SerambiIndonesia/

Pemko Tertibkan Swalayan

Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menata keberadaan pasar modern (swalayan) yang ada di kota

Pemko Tertibkan Swalayan
AMINULLAH USMAN,Wali Kota Banda Aceh

* Dengan Peraturan Wali Kota

BANDA ACEH - Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menata keberadaan pasar modern (swalayan) yang ada di kota tersebut. Penataan dilakukan melalui pemberlakuan Peraturan Wali (Perwal) Kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional, dan Toko Swalayan.

Perwal yang ditandatangani Wali Kota Aminullah Usman, memuat 9 Bab dan 18 pasal dan mulai berlaku pada 8 November 2017. Salah satu tujuan pemberlakuan Perwal itu untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat.

Dalam kopian Perwal yang diterima Serambi, mengatur klasifikasi dan kriteria pasar rakyat. Pasar rakyat tipe A memiliki luas lahan minimal 5.000 m2, jumlah pedagang minimal 750 orang, operasional pasar harian, dan berlokasi di ibu kota provinsi/kabupaten/kota.

Pasar rakyat tipe B memiliki luas lahan minimal 2.000 m2, jumlah pedagang minimal 150 orang, operasional pasar minimal tiga kali dalam seminggu dan berlokasi di ibukota kabupaten/kota. Pasar rakyat tipe C memiliki luas lahan minimal 500 m2, jumlah pedagang minimal 50 orang, operasional pasar minimal dua kali dalam semingggu dan berlokasi di ibu kota kecamatan.

Terakhir, pasar rakyat tipe D memiliki kriteria luas lahan minimal 500 m2, jumlah pedagang minimal 50 orang, operasional pasar minimal satu kali dalam seminggu dan berlokasi di ibukota kecamatan.

Aminullah menyampaikan, penataan pasar rakyat dilakukan dengan berpedoman pada rencana pemanfaatan ruang kota. “Penataan dilakukan dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan pasar rakyat yang telah ada dan memiliki nilai hitoris serta dapat menjadi aset pariwisata.”

Dalam Perwal itu juga mengatur letak toko swalayan sekurang-kurangnya 400 meter dari pasar rakyat. Lalu, letak antara toko swalayan yang memiliki merek yang sama sekurang-kurangnya 2 km. Selain itu, setiap pendirian toko swalayan di kota wajib mendapatkan izin dari Pemko.

Apabila penggelola pasar melanggar ketentuan itu, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha. Namun, bagi swalayan yang sudah beroperasi sebelum berlakunya Perwal tersebut, wajib menyesuaikan dengan peraturan itu.

Wakil Ketua Komisi B DPRK Banda Aceh, Daniel A Wahab, mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Banda Aceh dalam merespon keluhan warganya. Daniel meminta kepada Pemko agar Perwal itu disosialisasikan terlebih dahulu agar semua masyarakat mengetahuinya.

“Saya memberi apresiasi kepada wali kota atas respon cepat dengan diterbitkannya regulasi dalam melindungi pengusaha kecil, seperti pedagang kios. Kita akan mengawal pemberlakukan Perwal ini agar benar-benar diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya kepada Serambi, kemarin.

Daniel menyampaikan, Perwal ini diterbitkan setelah dirinya menyampaikan keluhan warga terkait menjamurnya toko swalayan yang berdampak pada matinya usaha warga kecil. Sehingga, diperlukannya sebuah aturan untuk menertibkan keberadaan toko-toko swalayan di Banda Aceh.

“Respon ini membuktikan bahwa wali kota sangat pro kepada warganya dan benar-benar bapak perekonomian warga kecil. Semoga dengan adanya Perwal ini, nyak-nyak pedagang kecil bisa mengembangkan usahanya dan tidak perlu takut lagi dengan keberadaan toko swalayan,” ucapnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help