SerambiIndonesia/

Ini Alasan Bupati Abdya K2 Harus Ikut Tes Kontrak

"Seluruh pegawai kontrak K2, tetap harus mengikuti seluruh rangkaian testing. Tidak ikut testing, berarti tidak lulus,"

Ini Alasan Bupati Abdya K2 Harus Ikut Tes Kontrak
ist
Akmal Ibrahim sat dilantik. 
Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya 
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pemerintah Aceh Barat Daya (Abdya) kembali membuka pendaftaran untuk tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Abdya.
Tenaga kontrak yang dibuka itu untuk jabatan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan dan tenaga admintrasi atau teknis lainnya.

Pendaftaran tenaga kontrak itu direncanakan dibuka secara bertahap sesuai dengan bidang sejak 12 hingga 19 Desember 2017.

Namun, pendaftaran tenaga kontrak itu menuai protes dari ratusan tenaga kategori ll (K2).
Para K2 menilai, pembukaan pendaftaran tenaga kontrak tanpa dikhusus untuk K2 itu, telah melukai hati mereka, dan meminta pada pemerintah agar K2 menerima SK kontrak 2018 atau diluluskan tanpa ada tes.

Sayangnya, permintaan itu ditolak oleh Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH. Penolakan itu, disampaikan oleh Akmal Ibrahim dalam akun facebook pribadinya.

Dalam status itu, Akmal menjelaskan secara rinci alasan melakukan tes dan membuka pendaftaran tenaga kontrak, termasuk untuk honorer K2.
Berikut status lengkap Akmal Ibrahim menanggapi permintaan para honorer K2 tersebut.  

"Seluruh pegawai kontrak K2, tetap harus mengikuti seluruh rangkaian testing. Tidak ikut testing, berarti tidak lulus,"  tulis Akmal Ibrahim dalam akun facebook pribadinya.

Alasan mereka harus ikut tes, kata Akmal, berdasarkan laporan para pimpinan unit kerja, sebagian pegawai K2, tidak disiplin dan banyak meninggalkan tugas, dibuktikan dengan hasil rekap absen dan prestasi kerja.

(Baca: Seratusan Honorer K2 Datangi DPRK Abdya, Ini Tuntutannya)

"Pertanyaannya, mengapa mempertahankan yg buruk, sementara anak2 kita yg potensial juga cukup banyak antri menunggu kesempatan," ungkap Akmal.

Bagi K2 yg berprilaku baik dan disiplin, sambung Akmal, pasti akan ada pertimbangan khusus atas jasa prestasi, disiplin, serta loyalitas pada pimpinan mereka selama ini.

"Adalah berdosa bagi saya dan pimpinan daerah lainnya bila yang buruk dilestarikan, sementara yang baik2 tidak diberi kesempatan," sebutnya.

Selain itu, tambahnya, hasil konsultasi ke kantor Menpan RB Jakarta. K2 dipastikan sudah tak ada kemungkinan diangkat jadi PNS. Malah soal K2, sudah diserahkan ke daerah.

Kesepakatan ditingkat pimpinan, yang dipakek itu yang cerdas, disiplin, loyal pada kebijakan dan aturan.

"Yang menyampaikan aspirasi pagi tadi, juga ukuran loyalitas. Yang bicara sopan menyampaikan aspirasinya, menunjukkan loyalitas yang baik. Tapi bicara tidak sopan, loyalitasnya pasti jelek saja. Seluruh daerah di Indonesia, terjadi pemotongan anggaran. Kewenangan Otsus pun sudah ditarik ke provinsi. Krisis anggaran menyebabkan Abdya sudah tak mampu menambah tenaga honorer," papar Akmal.

Tahun ini, sambungnya, anggaran untuk gaji honorer telah disepakati bersama DPRK sebesar Rp 26 milyar. Angka itu diperoleh dengan cara memotong anggaran lain untuk rakyat.
"Bayangkan, begitu besarnya. Kalau uang itu dibawa ke sawah, bisa seluruh sawah dibajak gratis dua kali setahun, plus bibit gratis. Kalau saya bangun masjid, bisa 26 unit ukuran sedang setiap tahun".

"Kalau saya pakai untuk gaji kontrak, anda boleh jawab keuntungannya apa saja. Gaji kontrak memang akan saya naikkan, sesuai janji saya, tapi jumlah tenaga kontrak dikurangi. Demikian terimakasih,"  tutup Akmal Ibrahim.  (*)
Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help