SerambiIndonesia/

Pemko Banda Aceh Raih Penghargaan Ombudsman RI

Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aeh meraih penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap standar pelayanan

Pemko Banda Aceh Raih Penghargaan Ombudsman RI
WALI Kota Banda Aceh, Aminullah Usman (kiri), menerima penghargaan yang diserahkan Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai SH LLM PhD, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (5/12). 

BANDA ACEH - Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aeh meraih penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan itu diserahkan Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai SH LLM PhD, kepada Wali Kota Banda Aceh, H Aminullah Usman SE Ak MM, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (5/12), disaksikan Ketua Ombudsman Aceh, DR Taqwadin.

Banda Aceh merupakan satu-satunya kota di Aceh yang meraih penghargaan pelayanan publik ini. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Ombudsman RI dari Januari-Oktober 2017, Kota yang dipimpin Aminulllah-Zainal Arifin memperoleh predikat kepatuhan tinggi dengan nilai rata-rata 92,81 dan berada di zona hijau.

Usai menerima penghargaan, Aminullah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan berharap prestasi ini menjadi pemicu seluruh aparatur kota dalam memberikan pelayan terbaik bagi warga Banda Aceh. “Penghargaan ini milik kita semua. Saya pikir sudah saatnya kita sebagai aparatur benar-benar menjadi pelayan bagi warga kota yang selalu siap memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Sementara Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, menyatakan, penilaian dan pemberian penghargaan dilakukan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayan publik oleh pemerintah.

Penilaian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Teknik pengambilan sampel pada penilaian kepatuhan menggunakan teknik cluster sampling yaitu teknik pemilihan sampel dari kelompok (clusters). Penilaian juga dilakukan dengan metode observasi dengan cara mengamati penampakan fisik dari ketersediaan komponen standar pelayanan di unit pelayanan publik di instansi-instansi jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh.(aji/rel)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help