Salam

Selamatkan Usaha Garam Tradisional

Harian ini kemarin menyajikan laporan utama tentang nasib garam yang diproduksi secara tradisional di Aceh

Selamatkan Usaha Garam Tradisional
vivanews
ILUSTRASI 

Harian ini kemarin menyajikan laporan utama tentang nasib garam yang diproduksi secara tradisional di Aceh tidak mendapat sertifikat halal dari MPU. Dari lebih 200 unit usaha garam rakyat, hanya satu yang mendapat sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. “Sejauh ini yang garamnya sudah halal, hanyalah produk Milhy Jaya yang berada di Jangka, Bireuen,” ungkap Sekretaris LPPOM MPU Aceh, Deni Candra MT.

Selain itu, ada pelaku usaha garam tradisional yang sudah mengajukan permohonan sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh. Masing-masing berlokasi di Kajhu, Aceh Besar, dan dua lagi di Pidie. Dalam waktu dekat akan diobservasi, bila hasilnya sudah cenderung syar’i (bebas najis) maka akan layak mendapat sertifikat halal.

Laporan itu sangat mengejutkan banyak kalangan. Mulai para nelayan, petani garam itu sendiri, hingga warganet yang memberi bermacam-macam komentar. Intinya mereka prihatin dan kasihan pada petani garam yang umumnya masyarakat kecil. Dan, mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan usaha garam rakyat.

Usaha garam rakyat yang tidak mendapat sertifikat halal itu, menurut LPPOM MPU, karena proses produksi dianggap tidak bersih. Ladang usaha garam atau lancang sira yang tak berpagar menjadi penyebab ketidakbersihan garam usaha rakyat.

Dampaknya tidak sampai di situ, menurut Kepala LPPOM MPU Aceh, drh Fakhrurrazi MP dua bulan lalu, MPU juga tak bersedia mengeluarkan sertifikat halal bagi berbagai usaha kuliner Aceh yang diketahui salah satu bahannya adalah garam tradisional yang diproduksi di Aceh. Itu sebab, sangat minim usaha kuliner Aceh yang mendapat sertifikat halal dari MPU Aceh.

Sedangkan para pembuat garam secara tradisional itu umumnya adalah rakyat miskin. Mereka tak punya modal untuk memagari lancang sira. Para petani garam ini mengaku jarang sekali mendapat perhatian serius dari pemerintrah. Mereka hampir tak pernah mendapat binaan secara sungguh-sungguh tentang peningkatan kualitas produksi,

Padahal, keinginan kita semua adalah usaha garam tradisional di Aceh harus bisa menghasilkan garam berkualitas dan bersertifikat halal. Untuk, pemerintah bukan hanya harus melakukan pembinaan petani garam, secara intensif, tapi juga memikirkan bantuan modal begi mereka agar ladang usahanya bisa dipagari dan produksinya kelak akan berkualitas dan bersih.

Ini penting bagi menunjang banyak hal yang sedang digalakkan sendiri oleh pemerintah. Yakni membina usaha kecil dan menengah agar tetap berdaya tahan dalam segala “cuaca” Kemudian menysukseskan wisata halal yang sedang kita “jual” ke berbagai negara. Demikian juga tentang binaan terhadap pengusaha kuliner tradisional jangan diabaikan. Apakah mereka harus terus tak mendapat pengakuan halal hanya karena menggunakan garam-garam yang diproduksi para petani Aceh?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved