SerambiIndonesia/

Apa Dasar Larangan Pengibaran Bendera?

ANGGOTA DPRA dari Fraksi Partai Aceh (PA), Azhari Cagee mendukung imbauan Polda Aceh yang menegaskan

Apa Dasar Larangan Pengibaran Bendera?
Anggota DPRA, Azhari Cagee menyerahkan bendera bintang bulan kepada Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam sidang paripurna di Gedung DPRA, Banda Aceh, Selasa (31/10). SERAMBI/BUDI FATRIA 

ANGGOTA DPRA dari Fraksi Partai Aceh (PA), Azhari Cagee mendukung imbauan Polda Aceh yang menegaskan tidak boleh ada upacara bergaya militer dalam peringatan HUT ke-41 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hari ini. Namun ia mempertanyakan soal pelarangan menaikkan bendera bintang bulan dalam peringatan milad GAM hari ini.

“Atas dasar apa ini dilarang, atas dasar apa bintang bulan tidak boleh berkibar, bukankan sudah menjadi produk hukum dan sudah sah secara aturan, qanun, dan juga sudah dilembardaerahkan. Saya rasa, alasan pelarangan ini tidak mendasar, karena bintang bulan sudah sah menjadi bendera Aceh,” kata Azhari Cagee.

Baca: Identitas Aceh, Suci dalam Debu

Ia mengatakan, seharunya pelarangan yang diimbau tersebut harus jelas dan mempunyai landasan hukum yang kuat. Jika memang bendera bintang bulan dianggap tidak jelas, maka ia meminta agar polemik ini diperjelas. “Makanya saya bilang ini aneh, satu sisi ini sudah legal, tapi satu sisi masih dilarang. Makanya kita minta kepada Pemerintah Pusat ini segera diperjelas,” pinta Azhari.

Ia berharap, pada momen milad ke-41 GAM, tidak ada lagi masyarakat yang harus berurusan dengan pihak kepolisian karena mengibarkan bendera bintang bulan baik di rumah ataupun di tempat-tempat publik lainnya. Ia mengatakan, bendera, lambang, dan himne Aceh adalah janji dalam MoU Helsinki. “Ini dijabarkan dalam UUPA, kemudian diqanunkan, kok setelah semuanya selesai jadi polemik dan dilarang,” katanya.

Pemerintah Pusat, lajut Cagee, harus komit dengan semua janji yang telah disepakati di meja perundingan 12 tahun silam. Perjanjian damai yang disepakati itu adalah ikatan sakral antara GAM dengan Pemerintah Pusat dan harus saling menghormati. “Semua anggota GAM sudah melebur menjadi masyarakat biasa, ini juga bagian dari janji kita. Tentu janji Pemerintah Pusat juga harus ditepati,” ungkapnya.

Terakhir, Azhari Cagee kembali menagih janji Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang telah menyebutkan akan segera menggelar pertemuan kembali dengan Pemerintah Aceh membahas polemik bendera bintang bulan. Pernyataan Azhari Cagee ini juga sudah diberitakan Serambi beberapa waktu lalu.

“Janjinya akhir November, tapi ini sudah masuk Desember. Kita minta Mendagri untuk segera membahas ini, jangan adalagi cooling down soal bendera bintang bulan, empat tahun tidak ada kejalasan, itu tentu bukan waktu yang singkat, semoga segera ada kejelasan,” pungkasnya. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help