Home »

Opini

Opini

Tahun Diskursus Radikalisme

MENGAKHIRI 2017 ini, menarik mengikuti diskursus radikalisme di Aceh yang terus berkembang. Saya melihat terdapat

Tahun Diskursus Radikalisme
KOMPAS.com/Mei Leandha
Rumah orangtua Syafii di Deli Serdang saat Syafii, terduga teroris, diamankan. 

Oleh Mukhlisuddin Ilyas

MENGAKHIRI 2017 ini, menarik mengikuti diskursus radikalisme di Aceh yang terus berkembang. Saya melihat terdapat perubahan imajinasi diskursus di Aceh. Indikator perubahan imajinasi tersebut dapat dibagi dalam beberapa periode: Pertama, periode 1976-1998, semua elemen rakyat Aceh dominan dalam diskursus pembebasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM); Kedua, periode 1998-2003, semua elemen rakyat Aceh larut dalam euforia diskursus referendum dan gagasan perdamaian;

Ketiga, periode 2004-2010, semua rakyat Aceh larut dalam kontribusi rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa dan tsunami; Keempat, periode 2005-2016, semua elemen rakyat Aceh larut dalam mengisi pascadamai MoU RI-GAM. Dan semua elemen rakyat Aceh lupa bahwa diskursus radikalisme mulai masuk dalam periode ini, dan; Kelima, periode 2017-seterusnya, rakyat Aceh sudah ikut dalam diskursus gerakan anti-radikalisme, terorisme, komunisme dan wahabisme. Terutama pada 2017, bisa disebutkan bahwa sebagai puncak dari membuminya diskursus radikalisme dan terorisme di Aceh.

Lompatan besar
Diskursus dari keacehan (isu lokal) ke radikalisme (isu Nasional) adalah lompatan besar dalam dinamika kehidupan sosial, keagamaan dan politik di Aceh pada 2017. Data yang saya kumpulkan, setidaknya pada 2017 telah dilakukan sebanyak 23 kali kegiatan radikalisme, terorisme, dan dialog kebangsaan yang dilakukan oleh elemen masyarakat Aceh. Mulai dari rektorat se-Aceh, BEM, LSM dan organisasi masyarakat kepemudaaan di Aceh. Angka itu di luar kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh dan Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia.

Sebenarnya, narasi radikalisme dan terorisme telah lama dimulai dalam diskursus pembangunan Aceh, tapi momentumnya selalu “kalah” dengan narasi pembebasan dan keadilan. Diskursus radikalisme muncul secara terbuka di Aceh pada periode (2008-2016) dengan adanya aksi teror (teroris) dalam bentuk pelatihan militer di Jalin, Jantho, Aceh Besar pada 2010. Pelatihan terorisme di Jalin itu ditaksir sebagai pelatihan militer terbesar para jihadis di Asia Tenggara (KBA, 2016:). Di mana di dalamnya juga melibatkan putra-putra terbaik asal Aceh. Putra Aceh yang terlibat pelatihan di Jalin memiliki latar belakang yang beragam, seperti wiraswasta sebanyak 5 orang, petani 5 orang, eks kombatan GAM 1 orang, PNS 2 orang, guru pesantren 3 orang, dan nelayan 1 orang (FKPT, 2017).

Mengapa itu terjadi, karena diskursus Aceh terlalu maju dan menuju pada satu pintu (isu), sedangkan pintu-pintu lain tidak ada diskursus serupa. Akhirnya periode ini menjadi awal dari masuknya diskursus radikalisme di Aceh yang kemudian membumi. Tahun 2017 dan seterusnya, melihat situasi politik Aceh memungkinkan tumbuhnya radikalisme dan terorisme berlanjut dalam masyarakat Aceh. Karena Aceh hari ini kehilangan sosok yang dapat memberi inspirasi baru bagi Aceh (man of inspiration). Masyarakat Aceh sekarang tidak memiliki tokoh perekat dan independen untuk dapat berpikir dan berkontribusi kepada semua golongan dan etnik terhadap kegiatan-kegiatan yang positif bagi pembangunan Aceh.

Penyebab utama lahirnya radikalisme secara global atau akar radikalisme global adalah arogansi negara politik adidaya yang memainkan standar ganda, sebagaimana di pertontonkan Amerika Serikat (AS). Amerika Serikat menekan umat Islam di banyak negara berkembang seperti di Timur Tengah, yang pada gilirannya membuat munculnya kelompok-kelompok radikal yang melakukan aksi-aksi teror. Aksis terorisme dianggap sebagai pembalasan atas campur tangan AS dan sekutunya, termasuk Indonesia (Irfan Idris, 2017:67).

Dalam kasus Aceh, terdapat dua jalur tumbuhnya radikalisme, yaitu jalur radikalisme melalui politik dan jalur radikalisme melalui keagamaan. Jalur radikalisme melalui politik di Aceh dapat dilihat pada gerakan politik pasca-MoU Helsinki dalam kasus Din Minimi, Gambit, aksi pembakaran, intimidasi, dan pembunuhan menjelang Pilkada. Peran aktor-aktor politik di Aceh selalu mengelilingi masyarakat yang terpecah dalam berbagai faksi. Fenomena ini dapat menimbulkan konflik terbuka secara horizontal maupun vertikal, yang berujung pada kekerasan antarkelompok yang saling berlawanan karena perbedaan dalam cara pandang politik.

Jalur radikalisme melalui agama. Di Aceh jalur ini agak aneh dan ajaib, berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Di daerah lain, jalur radikalisme melalui agama karena perbedaan agama (antaragama, misalnya Islam-Kristen). Tapi di Aceh yang terjadi adalah interagama (sesama Islam). Hal ini diperkuat dengan hasil temuan penelitian Kemenag (2017) yang menyebutkan bahwa kerukunan antarumat beragama di Aceh berjalan dengan baik, tapi yang terjadi adalah kerukunan interagama (Islam) yang kurang baik.

Pada tataran empiris, di Aceh dalam beberapa tahun terakhir juga dijumpai gerakan-gerakan keagamaan, yang menggunakan agama sebagai alat kekerasan yang mengarah pada aksi-aksi radikalisme. Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat belum memiliki formula dalam menyelesaikan perpecahan di kalangan umat interagama. Dalam menangani masalah keagamaan di Aceh belum dilakukan melalui kebijakan yang komprehensif dan dinamis.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help