Pemko Plot Dana TPK untuk 6 Bulan

Dalam APBK murni tahun 2018, Pemko Lhokseumawe hanya menyediakan dana Tunjangan Prestasi Kerja (TPK)

Pemko Plot Dana TPK untuk 6 Bulan
Bukhari AKS MM

* Bagi Empat Ribu PNS

LHOKSEUMAWE - Dalam APBK murni tahun 2018, Pemko Lhokseumawe hanya menyediakan dana Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) selama enam bulan (Januari-Juni) untuk 4.000-an Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan pada tahun 2017, PNS juga hanya mendapatkan TPK selama 10 bulan, yakni dari Januari sampai Oktober. Pada tahun 2016, PNS hanya menerima TPK selama 11 bulan, yakni Januari-November. Terkait minimnya pengalokasian dana untuk TPK 2018 meresahkan sebagian PNS di Lhokseumawe.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah TPK per PNS di Kota Lhokseumawe bervariasi, sesuai dengan jabatan, mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta lebih per bulan. Untuk satu bulan saja, Pemko harus menyediakan dana TPK mencapai Rp 2 miliar. Itu artinya, Pemko harus menyediakan dana hingga Rp 24 miliar untuk TPK selama 12 bulan. Sementara itu, dana TPK dalam APBK murni tahun 2018 hanya diplot Rp 12 miliar atau hanya disediakan untuk jatah enam bulan saja.

Wakil Ketua Komisi B DPRK Lhokseumawe, Mukhlis Azhar, Selasa (26/12) mengatakan, TPK tersebut hanya sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap prestasi kerja PNS. Pemberian TPK akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Namun begitu, bagaimana pun kondisi keuangan daerah, kata dia, sudah seharusnya TPK menjadi prioritas. Karena itu sebuah bentuk kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan PNS.

Tapi kenyataannya selama ini, kata Mukhlis, PNS selalu menjadi korban akibat persoalan keuangan yang membelit Kota Lhokseumawe, dimana TPK tidak diberikan penuh atau selama 12 bulan dalam setahun. Hal ini sudah terjadi sejak tahun 2016, dimana PNS hanya menerima TPK untuk jatah 11 bulan. Sedangkan tahun 2017, malah PNS hanya mendapatkan TPK jatah 10 bulan saja.

Malah pada tahun ini, sebut Mukhlis Azhar, dalam APBK murni, jatah TPK hanya dianggarkan selama enam bulan. Tentunya hal ini akan sangat mengecewakan ribuan PNS di Kota Lhokseumawe. “Kita harus akui, mayoritas PNS kita sekarang ini, SK mereka ada di bank akibat mengambil kredit. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka mengharapkan adanya TPK. Tapi bila TPK kembali tidak bisa didapatkan secara penuh pada tahun 2018, tentunya akan sangat mengecewakan mereka. Efeknya, kinerja PNS dalam memberi pelayanan kepada publik akan menurun,” papar politisi Hanura tersebut.

Oleh karena itulah dia mengharapkan, dalam APBK Perubahan 2018 wajib dianggarkan kembali TPK jatah enam bulan lagi, yakni Juli-Desember. “Jangan terus-terusan PNS dijadikan korban akibat persoalan keuangan di Kota Lhokseumawe,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekdako Lhokseumawe Bukhari AKS membenarkan bahwa dalam APBK murni tahun 2018, dana yang tersedia untuk TPK hanya jatah enam bulan saja. Namun dia tetap memastikan kalau TPK pada tahun 2018 akan diterima penuh (selama 12 bulan) oleh PNS. Jatah enam bulan lagi akan dianggarkan dalam APBK Perubahan.

“Sistem pembayaran TPK itu per bulan, bukan dibayar setahun sekaligus. Jadi, yang kini sudah tersedia hingga jatah Juni. Saat memasuki pembayaran jatah Juli nantinya, pastinya sudah tersedia lagi dalam APBK Perubahan. Jadi, saya pastikan, PNS kita tahun ini tidak hanya menerima TPK untuk jatah enam bulan saja,” demikian Bukhari AKS.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help