DPRA Harus Tolak Beli Pesawat

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH meminta anggota DPRA tegas menolak rencana pembelian

DPRA Harus Tolak Beli Pesawat
SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
Safaruddin 

BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH meminta anggota DPRA tegas menolak rencana pembelian pesawat yang diusul eksekutif. Dia menilai, pembelian pesawat untuk menjaga laut dan hutan Aceh belum terlalu penting.

“Kami minta DPRA membuat pernyataan tegas dan menyampaikan ke publik agar gubernur tidak lagi bermimpi membeli pesawat dengan alasan pemantauan laut dan hutan,” kata Safaruddin kepada Serambi, Rabu (27/12) menanggapi rencana Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang akan membeli tujuh pesawat untuk patroli kelautan dan kehutanan Aceh.

Seperti diketahui, Irwandi bersama beberapa pejabat Aceh berkunjung ke pabrik pesawat di Slovakia untuk melakukan kajian rencana pengadaan pesawat yang akan dibeli pada 2018 dan 2019. Kajian itu menghabiskan anggaran sebesar Rp 1 miliar dari APBA-P 2017.

Safaruddin mendorong Gubernur Irwandi meningkatkan saja koordinasi dengan instansi terkait guna membantu meningkatkan hasil tangkap ikan nelayan Aceh. Sebab, masalah keamanan laut sudah ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

“Dengan adanya Badan Keamanan Laut (Bakamla) KKP yang saat ini aktif memantau perairan bahkan menenggelamkan kapal pencuri ikan di laut Indonesia telah membuat hasil tangkapan ikan para nelayan kita melimpah,” ujar dia.

Menurut Safaruddin, penegasan itu penting untuk disampaikan anggota DPRA agar Gubernur Irwandi tidak sibuk lagi dengan urusan pembelian pesawat. Dia mengatakan, ada kepentingan lebih besar yang diurus gubernur yaitu pembahasan RAPBA 2018 yang belum tuntas.

“Pembahasan RAPBA sangat mendesak untuk dituntaskan, tapi gubernur malah jalan-jalan untuk hal yang tidak penting. Karena itu, YARA meminta DPRA untuk mengingatkan gubernur agar tidak terlalu sering keluar negeri, prioritaskan urusan di Aceh,” ucapnya.

Safaruddin mengatakan, YARA akan menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI untuk mengingatkan Gubernur Aceh agar tidak sering ke luar negeri. “Tidak perlu sebentar-bentar mencari investor membangun Aceh, yang ada di Aceh saja melarikan diri dan tutup usaha,” tukasnya.

Dia mendukung LSM MaTA melaporkan persoalan RAPBA 2018 ke KPK untuk dilakukan koordinasi dan supervisi dalam penyusunan APBA 2018 agar tidak terjadi penyimpangan dari awal. “Tindakan protektif ini penting agar APBA 2018 tidak menjadi objek KKN,” pungkasnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help