Kongres PSSI Aceh Diundur

Pelaksanaan Kongres PSSI Aceh yang sebelumnya diagendakan pada 17 Desember 2017, diundur ke Januari 2018

Kongres PSSI Aceh Diundur
KETUA Umum Asprov PSSI Aceh, Adly Tjalok (tengah) menyampaikan tentang persiapan pembentukan tim Pra-PON cabang sepakbola Aceh dalam konferensi pers di Kantor PSSI Aceh di Lhong Raya, Banda Aceh, Kamis (6/8) petang. SERAMBI/MUHAMMAD HADI 

* Untuk Memenuhi Tahapan dalam Statuta

BANDA ACEH - Pelaksanaan Kongres PSSI Aceh yang sebelumnya diagendakan pada 17 Desember 2017, diundur ke Januari 2018. Hal ini dilakukan untuk memenuhi semua tahapan pelaksanaan kongres seperti yang diamanatkan dalam statuta.

Ketua Asprov PSSI Aceh, Adly Tjalok melalui Sekretaris Umum (Sekum) Khaidir TM menjelaskan, keputusan untuk merevisi tanggal pelaksanaan kongres itu terpaksa diambil agar semua tahapan bisa berjalan ideal sesuai dengan yang telah digariskan dalam statuta.

“Dalam Statuta PSSI Pasal 24 disebutkan, penentuan tempat dan tanggal kongres biasa harus sudah diberitahukan secara tertulis kepada anggota selambat-lambatnya delapan minggu sebelum hari pelaksanaan. Sedangkan pemanggilan resmi dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya empat minggu sebelum kongres,” jelasnya kepada Serambi, kemarin.

“Jika berpijak dari isi statuta, praktis tahapan yang kita jalankan saat ini memang belum ideal. Bila ditanya kenapa dipaksakan tanggal 17, karena kita berusaha memenuhi target yang ditetapkan PSSI Pusat yaitu paling lambat tanggal 19 Desember 2017 sudah selesai kongres, sementara surat edaran dari PSSI Pusat baru kami terima akhir Oktober 2017. Ternyata, dengan waktu yang cukup mepet semua tahapan tak bisa diterapkan dengan sempurna, dan ini sangat tidak bagus bagi pelaksanaan kongres,” tukasnya.

“Kondisi inilah yang akhirnya memaksa kami memutuskan untuk memundurkan tanggal pelaksanaan kongres. Sebenarnya, sebelum ada surat edaran PSSI Pusat, kami jauh-jauh hari sudah merencanakan kongres PSSI Aceh pada akhir Januari 2018, mengingat masa kepengurusan kami berakhir Februari 2018,” papar Khaidir TM panjang lebar.

Sekum PSSI Aceh menyatakan, keputusan itu diambil atas kesepakatan bersama pengurus harian setelah menjalin komunikasi intensif antara ketua dengan wakil ketua, sekretaris, dan sejumlah pengurus lainnya. “Keputusan ini akan kami laporkan secara detil ke PSSI Pusat sekaligus meminta arahan selanjutnya. Intinya, kami ingin kongres PSSI Aceh berjalan seperti yang digariskan dalam statuta,” tukasnya.

Di sisi lain, Khaidir TM mengklarifikasi perihal polemik syarat uang jaminan pencalonan bagi bakal calon ketua, wakil ketua, dan anggota komite eksekutif PSSI Aceh. Dia menjelaskan, syarat tersebut sengaja diterapkan karena PSSI Aceh tidak memiliki anggaran untuk membiayai kongres. “Untuk menggelar kongres dengan peserta lebih dari 100 orang, anggarannya bisa mencapai Rp 200 juta. Sedangkan selama ini PSSI Aceh tidak punya sumber pemasukan, kecuali hanya ada sedikit dari sewa lapangan sintetis yang cuma cukup untuk biaya sekretariat,” bebernya.

“Sebab itulah, akhirnya kami mengambil kebijakan untuk menerapkan uang jaminan pencalonan ini dengan catatan bagi calon yang menang uangnya digunakan seluruhnya untuk pembiayaan kongres. Kebijakan ini memang tidak diatur dalam statuta, namun juga tidak dilarang. Buktinya, Jatim (Jawa Timur) dan Kaltara (Kalimantan Utara) juga mengutipnya, malah jumlahnya lebih besar yakni Rp 250 juta di Jatim dan hampir Rp 600 juta di Kaltara. Sebelumnya, PBSI Aceh juga mengutip uang jaminan dari calon ketua dan tidak ada masalah,” tandasnya.

Meski begitu, Khaidir menegaskan, syarat uang jaminan pencalonan ini tidak bersifat kaku, dan masih bisa dihapuskan. “Bila ada pihak yang mau membantu biaya kongres, tentu syarat uang jaminan itu tak perlu lagi. Jadi, syarat ini masih situasional,” pungkasnya.

Sementara itu, salah seorang bakal calon ketua umum Asprov PSSI Aceh, Muhammad Zaini Yusuf mengeluhkan persyaratan menyetor uang jaminan pencalonan kepada panitia kongres. Kewajiban uang jaminan ini dinilai sangat memberatkan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Saya mempertanyakan apa dasar panitia mewajibkan setoran sebesar Rp 150 juta untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Asprov PSSI Aceh,” ujar M Zaini Yusuf, Jumat (24/11). “Syarat ini sangat memberatkan dan tidak ada aturan seperti ini dalam statuta PSSI,” ucapnya.

Dia meminta kepada panitia untuk meninjau ulang ketentuan persyaratan jaminan uang tersebut. “Saya meminta salah satu pasal yang mewajibkan setoran uang jaminan dihapus saja,” pinta Zaini.(pon/min)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved