Seiring terbentuknya KP dan KBP, tahapan pelaksanaan kongres pemilihan pengurus baru PSSI Aceh periode 2017-2021 itu pun dimulai.

Ketua Umum Asprov PSSI Aceh, Adly Tjalok didampingi Sekretaris Umum (Sekum) Khaidir TM, mengatakan, KP dan KBP adalah komisi independen yang tugas mereka sangat vital dalam pelaksanaan kongres. “KP adalah komisi yang berwenang menerima pendaftaran bakal calon ketua dan anggota komite eksekutif, sekaligus memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon tersebut berdasarkan statuta. Puncaknya, KP akan menetapkan calon-calon ketua dan anggota komite eksekutif yang layak maju dalam proses pemilihan di kongres nanti,” jelas Adly Tjalok kepada Serambi, kemarin.

“Sedangkan, KBP sesuai namanya komisi banding, maka wewenang dia adalah menyidangkan dan memutuskan gugatan dari bakal calon ketua dan anggota komite eksekutif yang ditolak oleh KP. Artinya, jika seorang bakal calon merasa dirugikan dengan keputusan KP, dia bisa melakukan banding ke KBP. Keputusan KBP sendiri bersifat mutlak dan mengikat,” tandasnya.

Dia menegaskan, figur yang duduk di KP maupun di KBP adalah tokoh independen yang tidak terkait sama sekali dengan kepengurusan PSSI Aceh saat ini. “Mereka ini semuanya orang luar, bukan pengurus PSSI Aceh. Ada yang berasal dari kalangan akademisi seperti Unsyiah dan UIN, serta ada juga dari kalangan pengacara dan penggiat media,” beber Adly Tjalok.

Sekum PSSI Aceh, Khaidir TM menambahkan, dengan sudah terbentuknya KP dan KBP, maka tahapan pelaksanaan Kongres Biasa PSSI Aceh 2017 langsung dimulai. Tahapan pertama diawali dengan sesi pengiriman mandat dari pemilik suara (voters) kepada Asprov PSSI Aceh mulai 16-21 November. “Dilanjutkan dengan pengajuan formulir bakal calon ketua dan anggota komite eksekutif mulai 22 sampai 26 November 2017 ke Komisi Pemilihan (KP). Lalu, verifikasi dokumen bakal calon oleh KP pada 27-28 November 2017, disusul pengumuman hasil verifikasi oleh Komisi Pemilihan pada 29 November 2017,” rincinya.

Jika ada bakal calon yang merasa dirugikan dengan keputusan Komisi Pemilihan, ucap Khaidir, maka yang bersangkutan dipersilahkan melakukan banding ke Komisi Banding Pemilihan (KBP). “Proses pengajuan banding dibuka pada 30 November hingga 2 Desember 2017. Setelah itu, dilanjutkan sidang Komite Banding Pemilihan pada 3-4 Desember, serta pengumuman final calon ketua dan anggota komite eksekutif PSSI Aceh periode 2017-2021 pada 5 Desember 2017,” ungkapnya.

“Tahap terakhir adalah pendistribusian daftar calon ketua dan anggota eksekutif PSSI Aceh periode 2017-2021 kepada para pemilik suara atau voters mulai 6-16 Desember 2017. Ending-nya tentu Kongres Biasa (Pemilihan) PSSI Aceh pada 17 Desember mendatang,” pungkasnya.

Sementara itu, Asprov PSSI Aceh terus menggodok dan memverifikasi voters atau pemilik suara sah dalam Kongres Biasa PSSI Aceh 2017 pada 17 Desember mendatang. Sekretaris Umum (Sekum) Asprov PSSI Aceh, Khaidir TM mengatakan, berdasarkan Statuta PSSI Pusat maupun Statuta PSSI Aceh yang disahkan dalam kongres tahunan pada akhir November 2014 disebutkan, anggota yang memilik hak suara dalam kongres adalah pengurus asosiasi PSSI kabupaten/kota yang aktif melaksanakan kompetisi dan klub amatir yang aktif mengikuti kompetisi resmi PSSI.

“Askab/askot yang periodenya masih aktif dan juga aktif menggulirkan kompetisi memiliki hak satu suara. Demikian juga dengan klub amatir anggota PSSI yang aktif mengikuti kompetisi resmi PSSI serta tentu saja periode kepengurusannya belum vakum, mereka juga memiliki hak satu suara. Yang dimaksud anggota di sini adalah klub yang keanggotaannya telah ditetapkan dalam Kongres PSSI Pusat,” tegas Khaidir TM.

Bagi askab/askot dan klub yang periode kepengurusannya telah habis atau vakum, maka hak suara mereka hilang. “Hak suaranya baru kembali lagi jika mereka telah aktif kembali, artinya mereka telah membentuk kepengurusan baru. Makanya, Asprov saat ini terus menggenjot askab/askot yang telah demisioner untuk secepatnya menggelar pemilihan pengurus baru. Untuk sementara, roda organisasi askab/askot demisioner itu berada di tangan para pemegang mandat yang ditunjuk PSSI Aceh,” ulasnya.

Khusus bagi klub amatir yang tidak ikut kompetisi resmi PSSI selama dua tahun berturut-turut, tukasnya, maka status keanggotaannya dinyatakan tidak berlaku lagi alias gugur. “Ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 4 Statuta PSSI yang berbunyi; anggota-anggota yang tidak turut serta dalam kegiatan kompetisi atau turnamen sepakbola yang diselenggarakan oleh PSSI Aceh dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut akan kehilangan hak keanggotaannya, baik di PSSI Aceh maupun di PSSI Pusat,” tutup Khaidir TM.(pon)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved