Kitab Ghairu Muktabar Haram

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Kamis (23/11), mengeluarkan fatwa haram mempelajari

Kitab Ghairu Muktabar Haram
Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA 

BANDA ACEH - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Kamis (23/11), mengeluarkan fatwa haram mempelajari dan mengajarkan kitab ghairu muktabar karena tidak merujuk terhadap Alquran dan Hadis serta memuat ajaran selain akidah ahlussunnah waljama’ah.

Fatwa tersebut dibacakan setelah melalui proses Sidang Paripurna VI tentang Kitab-kitab Tauhid Muktabarah di Aceh. Acara ini di Gedung Serbaguna MPU Aceh, Selasa-Kamis (21-23/11). Sidang itu diikuti 39 peserta yang terdiri atas pimpinan dan anggota MPU Aceh.

Ketua MPU Aceh, Prof Dr Tgk H Muslim Ibrahim MA kepada Serambi mengatakan pembahasan kitab-kitab tauhid dilakukan mengingat adanya kekhawatiran dengan munculnya pemahaman dan keyakinan yang cenderung menggugat keyakinan yang sudah ada.

“Kitab-kitab yang berkembang tersebut ditulis dalam Bahasa Arab, Melayu Jawi, dan ada juga dalam Bahasa Latin Jawi. Namun jika dikaji secara mendalam tidak semua kitab-kitab tauhid mendukung paham paham ahlussunnah waljama’ah,” kata Muslim.

Pemahaman tersebut, jelasnya, bisa memicu terjadinya kegamangan dan kebigungan, bahkan perpecahan di dalam masyarakat Aceh. Sementara pemahaman yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat Aceh hanya paham ahlussunnah waljama’ah.

“Pemahaman di luar konteks ahlussunnah waljama’ah berkembang melalui buku-buku atau kitab-kitab yang sangat mudah diakses dan ditemukan hampir di banyak tempat. Hal ini menuntut kewaspadaan kita bersama,” ujar Prof Muslim Ibrahim.

Muslim menyebutkan ada beberapa kriteria kitab ghairu muktabar di antaranya kitab yang memuat ajaran mujassimah dan musyabihah (wahabiyah), ajaran syiah, ajaran khawarij, ajaran murji’ah, dan ajaran-ajaran lainnya yang bertentangan dengan ahlussunnah waljama’ah.

Karena itu, MPU Aceh melalui fatwanya meminta kepada masyarakat agar tidak mengikuti setiap pengajian kitab-kitab ghairu muktabar. Begitu juga kepada para da’i dan pengajar agar tidak mengajarkan atau menyampaikan isi kandungan kitab yang memuat ajaran dilarang.

Muslim juga meminta kepada pemerintah untuk menertibkan pengajian dan dakwah yang bertentangan dengan akidah ahlussunnah waljama’ah. Selain itu, pemerintah juga diminta menyeleksi setiap buku yang masuk ke Aceh.

Begitu juga kepada pemilik toko buku, Muslim juga meminta agar selektif memilih buku yang dijual jangan sampai terjual buku ghairu muktabar. “Semua pihak harus bertanggung jawab terhadap ketauhidan atau akidah masyarakat,” ungkap dia. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved