Seminar Program KKBPK Lahirkan 10 Rekomendasi

SEMINAR Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Dilihat dari Sudut Pandang

Seminar Program KKBPK Lahirkan 10 Rekomendasi
SEBAGIAN peserta seminar dan tim perumus foto bersama seusai kegiatan tersebut. 

SEMINAR Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Dilihat dari Sudut Pandang Ulama dan Tokoh Adat Aceh melahirkan sepuluh rekomendasi/usulan. Seminar yang diadakan Perwakilan BkkbN Aceh bekerja sama dengan Paguyuban Juang Kencana (PJK), di Kryiad Muraya Hotel, Banda Aceh, Kamis (21/12), diikuti perwakilan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Dinas Syariat Islam, BP4, dan PJK Aceh dari 23 kabupaten/kota serta pejabat jajaran BkkbN Aceh.

Rekomendasi dari peserta kemudian dirumuskan oleh tim perumus yang terdiri atas Rufaidah SAg MSi (MPU Aceh), H Ramli Yusuf SH (MAA Sabang), Dra Hj Khuzaimah Ibrahim MAg (Perwakilan BkkbN Aceh), Drs Luthfi A Aziz (Ketua PJK Aceh), dan Zulkifli SE (Perwakilan BkkbN Aceh).

Adapun rekomendasi itu adalah: Pertama, Mengingat ulama dan tokoh adat di Aceh banyak di kab/kota sampai ke kecamatan dan desa perlu difasilitasi oleh BkkbN/SKPDKB supaya mereka terpanggil untuk menjadi corong KIE. Untuk itu perlu disiapkan bahan-bahan tertulis semacam buku saku yang berisikan isu-isu KB dan KS yang sarat dengan fatwa ulama sehingga informasi KB seragam, termasuk di dalamnya nazam dan pantun-pantun Aceh yang bernuansa mengatur kelahiran.

Kedua, Secara berjenjang BkkbN bekerja sama dengan MPU dan MAA menyosialisasikan materi tersebut kepada ulama di dayah-dayah, khatib/dai para imam masjid, serta tuha peut dan tokoh adat. Ketiga, BkbN bersama MPU/MAA harus menyiapkan materi untuk calon pengantin (catin) yang berisikan tentang ketahanan keluarga, kespro dan Keluarga Berencana (KB), serta merevisi buku saku Calinda yang pernah dibuat pada awal tahun program.

Keempat, BkkbN perlu bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam untuk menyusun qanun tentang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah. Sebab, banyak perkawinan di usia muda (nonproduktif) yang terkadang dilakukan dengan alasan yang bukan syar’i atau terpaksa. Kelima, Hendaknya BkkbN memaksimalkan kegiatan Pen-Mot dan KIE melalui media masa secara berkala sesuai momentum strategis yang dapat diintegrasikan seperti Harganas, Hari Ibu, Hari Pendidikan, dan hari-hari besar Islam dengan melibatkan ulama dan tokoh adat seperti pada saat serah terima pengantin baru.

Keenam, melakukan orientasi dan pelatihan bagi guru agama dan bidang studi khusus di sekolah di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Ketujuh, BkkbN perlu melakukan penelitian atau mini survey tentang sikap pria dalam program KB atau ikut berperan dalam mendorong istrinya menggunakan salah satu metode mengatur kehamilan.

Kedelapan, perlu pertemuan berkala ke kabupaten/kota secara terpadu MAA, MPU, dan BkkbN. Kesembilan, Calon linto dan Dara Baro (Calinda) perlu dibekali sebelum dinikahkan oleh MAA, MPU, dan BkkbN dengan dimediasi oleh BP4 dan KUA. Kesepuluh, pengelolaan KB hendaknya berdiri sendiri sesuai atau dalam bentuk badan atau dinas terkait seperti pada masa Orde Baru.

Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs Sahidal Kastri MPd, mengatakan, sesuai amanah undang-undang, BkkbN bertugas sebagai lembaga untuk mewujudkan keluarga di Indonesia agar berkualitas. Khusus di Aceh, menurutnya, berbeda dengan provinsi lain. Sebab, Aceh memiliki undang-undang tersendiri yaitu UUPA dan sangat spesifik kearifan lokalnya yaitu syariat Islam.

“Karena itu, Perwakilan BkkbN Aceh berpendapat bahwa tak mungkin mengembangkan program KKBPK di Aceh kalau tidak disinkronkan dengan kearifan lokal yang sudah ada selama ini,” ujar Sahidal. Untuk itu, menurut Sahidal, pihaknya mengajak ulama dan tokoh adat melakukan pertemuan ini guna menghasilkan beberapa rekomendasi.

Pada 2018, tambah Sahidal, pihaknya akan membahas satu persatu rekomendasi tersebut dengan mitra BkkbN yang sudah ada selama ini dan dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah, agar bisa ditindaklanjuti. “Rekomendasi ini akan kita sampaikan kepada Gubernur Aceh untuk mendukung salah satu visi dan misi Pemerintah Aceh yaitu Aceh Meuadab. Program itu berarti dengan berkualitasnya keluarga bertambahlah adab sopan santun dalam keluarga tersebut,” pungkas Kepala Perwakilan BkkbN Aceh, Drs Sahidal Kastri MPd.(adv)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help