SerambiIndonesia/

Remun Pegawai RS Meuraxa Dialihkan

Remunerasi (uang penghargaan atau jasa) pegawai di RSUD Meuraxa, jatah Juni dan Juli 2017 yang seharusnya

Remun Pegawai RS Meuraxa Dialihkan
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman didampingi Direktur RSUD Meuraxa, dr Emiralda (kanan) menjenguk seorang pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut. SERAMBI/MISRAN ASRI 

* Untuk Bayar Utang Rumah Sakit

BANDA ACEH - Remunerasi (uang penghargaan atau jasa) pegawai di RSUD Meuraxa, jatah Juni dan Juli 2017 yang seharusnya mereka terima, malah dialihkan untuk membayar utang rumah sakit milik Pemko Banda Aceh tersebut. Hal itu diungkapkan belasan tenaga medis saat mendatangi Kantor Serambi Indonesia, di Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (5/12) sore.

Menurut tenaga kesehatan yang minta tidak ditulis namanya itu, remunerasi yang semestinya menjadi hak sekitar 930 pegawai sesuai golongan, pekerjaan, serta tanggung jawab di rumah sakit tak dibayarkan.

“Bulan Juni, kami memang terima remun. Tapi, sisanya 20 persen lagi tak dibayar. Kalau bulan Juli, total tidak dibayarkan dan remun jatah kami dialihkan untuk membayar utang rumah sakit. Sedangkan remunerasi Agustus 2017, informasinya akan dibayarkan minggu depan. Kemungkinan besar itu juga tak akan dibayar,” ungkap tenaga kesehatan itu.

Dirincikan, besaran remunesasi yang harus dibayarkan RSUD Meuraxa sebesar 42 persen kepada 930 pegawai rumah sakit dan paramedis berkisar Rp 2,6 miliar serta tenaga medis sekitar Rp 1 miliar untuk setiap bulan. Dikatakan, pengalihan itu tak pernah dimusyawarahkan dengan mereka. Tapi, tiba-tiba remun tersebut telah dialihkan ke pembayaran utang rumah sakit.

“Isu yang mencuat, pada tahun 2018 mendatang remunerasi kami sebesar Rp 42 persen dikurangi menjadi 32 persen. Padahal, utang yang ditimbulkan oleh rumah sakit selama ini tak ada hubungan dengan kami. Tapi, mengapa remunesasi kami ikut-ikutan dialihkan untuk pelunasan utang rumah sakit. Ini tidak adil dan mohon perhatian dari Pemko Banda Aceh,” pungkas tenaga kesehatan tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Meuraxa, dr Dewi Lailawati MSi, yang dihubungi Serambi, Rabu (6/12) membantah tudingan tenaga kesehatan tersebut. Menurut Dewi, pihaknya sudah melaporkan pengalihan remunerasi pegawai tersebut untuk membayar utang rumah sakit itu ke Wali Kota, DPRK, sekdako, dan dewan pengawas (dewas) rumah sakit.

Bahkan, lanjut Dewi, langkah tersebut juga sudah dibicarakan dengan pegawai yang diwakili seluruh komite--mulai komite medik, mutu, keperawatan, farmasi, dan komite penunjang lainnya--sampai ke kepala ruangan. Ditambahkan, seluruh dokumen rapat seperti notulensi, siapa saja yang hadir, dan foto rapat itu ada pada pihaknya.

“Selama ini kita sudah sangat terbuka dan tidak serta merta melakukan sesuatu hal itu tanpa dimusyawarahkan. Apalagi mengalihkan remunerasi pegawai tanpa dibicarakan dengan mereka. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Karena yang dihadapi ini bukan satu dua orang, tapi ratusan pegawai. Sehingga semua hal yang diputuskan harus bicarakan lebih dulu,” jelas dr Dewi.(mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help