Gaji Pekerja Aceh Wajib Rp 2,7 Juta

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Kadisnakermobduk) Aceh, Ir T Bahagia MP

Gaji Pekerja Aceh Wajib Rp 2,7 Juta
T BAHAGIA, Kadisnakermobduk Aceh

* Sesuai UMP Mulai 1 Januari 2018

BANDA ACEH - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Kadisnakermobduk) Aceh, Ir T Bahagia MP mengatakan para pengusaha atau managemen perusahaan besar, sedang, menengah, dan kecil yang beroperasi di Aceh, wajib membayar gaji pekerjanya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh yang baru Rp 2.700.000 per bulan. Hal itu bagi pekerja lajang level terendah dan mulai berlaku 1 Januari 2018.

“Alasannya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017, UMP Aceh ditetapkan Rp 2,7 juta atau naik Rp 200 ribu dari upah 2017,” kata T Bahagia kepada Serambi, Rabu (27/12).

T Bahagia mengatakan ketentuan pembayaran gaji minimum ini wajib ditaati para pengusaha di Aceh terhitung Januari atau awal Februari 2018. “Pengusaha atau pimpinan perusahaan yang tidak menjalankan, maka dikenakan sanksi sesuai aturan ketenagaakerjaan,” katanya.

Karena itu, T Bahagia mengingatkan para pekerja yang nantinya masih menerima gaji di bawah itu dengan kualifikasi pekerja terendah agar melaporkan ke Disnakermobduk Aceh atau pengawas ketenagakerjaan kabupaten/kota.

T Bahagia juga menyebutkan berdasarkan data wajib lapor perusahaan, diketahui ada sekitar 4.500 perusahaan beroperasi di daerah ini. Rinciannya 150 perusahaan besar, 190 perusahaan perusahaan menengah, dan 4.160 perusahaan kecil. Semua perusahaan ini dianggap mampu membayar gaji minimum Rp 2,7 juta per bulan.

T Bahagia menjelaskan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan gubernur sebagai jaring pengaman. Terhitung mulai 1 Januari 2018, setiap pengusaha atau perusahaan di Aceh yang mempekerjakan karyawan tujuh jam/hari atau 40 jam/minggu untuk sistem kerja enam hari per minggu dan delapan jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja lima hari per minggu wajib membayar upah sesuai UMP itu. “Bila ingkar, mulai 2018 depan, pemerintah akan bertindak tegas dengan menerapkan sanksi pidana dan administratif,” katanya. Ia menambahkan, sesuai aturan perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dibanding ditetapkan gubernur, dilarang mengurangi upah tersebut.

Di sisi lain, Kadisnakermobduk Aceh, T Bahagia mengatakan bagi pengusaha yang merasa belum mampu membayar gaji pekerjanya sesuai UMP Aceh 1,7 juta, maka dapat mengajukan permohonan penangguhan pembayaran kepada gubernur paling lambat sepuluh hari sebelum berlakunya UMP baru itu. “Namun, penangguhan tersebut sifatnya hanya menunda dan tidak menghapus kewajiban untuk membayar sesuai UMP itu. Hingga kini belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan,” kata T Bahagia.

Selain itu, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017, sejak 23 Oktober 2017 setiap perusahaan juga diwajibkan menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja dan kompetensi serta memberitahukannya kepada seluruh pekerja. Tujuannya untuk mewujudkan upah berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dan menjamin kepastian upah serta mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi.

Bagi pengusaha yang tidak menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah serta tidak memberitahukan struktur dan skala upah tersebut kepada pekerja, maka terancam sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sampai dengan pembekuan kegiatan usaha.

Sanksi bagi pengusaha yang tak menerapkan UMP, maupun tak menyusun struktur skala upah, merupakan tindak lanjut dari hasi pengawasan pegawai pengawas pada Disnakermobduk Aceh, maupun hasil pengaduan dari masyarakat dan Kepala Dinas juga mengharapkan kepada dinas kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan untuk ikut mengawasi penerapan UMP 2018 di wilayah masing-masing. (awi)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help