Wabup Abdya Sidak Disdukcapil

Wakil Bupati (Wabup) Aceh Barat Daya (Abdya) Muslizar MT melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor Dinas

Wabup Abdya Sidak Disdukcapil
Wabup Abdya, Muslizar MT melihat data kependudukan warga Abdya saat melakukan sidak ke kantor Disdukcapil, Rabu (13/12) sore. SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA 

BLANGPIDIE - Wakil Bupati (Wabup) Aceh Barat Daya (Abdya) Muslizar MT melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Rabu (13/12) sore. Sidak yang dilakukan itu untuk mengecek dan memastikan isu tentang banyaknya warga luar Abdya yang mendadak membuat KTP dan KK Abdya.

Wakil Bupati Abdya Muslizar MT saat tiba di kantor tersebut mengatakan, pihaknya meminta petugas dan dinas terkait untuk selektif mengeluarkan KTP dan KK. Isu yang beredar, kata dia, KTP dan KK yang diurus warga luar Abdya itu dipergunakan hanya untuk mendaftar sebagai calon tenaga kontrak. “Saya meminta, jika pembuatan KTP dan KK hanya untuk ikut kontrak, tolong jangan dikeluarkan,” kataWakil Bupati Abdya, Muslizar MT.

Menurutnya, jika persoalan itu ditemukan di lapangan, maka tidak tertutup kemungkinan calon tenaga honorer tersebut bisa digugurkan. “Kalau riwayatnya memang warga Abdya dan benar pindah, ya tidak menjadi persoalan. Asal jangan urus KTP untuk tes kontrak, ini bisa masuk kategori penipuan,” terangnya.

Kepala Disdukcapil Abdya Nyak Seh SH menyebutkan, pihaknya tidak bisa menolak warga yang mengurus KTP dan KK, karena itu merupakan hak warga negara. Namun, pihaknya tetap akan melaporkan berbagai perkembangan kepada atasannya.

“Iya banyak dari luar mengurus dokumen kependudukan seperti Aceh Selatan dan Banda Aceh. Namun, kita tetap mendata dan membuat laporan kepada pimpinan. Ada warga luar Abdya yang mengurus KTP dan warga murni Abdya,” ujar Nyak Seh SH.

Sementara itu, sejumlah calon tenaga kontrak tenaga kesehatan menilai persyaratan memiliki surat tanda registrasi (STR) bagi perawat dan bidan sangat memberatkan mereka.

Arol, salah seorang tenaga keperawatan, meminta kebijakan khusus dari panitia penerima tenaga kontrak, agar paramedis yang belum mengantongi STR bisa mendaftar untuk penempatan di rumah sakit atau Puskesmas. “Mendapat STR itu sangat sulit. Jangankan untuk mendapatkan STR, memperpanjang saja (lima tahun sekali) banyak syaratnya seperti harus banyak mengikuti seminar, sementara pengabdian kita selama lima tahun belum mencukupi syarat perpanjangan STR,” ujar Arol kepada Serambi, Selasa (12/12). Menurutnya, keharusan memiliki STR telah mengabaikan pendidikan yang ditempuh tenaga paramedis selama kuliah. “Kalau seperti ini, ijazah tidak perlu lagi. Maka kami minta kepada pemerintah dan PPNI bisa mempermudah mendapatkan STR ini atau dihapus saja syarat STR,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penerimaan Tenaga Kontrak Abdya, Drs Thamrin membantah bahwa perawat dan bidan yang belum memiliki STR tidak bisa mendaftar. “Mereka bisa mendaftar, tapi jalur umum atau tenaga administrasi (semua jurusan-red),” ujar Drs Thamrin.

Menurut Thamrin, persoalan perawat dan bidan yang harus mengantongi STR merupakan aturan yang tidak bisa dilanggar. STR merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi, sehingga bisa melakukan aktivitas pelayanan kesehatan.

Pantauan Serambi, dalam beberapa hari terakhir sampai Rabu (13/12), suasana Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Abdya yang berlokasi di Jalan Iskandar Muda, Blangpidie, tampak dipadati warga yang mengurus dokumen kependudukan. Mereka umumnya ingin membuat KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) baru.

Isu yang beredar, sebagian di antara mereka merupakan warga luar daerah yang baru pindah menjadi penduduk Kabupaten Abdya, kemudian mengurus KTP-el. Dokumen kependudukan tersebut sangat diperlukan karena menjadi salah satu syarat untuk mendaftar sebagai calon tenaga (pegawai) kontrak di lingkup Pemkab Abdya, yang saat ini tengah dibuka pendaftaran.

Selain warga asal luar daerah yang mengurus dokumen kependudukan, masih banyak warga Abdya sendiri yang juga mengurus dokumen kependudukan. Pelayanan publik di Disdukcapil setempat pun meningkat drastis. Ruang tunggu pada kantor Disdukcapil yang sempit dan tidak tersedia tempat duduk membuat banyak warga mencari tempat duduk di halaman kantor pelayanan publik tersebut. Staf Disdukcapil pun harus bekerja ekstra melayani permintaan dokumen kependudukan. Kepala Disdukcapil Abdya, Nyak Seh SH mengakui pelayanan dokumen kependudukan terasa meningkat drastis selama beberapa hari terakhir. “Dalam satu hari dilayani tidak kurang dari 100 orang,” katanya.(nun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help