SerambiIndonesia/

Mahkamah Agung AS Dukung Aturan Imigrasi Larangan Visa Bagi Negara yang Dianggap Sarang Teroris

Selain itu, dekrit itu juga memuat pelarangan bepergian bagi rakyat Korea Utara (Korut), dan beberapa pejabat Venezuela.

Mahkamah Agung AS Dukung Aturan Imigrasi Larangan Visa Bagi Negara yang Dianggap Sarang Teroris
AFP/Josh Edelson
Kandidat Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump 

SERAMBINEWS.COM - Mahkamah Agung Amerika Serikat ( AS) menyetujui penerapan aturan kontroversial Presiden Donald Trump tentang larangan memberikan visa bagi negara yang dianggap sarang teroris.

Pada Januari lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga dari tujuh negara, yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Ketujuh negara itu dianggap memiliki kelompok teroris yang bisa mengancam keamanan AS.

Namun, perintah eksekutif itu ditangguhkan pengadilan sebulan kemudian, yang memaksa pemerintahan Trump menerbitkan revisi dekrit Maret.

September, Gedung Putih menerbitkan dekrit ketiga. Kali ini, Sudan dan Irak dihilangkan. Chad masuk sebagai "negara baru".

Selain itu, dekrit itu juga memuat pelarangan bepergian bagi rakyat Korea Utara (Korut), dan beberapa pejabat Venezuela.

Namun, target utamanya tetap enam negara yang ada di Timur Tengah dan Afrika tersebut.

Dekrit ini langsung menuai gugatan di Richmond, Virginia, Hawaii, dan San Francicso.

Gugatan itu dilayangkan karena aturan tersebut dianggap melanggar Konstitusi AS, dan tidak memberikan dampak signifikan bagi keamanan seperti yang didengungkan Trump.

Namun, Senin (4/12/2017) seperti dilansir AFP, mahkamah agungmemutuskan aturan itu bisa segera diterapkan sembari menunggu proses hukum di pengadilan negara bagian.

Halaman
12
Editor: Fatimah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help