SerambiIndonesia/

Salam

Mengapa Anggaran Pemilu Bermasalah?

Anggaran kebutuhan untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan anggota legislatif

Mengapa Anggaran Pemilu Bermasalah?
SERAMBINEWS.COM/SAIFUL BAHRI
YARA sumbang KIP 

Anggaran kebutuhan untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan anggota legislatif (Pileg), maupun Pilpres (Pilpres) selalu bermasalah, terutama di daerah. Padahal, kegiatan itu sudah berlangsung berkali-kali dalam 12 tahun terakhir. Selain terlambat, pihak KIP dan lembaga pengawas juga tak jarang mengeluh kekurangan dana sehingga banyak kegiatan terkendala.

Karena itu, kita mempertanyakan, mengapa legislatif dan eksekutif yang sama-sama punya kepentingan, tidak bisa memuluskan anggaran pemilihan di daerah, khususnya untuk Pilkada?

Sebagai contoh, dua hari lalu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyorot Kabupaten Aceh Selatan yang belum menyepakati anggaran pengawas Pilkada 2018. Ketidaksepakatan itu biasanya terkait dengan besaran anggaran pengawasan yang diajukan. Bawaslu mengultimatum Pemerintah Kebupaten Aceh Selatan dan Panwaslih setempat supaya menyelesaikan anggaran pengawasan paling lambat akhir bulan ini.

Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Drs Safli Alian sudah mempersoalkan tidak masuknya dana kegiatan Panwaslih dalam APBK Perubahan 2017. Padahal, sejak Oktober kemarin tahapan Pilkada 2018 sudah dimulai.

Sekretaris Daerah Aceh Selatan, H Nasjuddin SH MM, mengatakan anggaran Panwaslih akan ditampung dalam APBK 2018. Dia mengatakan, anggaran Panwaslih tak bisa tertampung dalam APBK Perubahan 2017 karena diajukan menjelang pengesahan.

Persoalan unik lainnya terjadi di Lhokseumawe. beberapa hari lalu, KIP setempat menerima bantuan dana Rp 500.000 dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). Bantuan itu dimaksudkan untuk membantu kelancaran verifikasi partai lokal agar bisa menjadi kontestan pemilu nanti. Bantuan diserahkan Ketua YARA, Safaruddin, yang diterima Komisioner KIP Lhokseumawe, Armia M Nur.

Pengamat Hukum dan Politik Aceh, Muksalmina MTA, menilai apa yang dilakukan KIP Lhokseumawe dengan menerima sumbangan dari lain sebagai sebuah pelanggaran. Sebab, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Parlok peserta pileg disebutkan “biaya verifikasi dan penetapan partai politik lokal sebagai peserta pemilu dan pencalonan anggota DPRA dan DPRK sepanjang tidak tersedia dalam APBN, disediakan melalui APBA dan/atau APBK.”

Ya, regulasinya sudah jelas bahwa semua anggaran untuk kebutuhan pesta demokrasi di negeri ini ditanggung negara melalui APBN dan daerah melalui APBA/APBK. Demikian pula penganggaran dialokasikan sesuai tahapan dan kebutuhan. Artinya tidak boleh terlambat mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan itu. Jangan sampai seperti di Aceh Selatan, Panwaslih harus bekerja di tahun 2017, tapi anggaran baru disediakan dalam APBK 2018.

Kemudian, soal KIP yang menerima bantuan dana dari pihak ketiga, itu juga sebetulnya masalah besar. Mungkin pemberian bantuan yang Rp 500.000 itu oleh YARA bisa bermaksud “menguingatkan” Pemko setempat agar menyediakan anggaran yang cukup serta pada waktu yang tepat untuk membiayai kegiatan KIP.

Tapi, persoalan anggaran untuk KIP dan Panwaslih ini harus dipikirkan pola penganggarannya agar tak bermasalah di setiap musim pemilihan pemilu, terutama Pileg dan Pilkada.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help