Lebih Baik Telat Ketimbang tidak Sama Sekali

WAKIL Ketua Komisi III DPRA, Murdani Yusuf SE mengakui pembahasan dan pengesahan RAPBA 2018

Lebih Baik Telat Ketimbang tidak Sama Sekali
Aryos Nivada 

WAKIL Ketua Komisi III DPRA, Murdani Yusuf SE mengakui pembahasan dan pengesahan RAPBA 2018 memang sudah telat apalagi saat ini proses pembahasannya belum dimulai. Bahkan ia berpendapat, mustahil jika anggaran disahkan dalam waktu dekat sebelum masuk Januari 2018.

Ia mengaku, saat ini proses pebahasan APBA memang belum dimulai sama sekali, bagaimana mau dipercepat sebagaimana didesak oleh banyak kalangan. Murdani menyebutkan, suka tidak suka, kondisi tersebut harus dihadapi. “Inilah kejadiannya, ya lebih baik telat kan dari pada tidak sama sekali, saya rasa ya nggak masalah,” kata Murdani Yusuf.

Politisi PPP ini menyebutkan, pihaknya di DPRA bersama eksekutif baru membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pembahasan untuk tahapan ini, katanya belum deal hingga saat ini, oleh sebab itu belum dilanjut ke tahap selanjutnya. “Jika sudah deal baru kita mulai (bahas) ke RAPBA 2018),” ujar Murdani Yusuf.

Dalam diskusi itu, Murdani secara pribadi juga berpendapatan, keterlambatan APBA kali juga dipengaruhi oleh proses fit and proper test yang saat ini sedang berlangsung. Menurutnya, para kepala SKPA yang menjabat saat ini, lebih disibukkan dengan proses penjaringan pejabat eselon II di Pemerintah Aceh, ketimbang mengurus APBA 2018, apalagi nanti belum tentu terpilih menduduki jabatan yang sama.

“Bukan suuzon ya, ini ijtihad saya, keterlambatan ini berpengaruh dengan fit and propes test yang sedang berjalan. Maunya, Pak Gubernur jangan buka dulu, ketika sudah ketuk palu baru buka, saya rasa fit and proper test yang terlalu dini berpengaruh, tapi sekali lagi ini bukan mencari kesalahan ya,” pungkas Murdani Yusuf.

Kepentingan DPRA
Secara terpisah, pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada mengatakan, mandegnya pembahasan RAPBA 2018, akibat rendahnya komitmen para elite Aceh terhadap kepentingan rakyat Aceh saat ini. “Pihak eksekutif maupun legislatif terkesan mengedepankan egonya masing-masing, bukan mengutamakan kepentingan rakyat,” katanya.

Menurut Aryos, pembahasan APBA yang terkesan tarik-ulur dan tidak tegas itu merupakan fenomena klasik. Saban tahun APBA telat disahkan akibat tolak-tarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif di DPRA itu. “Kepentingan kelompok seakan di atas segala-segalanya, sedangkan kepentingan rakyat menjadi urusan ke sekian,” sebut Aryos.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, keterlambatan pengesahan APBA 2018 kali ini ekses daripada dominannya kepentingan DPRA.

Terkesan di publik pihak DPRA memaksakan kepentingan anggarannya dengan melakukan strategi tarik ulur pengesahan APBA. “Untuk menghindari kecurigaan publik yang kian membesar, perlu dipublikasikan anggaran 2018 ke publik melalui media massa sehingga jelas siapa yang bermain dan apa yang diinginkan,” pungkas Aryos. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help