SerambiIndonesia/

DPRA Tagih Janji Mendagri

Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh (PA), Azhari Cagee mulai menagih janji Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

DPRA Tagih Janji Mendagri
IST
Azhari Cagee 

* Untuk Bahas Ulang Bendera

BANDA ACEH - Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh (PA), Azhari Cagee mulai menagih janji Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk kembali duduk bersama Pemerintah Aceh guna membicarakan polemik bendera bintang bulan Aceh. DPRA meminta Mendagri untuk segera menepati janjinya itu, agar persoalan bendera tak lagi berpolemik.

“Sesuai dengan janji Pak Mendagri, katanya akan membahas ulang soal bendera akhir November ini. Tapi sampai saat ini, kami cek ke sekwan DPRA belum ada selembar suratpun dari Mendagri yang memanggil kita ke sana (Jakarta),” kata Azhari Cagee kepada Serambi, Senin (27/11).

Sebagaimana diberitakan Serambi beberapa waktu lalu, pada Jumat 3 November Mendagri Tjahjo mengaku sedang merancang pertemuan dengan unsur Pemerintah Aceh yang direncanakan akan digelar di Kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Pertemuan itu untuk membahas soal bendera bintang bulan, yang akan melibatkan DPR Aceh, Wali Nanggroe, dan Gubernur Aceh, untuk mencari solusi terbaik soal bendera. “Secepatnya lah (pertemuan digelar), mungkin akhir-akhir November,” ujarnya kala itu.

Pernyataan Mendagri saat itu juga berkaitan dengan penyerahan selembar bendera bintang bulan oleh Azhari Cagee kepada Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam sidang paripurna di DPRA, Selasa 31 Oktober.

Untuk itu, Azhari Cagee meminta Mendagri tidak asal berjanji dan asal ngomong ke media. Janji untuk duduk di akhir November ini harus segera dilakukan. Jika tidak, menurut Azhari, lagi-lagi pusat membohongi Aceh. “Hari ini (kemarin-red) sudah tanggal 27 November, tapi belum ada tanda apa-apa. Semoga Mendagri masih ingat dengan janjinya itu,” kata Azhari Cagee.

Sekretaris Fraksi Partai Aceh di DPRA itu mengharapkan Pemerintah Pusat agar serius menyelesaikan polemik bendera yang telah tertuang dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendara, Himne, dan Lambang Aceh. Pemerintah Pusat diminta untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat Aceh, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian damai yang kemudian dijabarkan dalam UUPA.

“Apalagi ini menjelang 4 Desember, jangan sampai ada lagi masyarakat ditangkap karena menaikkan bendera pada peringatan nanti. Kita desak terus pusat untuk segera menyelesaikan polemik ini, karena bendera ini pada dasarnya sudah sah secara hukum, sudah diqanunkan,” kata Azhari Cagee

Menurut Cagee, masyarakat Aceh tentu saja bertanya-tanya dengan pusat karena soal bendera terus saja cooling down di Jakarta. Apalagi pihak DPRA yang bertugas melahirkan regulasi di Aceh, tentu juga merasa aneh dan heran dengan pusat yang tak kunjung menyetujui bintang bulan sebagai bendera Aceh, padahal sudah dilegitimasikan secara aturan.

“Tentu kita bertanya-tanya terus, sampai kapan ini akan terus terhenti. Sudah empat tahun cooling down, ini bukan waktu yang singkat. Ketika ini terus ditahan, maka kita di Aceh juga semakin curiga dengan Jakarta, karena tidak mau merealisasikan sepenuhnya butir-butir dalam UUPA,” sebut Cagee.

Dalam wawancaranya kepada Serambi, Azhari Cagee juga mendesak Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah untuk serius memperjuangkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tersebut, terkait persoalan bendera. Bahkan, Pemerintah Aceh diminta untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh terkait bendera bintang bulan.

“Segera pergubkan. Ini juga akan menunjukkan keseriusan Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan bendera Aceh. Jangan seperti ini, terkesan Pemerintah Aceh buang badan soal bendera. Kami ingatkan Pemerintah Aceh punya kewajiban untuk menjalankan qanun yang sudah disahkan,” ujar Azhari Cagee.

Cagee juga meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu kesejahteraan yang sengaja dikaitkan dengan persoalan bendera bintang bulan. Menurutnya, dua hal ini tentu tidak berkaitan. “Kesejahteraan satu hal yang juga diperjuangkan dan bendera sebagai amanah MoU Helsinky juga salah satu yang terus diperjuangkan,” kata Cagee.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help