Masa Kerja Proyek Minta Diperpanjang

Kalangan kontraktor mengharapkan Pemerintah Aceh memperpanjang masa pekerjaan proyek 2017

Masa Kerja Proyek Minta Diperpanjang
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, bertanya kepada kontraktor adakah oknum pejabat yang minta fee dalam proyek pembangunan jembatan Kilangan-Kayu Menang, Aceh Singkil, Jumat (27/10). 

BANDA ACEH - Kalangan kontraktor mengharapkan Pemerintah Aceh memperpanjang masa pekerjaan proyek 2017 yang akan berakhir dalam bulan ini. Perpanjangan dianggap solusi yang paling tepat ketimbang pemutusan kontrak, karena sisa pekerjaan sebagian besar proyek hanya tinggal sedikit lagi.

“Solusi yang paling bijaksana menurut kami adalah perpanjangan masa kerja. Sangat disayangkan, pekerjaan yang tinggal sedikit lagi harus berhenti. Informasi yang kami terima, pertengahan Januari 2018, semua pekerjaan itu selesai dilaksanakan,” kata Ketua Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA), Mustafa Umar ST.

Menurut dia, kesalahan atas pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, tidak bisa serta merta ditimpakan seluruhnya kepada kontraktor, sebab ada faktor lain disisi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga turut mempengaruhinya.

Termasuk kondisi lahan yang tidak siap bangun, status dan batas kepemilikan lahan belum jelas yang berdampak pada tertundanya proses serah terima di lapangan, keterlambatan dimulainya pelaksanaan, dan lamanya durasi tender yang saat itu masih di bawah pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah.

“Tender terlambat dilaksanakan, sekitar bulan Juli. Pada tahapan pelaksanaan kontrak, kontraktor dihadapkan pada curah hujan yang tinggi, sehingga membuat laju pekerjaan menjadi cenderung terhambat,” jelasnya.

Atas dasar itu, solusi yang paling bijaksana menurut dia adalah memperpanjang masa kerja dengan turut mempertimbangkan itikad baik penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor, dengan cara membandingkan prestasi kerja antara mingguan dan atau bulanan.

Untuk menguatkan langkah dimaksud, Pemerintah Aceh dapat menyusun dan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) perihal langkah-langkah penyelesaian pekerjaan di akhir tahun anggaran untuk menjadi pedoman pihak-pihak terkait.

“Ini merupakan tindakan legal dan diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Jika ini dilakukan, kami optimis hasil pembangunan langsung dapat dirasakan manfaatnya. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan kontraktor juga terhindar dari tindakan manipulatif dalam hal serah terima pekerjaan sebagai akibat kepanikan menghadapi berakhirnya tahun anggaran,” jelas Mustafa Umar.

Disisi lain, lanjut dia, Perpres juga mengatur bahwa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan maksimal 50 hari kalender dengan turut memperhitungkan denda keterlambatan setinggi-tingginya 5 persen. “Apabila setelah diberi kesempatan tak selesai juga, silahkan putuskan kontrak dan black list perusahaan tersebut,” pungkas Ketua AKA ini.

Sebelumnya, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menyebut bahwa ada sekitar 58 paket proyek dengan nilai Rp 115 miliar yang terancam dilakukan pemutusan kontrak karena pekerjaannya tidak selesai tepat waktu.

Menurut Irwandi, pemutusan kontrak kerja ini sebetulnya sangat merugikan Pemerintah Aceh dan masyarakat yang menginginkan proyek itu selesai tepat waktu. Namun apabila hal itu tidak dilakukan, maka Pemerintah Aceh lah yang akan disalahkan jika hal ini diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya.

Harapan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas) Aceh, Syukri Ibrahim. Ia menyayangkan apabila proyek yang telah dikerjakan ditender ulang, padahal sisa yang belum selesai hanya tinggal sedikit lagi.

Senada dengan Ketua AKA, Syukri menjelaskan, kontraktor agak kesulitan menyelesaikan pekerjaan pada akhir tahun ini karena pelaksanaan tendernya sudah terlambat, yang kemudian berimbas pada pemangkasan masa kerja.

“Tender dilaksanakan bulan Juli. Karena telat, masa kerja dipangkas jadi 130 hari, padahal seharusnya 180 hari. Selain itu juga dipengaruhi cuaca sehingga pekerjaan sempat tertunda,” jelasnya.

Oleh sebab itu ia mengharapkan Gubernur memperpanjang masa kerja dengan menerbitkan Pergub sesuai dengan Pepres 54. “Sebaiknya jangan dilakukan pemutusan kontrak, tetapi masa kerja yang diperpanjang. Pemerintah juga bisa menetapkan denda kepada kontraktor-kontraktor yang terlambat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Saya rasa teman-teman kontraktor tidak ada yang keberatan dengan penerapan aturan denda tersebut,” demikian Syukri Ibrahim. (yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved