3.248 Desa belum Cairkan Bandes

Sampai 19 Desember 2017, sebanyak 3.248 desa di Aceh belum mencairkan dana bantuan desa (Bandes) tahap II

3.248 Desa belum Cairkan Bandes
AMHAR ABUBAKAR, Kepala Dinas PMG Aceh

* Mengendap di Kasda Rp 982 M

BANDA ACEH - Sampai 19 Desember 2017, sebanyak 3.248 desa di Aceh belum mencairkan dana bantuan desa (Bandes) tahap II senilai Rp 982 miliar. Jika sampai 31 Desember mereka juga tak bisa mencairkan, maka dana yang besarannya hampir satu triliun rupiah itu akan dikembalikan ke pusat. Penarikan terkendala karena 3.248 desa belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya. “Kami sangat khawatir, jika sampai 31 Desember 2017 mendatang sebanyak 3.248 desa itu tidak bisa menarik dana bantuan desa tahap II, maka akan dikembalikan ke pusat,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG) Prof Dr Amhar Abubakar kepada Serambi seusai rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) se-Aceh tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Satker P3MD di Hotel Grand Nanggroe, Kamis (20/12).

Dana Bandes tahap II senilai Rp 982 miliar yang belum dicairkan oleh 3.248 desa itu masih mengendap di kas daerah kabupaten/kota. Jika dana sebesar itu harus balik ke Jakarta, konsekuensinya bakal banyak program pembangunan desa tahap II yang tidak bisa dilaksanakan.

Kondisi itu, menurutnya, sangat merugikan dan mengecewakan masyarakat desa. Soalnya, masyarakat desa telah menunggu hasil program pembangunan desa yang telah direncanakan tahun ini, bisa selesai dan dimanfaatkan pada tahun ini juga.

Amhar mengungkapkan, dari 23 kabupaten/kota, masih ada 11 kabupaten/kota lagi yang pengurus desanya belum menarik dana Bandes tahap II sedikitpun, sehingga terjadi pengendapan dana desa di kas kabupaten/kota, misalnya Aceh Tenggara senilai Rp 114,725 miliar.

Sebanyak 12 kabupaten/kota lainnya, kata Amhar, pengurus desanya sudah ada yang menarik dana bandes tahap II. Misalnya Kota Banda Aceh. Dari 90 desa, yang sudah mencairkan dana bandes tahap II sebanyak 68 desa. Aceh Besar dari 604 jumlah desa, sudah mencairkan 495 desa.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah mengatakan, masih ada waktu 10 hari lagi untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I agar bisa menarik dana tahap II.

Setelah rapat koordinasi P3MD se-Aceh, pinta Wagub, para pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengelolaan dana Bandes membantu mencarikan solusi yang tidak melanggar aturan agar dana Bandes tahap II yang masih mengendap di kas kabupaten/kota Rp 982 miliar lagi itu, bisa ditarik pengurus desa untuk melanjutkan dan menyelesaikan program dan kegiatan pembangunan desa tahun 2017.

Sejak tahun 2015 lalu sampai 2017 ini, sebut Nova Iriansyah, jumlah dana desa yang telah disalurkan pusat untuk 6.496 desa di Aceh mencapai Rp 10,4 triliun. Pada tahun 2018, pusat juga telah memberikan alokasi dana desa untuk Aceh Rp 4,457 triliun. Kalau dibagi rata-rata, setiap desa memperoleh Rp 668 juta.

Untuk menyelamatkan dana desa yang sangat besar tadi, pinta Wagub, seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, harus memberikan dukungan pembinaan yang penuh agar penggunaan dana desa itu tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh oknum pengurus desa.

Menurut Nova Iriansyah, Bandes telah banyak memberikan perubahan bagi desa-desa di Aceh. Pada tahun 2014 lalu, jumlah desa tertinggal di Aceh sekitar 2.004 desa atau 30,85 persen dari jumlah desa yang ada sekarang ini sebanyak 6.496 desa. Pada tahun 2017, jumlah desa tertinggalnya menurun, menjadi 25 persen.

Sementara desa/gampoeng berkembang dalam tiga tahun terakhir ini juga bertambah. Sebelumnya cuma 50 persen, tahun ini naik menjadi 67,82 persen. Begitu juga dengan desa/gampong mandiri, dari 1,30 persen naik menjadi 25 persen. Ini artinya, Bandes yang diberikan oleh pemerintah pusat telah memberikan banyak perubahan dan kemajuan desa-desa di Aceh. Karena itu, kata Nova, perlu dipertajam usulan program pembangunan desa tahun depan, agar jumlah desa yang berkembang dan mandiri terus bertambah. Jumlah desa terisolir pun menurun secara signifikan.

“Untuk menambah desa yang mandiri dan berkembang, para petugas pendamping desa yang terdapat di desa, kecamatan, dan kabupaten/kota, serta konsultan pendamping desa dan Satker P3MD dalam melaksanakan kerjanya diperlukan inovasi dan kreatifitas. Tujuannya, agar hasil kerjanya bisa berprestasi,” kata Wagub.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help