SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Membangun Infrastruktur

TULISAN ini tidak sepenuhnya mengupas masalah pembangunan Nasional secara holistik, melainkan hanya

Membangun Infrastruktur
KENDARAAN roda empat melintas untuk pertama kalinya di Fly Over Simpang Surabaya yang telah dibuka selama masa ujicoba, Minggu (26/11).

(Antara Syahwat dan Semangat?)

Oleh Muammar Khaddafi

TULISAN ini tidak sepenuhnya mengupas masalah pembangunan Nasional secara holistik, melainkan hanya sebagian kecil saja dari pembangunan infrastruktur yang telah dibangun selama pemerintahan Kabinet Kerja (mulai bertugas Oktober 2014 hingga akhir 2019). Pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pembangunan Nasional merupakan suatu keniscayaan, terlebih lagi di negara berkembang yang terus bersaing secara regional maupun universal dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai modal dasar pembangunan Nasional mereka.

Pada awal kemerdekaan, fokus pembangunan negara ini adalah penataan suprastruktur politik dengan minim melakukan upaya pembangunan infrastruktur negara. Hal ini wajar jika melihat secara historis, kemerdekaan yang sebenarnya baru ada setelah 1950-an, di mana agresi militer Belanda masih terjadi hingga 1948. Berlanjut ke masa orde baru, isu jawa sentris yang belakangan santer pada awal 2000-an sebagai bentuk ketidakpuasan beberapa daerah terhadap konsep pembangunan yang dilakukan rezim Orde Baru pada masa itu.

Hal ini dapat dibenarkan sebagian, karena masa Orde Baru pembangunan infrastruktur lebih dominan dilakukan di pulau Jawa khususnya Jakarta dan sekitar. Lantas bagaimana pembangunan infrastruktur daerah di luar pulau jawa pada masa Orde Baru? Beruntung sebagian wilayah seperti Sumatera memperoleh sebagian kecil pembangunan infrastruktur seperti Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) yang beroperasi pada 1989, guna memperlancar arus barang dari Terminal Peti Kemas Belawan yang baru beroperasi pada 1983.

Lantas, bagaimana dengan daerah timur? Sebagian kalangan berpendapat, bahwa daerah timur pada masa Orde Baru masih belum dijadikan kawasan yang akan “dibangun” pada masa itu. Hal ini yang kemudian menjadi bom waktu ketika runtuhnya rezim Orde Baru, banyak daerah di kawasan timur justru menuntut untuk berpisah dari Indonesia, seperti Maluku, Papua dan Timor Timur (sekarang Timor Leste). Hingga akhirnya 1999 pada masa transisi, Timor Timur lepas dari negara Indonesia melalui referendum pada akhir Agustus 1999.

Baru setelah reformasi, pembangunan infrastruktur dilakukan kembali di beberapa wilayah Indonesia, namun permasalahan baru muncul, yaitu terkait pendanaan. Sebagaimana diketahui, pascareformasi yang diikuti dengan amandemen konstitusi 1999-2002 melahirkan dampak serius terhadap proses pembiayaan penyelenggaraan negara, di mana setelah amandemen lembaga-lembaga negara baru lahir dan menyedot sumber daya manusia yang juga sangat besar. Sehingga APBN banyak dialokasikan untuk belanja rutin, baru belakangan masuk anggaran pendidikan dan kesehatan.

Teori balon
Anggaran negara yang terangkum dalam APBN dapat dianalisis menggunakan teori balon, di mana sifat dari balon adalah mengembung karena diisi udara. Kondisi anggaran Indonesia saat ini seperti balon yang tidak cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah belanja negara, namun tidak pula kecil. Lantas, jika sisi balon atas ditekan, otomatis sisi bawah balon akan lebih mengembung. Demikian juga anggaran negara, jika satu sektor dalam APBN ditekan anggarannya, maka sektor lain dapat ditingkatkan anggarannya.

Dalam kasus yang terjadi pemerintah menekan anggaran sektor subsidi energi dan beberapa sektor pelayanan publik, guna meningkatkan sektor lain seperti infrastruktur yang mungkin dinilai lebih produktif. Sebagaimana diketahui, tugas pemerintah adalah menciptakan atau meningkatkan asupan angin (baca; pendapatan negara) pada balon (baca; APBN).

Di sinilah mulai lahir perdebatan baik di kalangan awam maupun kalangan intelektual, terkait bagaimana mengelola operasional APBN bisa proporsional, sehingga semua sektor terpenuhi dan tidak ada yang ditekan anggarannya. Dari perdebatan ini setidaknya lahir tiga paradigma, terkait hubungan pengelolaan APBN dan pembangunan infrastruktur: Pertama, ada pihak yang lebih memilih peningkatan pendapatan negara melalui pemasukan normal dari pajak dan PNBP. Namun cara ini belum terlalu membantu, kendati program tax amnesty telah berakhir pemasukan belum terlalu besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Sisi positifnya terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) 2017 naik menjadi 72,5% dari 2016 sebanyak 63%.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help