SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Terobosan Bersejarah Trump yang Berbahaya

SEPERTI dikutip kantor berita BBC, dalam pidatonya di Gedung Putih, Rabu (6/12), Presiden Donald Trump mengatakan

Terobosan Bersejarah Trump yang Berbahaya
EPA
Sejumlah warga Palestina sudah menggela aksi unjuk rasa menentang rencana Presiden Trump memindahkan ibu kota Israel ke Yerusalem. 

Oleh Mizan Aminuddin

SEPERTI dikutip kantor berita BBC, dalam pidatonya di Gedung Putih, Rabu (6/12), Presiden Donald Trump mengatakan sudah saatnya untuk mengakui secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel. “Hari ini Yerusalem adalah kursi bagi pemerintah modern Israel, rumah bagi parlemen Israel, Knesset, rumah bagi Mahkamah Agung,” tuturnya.

Sejak pemerintah AS mengakui Israel pada 1948, tidak ada yang pernah meragukan posisi Washington berdiri dalam kaitannya dengan konflik antara Israel dan orang Arab. Namun, sementara AS selalu bersikap pro-Israel, mereka mencoba, setidaknya secara teori, untuk mematuhi hukum internasional dan konsensus dunia saat menangani konflik Israel-Palestina.

Benar adanya bahwa AS sering memveto banyak resolusi yang dapat ditindaklanjuti mengenai masalah Palestina, namun posisinya selalu jelas ketika sampai pada masalah Yerusalem. AS, seperti negara-negara lain di dunia, telah berulang kali menolak untuk mengakui aneksasi (penggabungan) Yerusalem secara sepihak dengan Israel, dan mempertimbangkan Yerusalem Timur sebagai wilayah yang diduduki, seperti Gaza, Nablus, atau Ramallah.

Hukum internasional menetapkan dengan jelas bahwa orang-orang Israel tidak diizinkan untuk mengubah status wilayah-wilayah di bawah kekuasaan militer mereka. Konvensi Jenewa keempat, yang diciptakan untuk mengatur pekerjaan jangka panjang, jelas menentang kekuatan pendudukan dalam mengubah status wilayah di bawah pendudukannya.

Melanggar otoritas
Dulu, Kongres AS, yang sering disebut “wilayah pendudukan Israel”, mengeluarkan beberapa UU yang mendukung Israel yang melanggar otoritas konstitusional cabang eksekutif atas kebijakan luar negeri. Namun, presiden berturut-turut telah secara konsisten menentang UU ini dan mengklaim keringanan presiden untuk menunda pelaksanaannya.

Tindakan kedutaan Yerusalem, yang ditandatangani dalam UU pada 1995, adalah satu contohnya. Ini mengancam akan membatalkan Departemen Luar Negeri jika AS tidak memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Namun pada saat yang sama, mengizinkan presiden untuk menandatangani pengabaian setiap enam bulan untuk menghindari keputusan yang drastis dan implosif.

Setiap presiden sejak saat itu secara teratur telah menandatangani pengabaian tersebut. Presiden Donald Trump juga menandatangani pengabaian pada Juni 2017 - sebuah langkah yang memungkinkan menantu kejantanannya. Jared Kushner adalah selaku investor dan pengembang properti, penerbit, dan penasihat senior Presiden Trump untuk bekerja menuju “membawa perdamaian ke Timur Tengah”. Tapi semuanya telah berubah dalam enam bulan terakhir.

Kushner menemukan dirinya berada di tengah penyelidikan yang meluas mengenai dugaan hubungan antara Trump dengan Rusia. Dan akibatnya, pengaruhnya di Gedung Putih telah berkurang. Sementara itu, pengaruh Wakil Presiden Mike Pence terhadap Trump dan lingkaran dalamnya secara bertahap meningkat. Pence, seorang Zionis Kristen, telah lama menjadi suara terdepan untuk merelokasi kedutaan AS ke Yerusalem.

Dan, pada Selasa lalu, sepertinya dia akhirnya mencapai tujuannya, karena Presiden Trump dilaporkan menghubungi rekannya dari Palestina, yaitu Mahmoud Abbas untuk memberitahukan kepadanya tentang niatnya dalam memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help