SerambiIndonesia/

Bupati Mengaku tak Tahu Bawahannya Lakukan Pungli

Bupati Aceh Tamiang, Hamdan Sati mengaku tidak tahu jika bawahannya di SKPK melakukan pungutan liar

Bupati Mengaku tak Tahu Bawahannya Lakukan Pungli
NET
Ilustrasi

KUALASIMPANG – Bupati Aceh Tamiang, Hamdan Sati mengaku tidak tahu jika bawahannya di SKPK melakukan pungutan liar terhadap tenaga honorer K2 di Aceh Tamiang pada tahun 2014 lalu. Kasus tersebut kini sudah masuk proses hukum, namun pertemuan dengan para guru honorer baru dilakukan Senin (4/12) untuk mendengarkan pengakuan para korban.

Bupati Aceh Tamiang, Hamdan Sati dan Wakil Bupati Iskandar Zulkarnain mengumpulkan secara acak PNS honorer K2 yang lulus PNS dari sejumlah instansi di aula ruang kerja bupati, kemarin, turut dihadiri Asisten I Bidang pemerintahan, Mix Donal SH, Asisten III bidang administrasi Drs Rianto Waris, Kadis BKPSDM Drs Amiruddin, mantan Kadis Pendidikan Syamsul Bahri dan kabag Organisasi Dra Fauziati.

Dalam pertemuan itu, Hamdan Sati mengaku tidak pernah ada yang melaporkan padanya terkait pemberian uang untuk pengurusan percepatan keluarnya NIP honorer K2 yang telah lulus CPNS pada tahun 2014 lalu. “Akibat persoalan ini, saya ditegur oleh BKN pusat,” ujarnya. Karena itu, ia pun memanggil sejumlah korban pungli itu untuk mendapatkan informasi tentang pungli tersebut.

Dalam pertemuan itu, seorang PNS honorer K2 yang hadir menceritakan, setelah mengumpulkan berkas menjadi CPNS, ada kekhawatiran dari tenaga honorer K2 bahwa Nomor Induk Pegawai Negeri (NIP) mereka tidak keluar, karena SK NIP tersebut tak juga diterbitkan, dan Pemkab Tamiang tak memberi informasi yang jelas tentang kepastian NIP mereka keluar.

Sehingga kemudian timbul keinginan untuk melihat sejauh mana proses pengurusan SK-NIP mereka. Namun saat mereka datang ke BKPP Aceh Tamiang dan melihat tumpukan berkas honorer K2 Aceh Tamiang masih menumpuk belum diproses, mereka bertambah khawatir dan kemudian berkoordinasi dengan BKPP Aceh Tamiang saat itu, agar NIP mereka cepat diurus. Pihak BKPP pun berjanji akan ke Jakarta untuk melobi BKN.

Namun, pejabat di BPKK itu beralasan bahwa karena akhir tahun, anggaran perjalanan dinas di instansi itu sudah habis, para honorer ini pun menggelar rapat di salah satu aula dinas yang juga dihadiri pejabat BKKP Tamiang. Tercetuslah ide untuk membantu biaya, masing-masing tenaga honorer membayar sebesar Rp 3,2 juta, dan boleh dicicil, untuk kebutuhan pengurusan agar NIP mereka cepat keluar.

PNS lain yang hadir dalam pertemuan kemarin, mengungkapkan, para honorer yang tidak ikut rapat dengan BKPP Aceh Tamiang saat itu, hanya bisa menuruti saja kesepakatan tak resmi tersebut. “Rata-rata, honorer memberi uang Rp 3,2 juta, namun ada juga yang memberi kurang dari jumlah yang disepakati itu,” katanya. Di akhir pertemuan, Bupati Hamdan Sati berharap ada jalan keluar atas masalah ini, dan tidak terjadi lagi di masa depan.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang sebelumnya juga sudah menurunkan panitia khusus (pansus) untuk mengumpulkan informasi yang sama dari para korban, pada awal Oktober 2017 lalu.

Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, saat itu mengatakan, pembentukan Pansus dugaan pungutan liar terhadap honorer K2 yang sudah lulus tes CPNS ini, berdasarkan laporan tenaga honorer yang mengadu ke pihaknya.

Saat itu keluar kebijakan bahwa sebagian honorer K2 yang sudah lulus ujian CPNS, tidak keluar NIP PNS-nya karena berkas mereka ditolak BKN. Penyebabnya hanya karena mereka bertugas di sekolah swasta.

Jumlah tenaga honorer K2 dari Aceh Tamiang yang ikut tes CPNS pada waktu itu sebanyak 672 orang. Dari jumlah tersebut, yang lulus 500 orang lebih. Namun di antara CPNS yang lulus itu, sebanyak 116 orang tak dikeluarkan NIP-nya, hingga saat ini.(md)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help