SerambiIndonesia/

Jangan Preteli Pasal UUPA

Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUUPA) DPR RI, Ferry Mursyidan Baldan

Jangan Preteli Pasal UUPA
Amriyono Prakoso
Ferry Mursyidan Baldan 

* Ferry Mursyidan Baldan di Sidang MK

JAKARTA - Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUUPA) DPR RI, Ferry Mursyidan Baldan, mengingatkan secara tegas agar jangan mempreteli pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Undang-Undang tersebut dicapai dengan mutlak untuk menjamin bangunan kepercayaan atau trust building.

Sikap tegas itu disampaikan Ferry Mursyidan Baldan ketika memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan Judicial Review Undang-Undang Pemilu atau UU No 7 Tahun 2017, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (28/11).

Ferry diajukan sebagai saksi oleh kuasa hukum pemohon Hendra Fauzi, Robby Syahputra, dan Ferry Munandar, yag mempersoalkan pencabutan dua pasal UUPA melalui UU Pemilu.

Selain Ferry, saksi lain yang didengar keterangannya adalah Teuku Kamaruzzaman mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Fauziah ST, Komisioner KIP Aceh, serta seorang ahli dan juga dosen Universitas Andalas, Padang, Khairul Fahmi, yang menyampaikan pendapatnya melalui fasilitas video konferensi dari Universitas Andalas.

Pihak terkait dalam perkara itu, mantan Ketua Panwaslih Lhokseumawe, Muhammad AH, menghadirkan seorang ahli, Amrizal J Prang, ahli hukum tata negara dari Universitas Malikul Saleh.

Ferry Mursyidan Baldan menceritakan kembali proses pembuatan UUPA yang mengandalkan saling memahami dan saling mempercayai. “Persoalan utamanya adalah soal trust building itu, dan akhirnya UUPA berhasil dicapai karena adanya saling kepercayaan, termasuk dari seluruh fraksi yang ada di DPR,” ujar Ferry.

Ia lalu mengingatkan agar UUPA dipahami tidak menggunakan kacamata hari ini, tetapi harus dipahami apa yang terjadi pada saat Undang-Undang itu dibahas. “Kalau menggunakan kacamata hari ini, mungkin banyak tidak sesuai. Kalau menggunakan cara itu, maka UU Pemilu yang baru disahkan saja masih menyimpan persoalan hari ini,” lanjut Ferry Mursyidan yang ketika memimpin Pansus RUUPA DPR duduk sebagai anggota Fraksi Partai Golkar.

Pada bagian lain pernyataannya, Ferry Mursyidan menyebutkan, bunyi Pasal 269 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh; “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA,” merupakan bentuk penegasan adanya komitmen bersama untuk mematuhi UUPA sebagai pegangan hukum pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, dan segala bentuk perubahannya tetap menjadi kewenangan DPR RI dan Presiden, namun dilakukan dengan konsultasi dan mendapat pertimbangan dari DPRA sebagai representasi masyarakat Aceh.

Sementara itu, Teuku Kamaruzzaman tampil dengan pernyataan yang menyentak, bahwa “rakyat Aceh bisa dibunuh, tapi tidak dengan sejarahnya,” tukas pria yang akrab disapa Ampon Man ini.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help