SerambiIndonesia/

Ketua PNA Kota Ajak Parlok Patungan Bantu KIP

PRA hingga kini masih menahan dana Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk verifikasi faktual partai

Ketua PNA Kota Ajak Parlok Patungan Bantu KIP

BANDA ACEH - DPRA hingga kini masih menahan dana Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk verifikasi faktual partai lokal (parlok) pada Pemilu 2019. Padahal proses verifikasi akan dilaksanakan pada 15-21 Desember 2017.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kota Banda Aceh, Tarmizi MSI, mewacanakan agar semua parlok yang telah mendaftar ke KIP agar membantu pembiayaan verifikasi faktual parlok dengan cara patungan.

“Kita mendorong teman-teman dari PNA dan partai lain agar mengalang bantuan untuk KIP, sehingga bisa melakukan verifikasi,” katanya saat ditanya Serambi, Jumat (1/12) mengenai sikap PNA terkait penundaan dana verifikasi faktual oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRA.

Tetapi, ia menambahkan, secara formal wacana tersebut belum dibahas secara resmi di tingkat partai. Dia mengatakan akan terus mempelajari sikap politik yang terjadi di DPRA. “Kalau DPRA tidak mau kasih uang untuk KIP, kita bisa saja kumpulkan uang, kasih ke KIP untuk verifikasi ini,” ucap dia.

Menurut Tarmizi, tidak ada alasan DPRA membintangi mata anggaran untuk KIP sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan DPRA atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menghapus dua pasal dalam UUPA.

Pria yang akrab disapa Wak Tar ini menyatakan, penundaan anggaran tersebut bisa merugikan masyarakat Aceh, karena posisi partai politik sebagai wadah rakyat untuk memperjuangkan aspirasinya. Jadi, dia meminta agar keputusan dewan harus memperhatikan keinginan rakyat.

“Karena memang, kalau tidak ada partai lokal, berarti MoU Helsinki dan UUPA tidak ada gunanya. Karena inti dari MoU Helsiki dan UUPA salah satunya adalah adanya partisipasi partai politik rakyat Aceh melalui calon independen dan partai politik lokal,” ungkapnya.

“Jangan karena kepentingan kelompok sesaat kemudian mengabaikan hal-hal yang lebih besar. DPRA sudah melanggar hukum (menahan anggaran verifikasi faktual parlok) karena itu perintah undang-undang,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Tarmizi MSI yang juga ketua panitia milad menyampaikan bahwa pihaknya akan memperingati milad ke-6 PNA pada Senin (4/12) yang dipusatkan di Makam Syiah Kuala. Dia mengatakan, milad tersebut akan dijadikan sebagai ajang konsolidasi pengurus partai jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help