SerambiIndonesia/

PPP Usung Aiyub Abbas-Said Mulyadi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pidie Jaya (Pijay) kubu M Romahurmuziy (Romi) mengusung Aiyub Abbas

PPP Usung Aiyub Abbas-Said Mulyadi
TGK AMRI M ALI, Ketua DPW PPP Aceh

* Pada Pilkada Pidie Jaya

BANDA ACEH - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pidie Jaya (Pijay) kubu M Romahurmuziy (Romi) mengusung Aiyub Abbas-Said Mulyadi sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Pidie Jaya pada Pilkada 2018. Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) III PPP Pijay, di Wisma Anananda, Pijay, Jumat (24/11).

Dengan keluarnya keputusan PPP, saat ini pasangan itu sudah mengantongi 20 dari 25 kursi di DPRK. Sementara yang disyaratkan KIP minimal harus mendapatkan empat kursi di parlemen. Parpol yang sudah mengusung Aiyub Abbas-Said Mulyadi adalah PA (12), PAN (4), Gerindra (1), PKS (1), dan PPP (2).

Ketua DPW PPP Aceh kubu Romi, Tgk H Amri M Ali didampingi Wakil Ketua DPW, Ihsanuddin MZ, menyampaikan, keputusan itu diambil setelah melalui berbagai pertimbangan partai. PPP sebagai partai politik Islam, dia katakan, mencari figur yang dekat dan kuat dengan agama.

“Kita melihat H Aiyub Abbas sebagai figur yang kuat dengan agama, komitmen dengan agama kuat. Beliau kalau ke Jakarta dalam dinas, setelah selesai tugas, yang dicari pertama tetap masjid. Kalau di kantor selalu shalat tepat waktu,” katanya menyampaikan alasan mengusung incumbent.

Alasan lain, pasangan tersebut sebagai salah satu pimpinan daerah yang harmonis dari awal hingga akhir periode. “Selama empat tahun mereka menjalankan pemerintahan, tidak pernah terdengar ada konflik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah,” ucap dia.

Ihsanuddin menambahkan, pasangan ini juga dinilai peduli terhadap pembangunan terutama di setiap kecamatan, meskipun belum maksimal. Namun, yang terpenting, dari survei yang telah dilakukan, peluang pasangan itu terpilih kembali sangat besar.

Ihsanuddin menyampaikan, keputusan mengusung Aiyub-Said sudah diputuskan di tingkat DPC dan DPW. Namun demikian, partai belum menyerahkan SK karena belum turun dari dari DPP. “Setelah ada keputusan itu, kami menyematkan kain ridak warna hijau kepada Pak Bupati,” katanya.

Terkait konflik kepengurusan, Amri menjelaskan bahwa saat ini tidak ada lagi pertikaian antar kepengurusan PPP. Dia mengatakan, PPP yang mendapat legitimasi hukum saat ini hanya PPP yang diketuai M Romahurmuziy (Romi). Artinya, secara hukum dan politik, dualisme di PPP sudah selesai.

“Partai politik yang dapat mendaftar ke KPU hanya memegang SK Kemenkumham. Dari pertama konflik, SK Kemenkumham ada sama kita. Sehingga yang dapat mendaftar hanya kita, mereka (PPP kubu Djan Faridz) tidak dapat melakukan pendaftaran ke KPU,” katanya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help