SerambiIndonesia/

Salam

RAPBA 2018 Mulai Tersandung Masalah

“Benih” kelambatan pengesahan RAPBA 2018 kelihatannya sudah “tersemai” lagi. Dua hari lalu

RAPBA 2018 Mulai Tersandung Masalah

“Benih” kelambatan pengesahan RAPBA 2018 kelihatannya sudah “tersemai” lagi. Dua hari lalu, komisi-komisi di DPRA menyatakan menyetop sementara pembahasan dokumen KUA dan PPAS lantaran pada saat bersamaan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) malah menyodorkan dokumen RAPBA 2018. Mestinya, RAPBA disusun dan diserahkan ke dewan setelah tuntas pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018.

“Saya terkejut, dokumen KUA dan PPAS 2018 belum selesai dibahas dan disepakati, mengapa TAPA sudah menyodorkan dokumen RAPBA 2018? Padahal, menurut tahapan yang sebenarnya, selesai pembahasan dokumen KUA dan PPAS dulu, baru dilanjutkan dengan pembahasaan dokumen RAPBA,” kata Ketua DPRA, Tgk Muharuddin.

Beberapa haruis belakangan ini, komisi-komisi di DPRA memang sedang membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2018 bersama SKPA. Namun, pada Senin (4/12) tiba-tiba eksekutif memberikan dokumen RAPBA 2018 kepada Pimpinan DPRA. Merasa tak lazim, pimpinan dan anggota Banggar DPRA, mengembalikan dokumen RAPBA 2018 itu kepada TAPA.

Bukan hanya itu, DPRA juga mengembalikan dokumen KUA dan PPAS 2018 kepada eksekutif untuk diperbaiki kembali sesuai RPJM Gubernur Irwandi Yusuf.

Ketua TAPA Dermawan yang juga Sekdaprov Aceh mengatakan, eksekutif menyerahkan dokumen RAPBA, semata-mata untuk percepatan pembahasan dan pengesahan RAPBA 2018 sesuai dengan surat Mendagri pada 7 November 2017 yang disampaikan kepada Ketua DPRA dan Gubernur Aceh.

Lepas siapa yang benar dan siapa yang salah, sebagai masyarakat kita melihat persoalan itu sebagai “tersemainya” benih keributran yang bisa berakibat pada keterlambatan pengesahan APBA 2018 kelak. Padahal, sejak lama, pihak eksekutif dan kalangan legislatif sudah berjanji untuk tidak terlambat lagi pengesahan anggaran daerah. Sebab, berdasarkan pengalaman setiap tahun, APBA memang selalu terlambat. Dan, masyarakat kecil paling merasakan dampaknya.

Namun, karena ini baru awal dari munculnya benih konflik eksekutif dan legislatif, kita berharap tidak akan benar-benar menjadi konflik. Eksekutif dan legislatif tak boleh bertahan dalam egonya. Tapi, harus memikirkan kepentingan rakyat banyak. Sebab, rakyat yang banyak itu adalah kaum miskin, kaum dhuafa, dan kini mereka pula sedang didera berbagai bencana alam di sana-sini. Usaha pertanian, perkebunan, dan tempat-tempat mereka mencari nafkah hancur lebur. Sejak sekarang hingga beberapa bulan ke depan, hidup mereka sangat tergantung pada dana dari pemerintah dan bantuan para dermawan.

Sekali lagi, kita sangat berharap APBA 2018 ini dapat disahkan tepat waktu, sebelum banyak masyarakat di daerah ini kelaparan karena tak bisa mencari nafkah. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa politik itu tidak kejam. Ingat, politik yang elegan itu adalah pro rakyat!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help