SerambiIndonesia/

Mendagri belum Respons Surat DPRA

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI belum merespons surat yang dikirim oleh DPRA pada 24 November

Mendagri belum Respons Surat DPRA
MUHARUDDIN 

* Soal Pembahasan Bendera dan Lambang Aceh

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI belum merespons surat yang dikirim oleh DPRA pada 24 November lalu terkait permintaan kejelasan pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh.

“Sampai sekarang belum ada konfirmasi (dari Mendagri), kita masih menunggu persoalan penyelesaian sengketa itu sendiri,” kata Ketua DPRA Tgk Muharuddin seusai menghadiri milad ke-41 GAM di Kompleks Makam Pahlawan Nasional Tgk Cik Ditiro di Desa Meure, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Senin (4/12).

Dia menjelaskan, persoalan bendera sudah berjalan empat tahun sejak disahkan pada 25 Maret 2013. Muharuddin berharap, tahun ini persoalan bendera bisa segera selesai sehingga masyarakat yang sudah lama menanti kehadiran bendera tersebut bisa mengibarkannya.

“Momen milad dan maulid (Nabi Muhammad SAW) kita harapkan ada semacam hikmah. Karena persoalan bendera sudah berjalan empat tahun dari tahun 2013, kita harapkan ada penyelesaian. Jangan setiap tahun kita disibukan dengan masalah itu,” ujarnya.

Dia menyatakan, tidak fair jika masyarakat disalahkan saat mengibarkan bendera Aceh. “Jadi, saya pikir dalam hal ini kita tidak fair, yang harus kita salahkan adalah pemerintah, baik itu Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat. Itu harus dicarikan solusi,” ujar dia.

Pemerintah Pusat, tambahnya, harus segera menyelesaikan masalah tersebut dengan memberi kepastian hukum. Kalaupun pusat mau mengubah bentuk bendera, Muharuddin mengatakan, harus disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk disampaikan kepada stakeholder di Aceh.

“Kalau memang Aceh sepakat mengubah kenapa tidak! Tapi kalau nanti hasil musyawarah dengan semua stakeholder yang di dalamnya ada KPA, DPRA, Gubernur, Forkopimda, akademisi, sepakat tidak mengubah itu kan keputusan bersama,” kata Muharuddin.

Jangan dengan keputusan tersebut, kemudian Pemerintah Pusat menyalahkan Gubernur atau DPRA. “Kalau memang disalahkan, salah semua masyarakat Aceh. Jadi, kompromi itu penting untuk meluruskan suatu persoalan,” kata politisi Partai Aceh ini.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help