Irwandi Tunggu Sikap DPRA

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mengaku bisa memahami keterlambatan pengesahan RAPBA 2018

Irwandi Tunggu Sikap DPRA
DOK SERAMBINEWS.COM
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf 

* Ingin APBA 2018 Diqanunkan
* Minta DPRA Kembali Lanjutkan Pembahasan

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mengaku bisa memahami keterlambatan pengesahan RAPBA 2018 karena saat ini sedang masa transisi kepemimpinan. Namun demikian, ia tetap menginginkan agar APBA 2018 disahkan bersama (eksekutif dan legislatif) untuk kemudian ditetapkan melalui qanun.

“Kita tetap menginginkan RAPBA 2018 senilai Rp 14,7 triliun itu diqanunkan, bukan dipergub,” kata Irwandi Yusuf kepada Serambi, Selasa (26/12), usai melaksanakan Rapim APBA 2017 di Kantor P2K Setda Aceh. Turut mendampingi, Wakil Gubernur Nova Iriansyah, Sekda Aceh Dermawan, Ketua Bappeda Aceh Azhari Hasan, dan Asisten II Setda Aceh dr Taqwallah.

Karena itu, lanjut Gubernur, pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sedang menunggu sikap DPRA terkait dengan kelanjutan pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018.

“Kita bersama TAPA menunggu sikap DPRA untuk melanjutkan pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018, untuk bisa disepakati, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan pengesahan RKA RAPBA 2018 pada bulan depan,” ujarnya.

Lebih lanjut Gubernur Irwandi menjelaskan, dokumen KUA dan PPAS 2018 yang diserahkan TAPA kepada Banggar DPRA pada Juli 2017 lalu sebenarnya sudah mengacu pada 15 program unggulan Pemerintah Aceh saat ini. Namun dalam perjalanannya, Banggar DPRA meminta Gubernur dan TAPA menyerahkan draf RPJM yang baru (2017-2022) untuk melihat kesesuaian program yang diusulkan Pemerintah Aceh.

“Dokumen itu (RPJM) juga sudah diserahkan TAPA kepada Banggar DPRA pada bulan Nopember 2017 lalu,” tambah Irwandi Yusuf.

Untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan, lanjut Irwandi, TAPA kemudian menyerahkan dokumen RKA RAPBA 2018. Tetapi pihak Banggar menolak dengan alasan dokumen KUA dan PPAS 2018 belum selesai dibahas dan disepakati bersama.

Terkait penyerahan dokumen RKA tersebut, Wagub Nova Iriansyah menambahkan, secara aturan, pembahasan RKA baru bisa dilakukan setelah adanya penetapan pengesahan dokumen KUA dan PPAS 2018.

Namun begitu, tidak ada salahnya untuk percepatan dilanjutkan dengan pembahasan RKA yang telah diserahkan TAPA. Sementara pihak TAPA bersama SKPA akan membenahi hal-hal yang dinilai anggota DPRA masih kurang.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help