SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Pentingnya Koordinasi Antarlembaga Pendidikan

PENELITIAN Litbang Bappeda Aceh (2017) menunjukkan bahwa koordinasi Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh

Pentingnya Koordinasi Antarlembaga Pendidikan
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Dinas Pendidikan Aceh menggelar malam resepsi dan anugerah pendidikan Aceh, di gedung Amel Banda Aceh, Sabtu (30/9/2017) malam. 

Oleh Lukman Ibrahim

Coordination is the act of making all the people involved in a plan ... work together in an organized way (Cambridge Dictionary). Coordination helps to improve the efficiency of operations by avoiding overlapping efforts and duplication of work. (www.preservearticles.com, 2015)

PENELITIAN Litbang Bappeda Aceh (2017) menunjukkan bahwa koordinasi Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh dengan lembaga-lembaga think tank dan mitra pendidikan kurang berjalan, sehingga terkesan masing-masing lembaga seperti berjalan sendiri-sendiri. Kondisi ini, tentu jauh dari harapan mempercepat pemenuhan semua standar yang disyaratkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk Satuan-satuan Pendidikan (Satpen) di bawah wewenang Disdik Aceh.

Walaupun Aceh punya Tim Percepatan Pembangunan Aceh (PPA) yang terdiri dari Rektor Unsyiah, Rektor UIN Ar-Raniry, serta beberapa akademisi lainnya dan dibentuk untuk membantu Gubernur Aceh dalam melakukan percepatan pembangunan yang seharusnya mampu berperan untuk mengkoordinasi semua perangkat/lembaga pelaksana, pendukung dan mitra kependidikan untuk mengerahkan semua potensi dalam mempercepat upaya pemenuhan semua SNP. Namun fungsi demikian kurang berjalan, sehingga tidak maksimal mendukung upaya tersebut.

Seandainya koordinasi bisa berjalan dengan baik melalui mekanisme kerja sama yang diatur oleh masing-masing lembaga di atas maupun melalui arahan Tim PPA, maka upaya percepatan pemenuhan semua SNP secara bertahap dalam waktu yang tidak lama mudah dipenuhi. Mestinya dengan koordinasi yang berjalan baik semua personel dan potensi bisa diorganisasikan atau diatur dan digerakkan untuk meningkatkan efesiensi dalam operasional kegiatan yang bisa menghindari upaya tumpang tindih dan pengulangan pekerjaaan yang sama.

Pentingnya koordinasi
Beranjak dari hasil penelitian Bappeda di atas, koordinasi yang sangat krusial dalam konteks pendidikan Aceh saat ini adalah koordinasi untuk meningkatkan pemenuhan delapan standar nasional (SNP) pada semua satuan pendidikan, baik pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan luar biasa. Semua lembaga pendukung atau mitra satpen harus secara bersama-sama dengan Disdik Aceh membantu upaya tersebut.

Dengan fokus pada tiga standar Nasional yaitu standar sarana dan prasarana (sarpras), standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), dan standar proses, temuan penelitian Bappeda tahun ini menunjukkan bahwa pada ketiga jenis satpen (SMA, SMK dan SLB) secara umum belum satu pun dari tiga standar tersebut bisa dipenuhi dengan baik. Pengukuran keterpenuhan ketiga standar tersebut didasarkan pada indikator-indikator utama mereka.

Indikator utama untuk standar sarpras (Permendikbud No.26 Tahun 2016) adalah jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar. Indikator utama untuk standar PTK (Permendikbud No.12, 13 dan 16 2007; No. 24, 25 dan 27 Tahun 2008; No.40 sampai 44 Tahun 2009) adalah: Pertama, jumlah dan kualifikasi pendidik sesuai standar; Kedua, kualifikasi kepala satuan pendidikan sesuai standar, dan; Ketiga, ketersediaan kepala perpustakaan, tenaga perpustakaan, kepala laboratorium dan teknisi laboratorium.

Indikator utama untuk standar proses (Permendikbud No.22 Tahun 2016) adalah: Pertama, pembelajaran mendorong peserta didik mencari tahu; Kedua, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar; Ketiga, pembelajaran menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; Keempat, pembelajaran berbasis kompetensi; Kelima, (5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, dan; Keenam, perencanaan pembelajaran disusun sesuai dengan kurikulum.

Peningkatan keterpenuhan ketiga standar tersebut diikuti dengan keterpenuhan semua standar lainnya, bisa dicapai secara bertahap dengan koordinasi satpen bersama Disdik Aceh dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), DPRA, Bappeda Aceh dan Tim PPA.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help