Elite Aceh Harus Diberi Sanksi

Gerakan Antikorupsi Aceh (GeRAK) mempertanyakan komitmen Mendagri terkait sanksi administrasi bagi

Elite Aceh Harus Diberi Sanksi
ASKHALANI, Koordinator GeRAK Aceh 

* Terkait Molornya Pengesahan APBA

BANDA ACEH - Gerakan Antikorupsi Aceh (GeRAK) mempertanyakan komitmen Mendagri terkait sanksi administrasi bagi gubernur/wakil gubernur dan DPRA yang tidak bisa menetapkan APBA tepat waktu. Mendagri diminta tidak hanya menggertak dengan peraturan tapi harus benar-benar menjatuhi sanksi jika penetapan anggaran melewati batas waktu.

Jika melihat jadwal, menurut GeRAK, saat ini Mendagri sudah harus menjatuhkan sanksi bagi elite Aceh, yakni eksekutif dan legislatif, karena anggaran Aceh untuk 2018 sebesar Rp 14 triliun tak kunjung disahkan. Menurut peraturan, anggaran harus sudah disahkan satu bulan sebelum mata anggaran itu dijalankan. Artinya, November sebenarnya sudah harus disahkan.

“Kalau diqanunkan, karena ini sudah telat (jadwalnya), berani tidak Mendagri memberikan sanksi untuk kita (Aceh),” kata Koordinator GeRAK, Askhalani saat menjadi narasumber diskusi publik `Mendorong Percepatan Pembahasan RAPBA 2018' yang digelar Institute for Development of Acehnese (IDeAS) bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan (Himadipa) di Balai Sidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Jumat (29/12).

Sebelumnya, GeRAK sudah mengingatkan sanksi yang akan diterima para elite Aceh jika APBA 2018 disahkan melewati waktu yang telah ditetapkan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.

Sanksi yang akan diterima sesuai dengan Pasal 37 ayat (4) adalah, gubernur, wakil gubernur, dan DPRA yang terbuki melanggar hal itu, adalah tidak dibayarkan hak keuangan (gaji) selama tiga bulan.

Jika setelah diberi waktu satu minggu sampai satu bulan, tapi RAPBA tidak juga disahkan, maka tidak akan dibayarkan hak keuangannya selama enam bulan, diberhentikan sementara bahkan pemberhentian tetap.

Dalam diskusi, kemarin, Askhalani menjelaskan, jika merujuk ke peraturan itu, Mendagri seharusnya konsisten menegakkan aturan, Mendagri harus memberi sanksi kepada para elite Aceh, karena hingga saat ini RAPBA 2018 tak kunjung disahkan. Tujuannya, agar menjadi pelajaran dan tidak berulang di tahun selanjutnya. “Kalau hanya gertak memberi sanksi dan tidak menindaklanjuti, ini memberi keleluasaan bagi mereka (elite). Tahun depan pasti berulang lagi,” ujar Askhalani.

GeRAK mencatat, ada tiga hal yang membuat RAPBA selalu saja terlambat. Pertama, komunikasi dalam membangun kepercayaan politik anggaran yang tidak berjalan bagus, kedua daya lobi Tim TAPA Pemerintah Aceh yang sangat lemah, dan harmonisasi kebijakan penganggaran yang kurang baik.

GeRAK juga menyorot peta politik di DPRA yang menurutnya saat ini cenderung terbelah, di mana ada 13 kursi dewan dari lima partai yang hingga kini menjadi partai pendukung Irwandi-Nova Iriansyah pada Pilkada 2017 dan 59 kursi dari delapan partai yang non-pendukung.

Menurutnya, kondisi ini sedikit banyaknya juga berpengaruh pada polemik RAPBA 2018 yang tak kunjung disahkan. “Kita tahu Pak Gubernur dan wakilnya didukung 13 kursi dari lima partai, artinya Pak Gubernut punya 13 orang di DPRA yang menjembatani seluruh kebijakan politik eksekutif. Kemudian ada partai non-pendukung, yaitu 59 orang dari delapan partai, apakah varibel ini berpengaruh pada politik anggaran, hanya mereka yang bisa jawab,” katanya.

Dalam diskusi yang digelar IDeAS dan Himadipa, kemarin, selain Askhalani, turut hadir tiga narasumber lainnya, yakni Dr Ir Zulkifli MSi (Sekretaris Bappeda), Murdani Yusuf SE (Wakil Komisi III DPRA), dan Dr Muhammad Nasir MSi MA (Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unsyiah).

Diskusi tersebut dibuka oleh Dekan Fakultas Ekonomi Unsyiah Prof Dr Nasir Azis SE MBA dan Dikrektur IDeAS, Munzami HS.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved