SerambiIndonesia/

KIP Mulai Goyang

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mempertanyakan kejelasan dana verifikasi partai lokal (parlok)

KIP Mulai Goyang
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi didampingi komisioner, Junaidi menerima pendaftaran Partai Islam Aceh (PIA) di Kantor KIP Aceh, Banda Aceh 

* Dana Verifikasi Parlok Masih Ditahan DPRA
* Komitmen Pemerintah Aceh Dipertanyakan

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mempertanyakan kejelasan dana verifikasi partai lokal (parlok) kepada Pemerintahan Aceh, karena hingga kini masih mendapat tanda bintang dari DPRA. Sementara, tahapan verifikasi faktual parlok sudah di depan mata, yaitu pada 15-21 Desember 2017.

Komisioner KIP Aceh, Junaidi SH yang ditanyai Serambi, Selasa (21/11), mengaku pihaknya sudah mulai goyang dengan belum cairnya dana verifikasi parlok. Sebab selama ini dalam pelaksanakan tahapan Pemilu, KIP Aceh mengandalkan dana verifikasi faktual partai nasional (parnas) yang dianggarkan KPU RI.

“Sampai hari ini KIP belum menerima anggaran dari Pemerintah Aceh mengenai dengan partai lokal. Ini agak membuat kita khawatir. Karena anggaran yang tersedia sebenarnya untuk partai nasional, tapi untuk kegiatan partai lokal juga sudah kita gunakan,” kata Junaidi melalui telepon.

Junaidi menjelaskan bahwa anggaran yang disalurkan KPU RI hanya cukup untuk verifikasi partai nasional. Jika dipaksakan menggunakan dana tersebut untuk verifikasi partai lokal, maka ditakutkan tidak akan mencukupi. “Karena verifikasi faktual kita harus turun lapangan, harus monitoring, sementara anggaran tidak ada,” ucapnya.

Dia mempertanyakan komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung Pemilu damai. Sebab, hingga saat ini nyaris tidak ada terdengar upaya pemerintah dalam memperjuangkan dana verifikasi untuk partai lokal di Aceh. Junaidi mengaku belum mengetahui bagaimana nasib dana tersebut.

“Kemarin DPR membintangi dana verifikasi, jika terus-menerus dilakukan dapat mempengaruhi kinerja rekan kami di kabupaten/kota. Mereka paling merasakan, karena mereka yang turun ke rumah-rumah untuk melakukan verifikasi faktual,” sebut dia.

Dalam melakukan tugasnya, tambah Junaidi, pihaknya berkerja secara maksimal dan profesional sehingga tidak ada partai yang dirugikan dalam tahapan tersebut. “Kita tidak kerja main-main. Nanti kita bisa digugat dan bisa dilapor ke DKPP. Kita harus bekerja maksimal dan profesional, sementara dukungan anggaran belum ada. Kita butuh kepastian anggaran,” katanya.

Karena itu, dia berharap, Pemerintah Aceh bisa mempercepat proses pencairan dana verifikasi, apalagi dananya sudah tersedia. “Seharusnya ada kesepakatan bersama. Jika tahun ini tidak dianggarkan kapan lagi digunakan, selama ini kita hanya menggunakan dana parnas,” pungkas Junaidi.

Anggota Banggar DPRA, Nurzahri, menyampaikan DPRA telah menyepakati dalam rapat paripurna bahwa dana verifikasi partai lokal yang mata anggarannya telah dibintangi baru bisa dicairkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan DPRA mengenai pencabutan dua pasal dalam UUPA.

“Kalau MK memutuskan KIP merupakan bagian dari KPU RI, berarti KPU RI yang harus menanggung semua pengeluaran kegiatan KIP. Tapi kalau MK mengembalikan kewenangan KIP sesuai dengan UUPA, berarti kinerja KIP yang berkaitan dengan partai lokal menjadi bagian tanggung jawab Pemerintah Aceh,” katanya kepada Serambi.

Masalahnya, saat ini tahapan Pemilu terus bergulir, sementara putusan MK belum jelas karena masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Terkait masalah tersebut, Nurzahri menyatakan bahwa hal itu menjadi risiko yang harus ditanggung KIP Aceh ketika pengambil kebijakan membuat aturan.

“Seharusnya, ketika Undang-Undang (UU) Pemilu disahkan oleh DPR RI, Pemerintah Pusat juga harus melihat permasalahan yang ada. Jadi jangan ada mencari keuntungan, tapi disisi lain tidak memberikan solusi. Status bintang hanya bisa kita cabut setelah ada keputusan MK,” terang politisi Partai Aceh ini.

Nurzahri yang juga Ketua Komisi II DPRA menambahkan, harusnya ketika UU Pemilu dibahas, Pemerintah Pusat juga harus mempersiapkan anggaran untuk KIP Aceh. “Sekarang kita tuntut tanggung jawab Pemerintah Pusat dan KPU RI selaku pihak yang berwenang menjalankan Pemilu. Kita ikuti aturan hukum saja,” kata dia.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help