SerambiIndonesia/

Pemberhentian Honorer Diprotes

Aktivis pemuda Bener Meriah, Mukhlis AB, Sabtu (30/12) memprotes keputusan yang diambil Bupati Bener Meria

Pemberhentian Honorer Diprotes
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Seratusan pegawai tenaga honorer kategori II (K2) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (7/12/2017). 

* Bupati Bener Meriah Buat Kebijakan Kontroverial

REDELONG - Aktivis pemuda Bener Meriah, Mukhlis AB, Sabtu (30/12) memprotes keputusan yang diambil Bupati Bener Meriah, Ahmadi yang dinilai sebagai sikap yang tergesa-gesa. Pasalnya, pemerintahan yang masih baru sudah mengambil kebijakan kontroversial dengan memberhentikan ribuan tenaga honorer dan bakti, apalagi yang telah mengabdi lama.

“Ribuan dari keluarga honorer akan terluka atas keputusan Bupati Ahmadi, karena dipastikan akan menjadi pengangguran,” ujarnya. Dia menilai bupati ini terlalu euforia dari jabatanya, sehingga seolah-olah dengan kekuasaannya itu, bisa mengambil keputusan yang menimbulkan efek besar bagi tatanan sosial di Bener Meriah.

Dia menjelaskan, efek dari pemecatan tenaga honorer dan bakti itu, selain meningkatnya jumlah pengangguran, dikhawatirkan tindakan kriminalitas di Kabupaten berpenghasilan kopi arabika ini juga akan meningkat. “Kami cemas dengan naiknya angka penganguran, pasti kriminalitas juga akan naik di Bener Meriah,” ujarnya.

Mukhlis menjelaskan masyarakat masih menganggap bekerja di kantor pemerintah merupakan hal utama dan akan berakibat pada turunnya minat para lulusan SMA melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi. Disebutkan, ratusan atau seribuan sarjana asal Bener Meriah dariseluruh penjuru Perguruan Tinggi setiap tahunnya menyelesaikan studinya.

Dia berharap ada solusi dari Pemkab Bener Meriah yang bisa memberikan peluang bagi lulusan perguruan tinggi bekerja di instansi pemerintahan.

“Pemerintah berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan dan jangan buang badan dan tidak konsisten, apalagi jangan sampai masyarakat beranggapan ini keputusan politis dari bupati karena bukan orangnya,” ujarnya.

Menurut dia program Bupati Bener Meriah yang baru menjabat tersebut, tidak membawa perubahan ke arah lebih baik, malahan menjadi bumerang bagi masyarakat. “Ini kan jelas, program ini tidak membawa dampak yang baik, terlebih tidak ada solusi yang ditawarkan, akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” katanya.

Sebelumnya, sebagian besar tenaga honorer dengan jumlah 4.286 orang dan 826 tenaga bakti di Pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan segera berakhir atau dirumahkan. Direncanakan, mereka akan diberhentikan secara hormat mulai 1 Januari 2018, berdasarkan SK Nomor Peg.800/597/2017, yang dikeluarkan Bupati Bener Meriah, Ahmadi SE.

Bupati Ahmadi menjelaskan mereka dirumahkan mulai 1 Januari 2018, terkecuali tenaga honorer cleaning service, pemadam kebakaran, Satpol PP/WH, honorer kategori 2, penjaga kantor, petugas kebersihan dan teknis tertentu. Dia menyatakan yang tidak diberhentikan tidak lebih dari seribu honorer atau tenaga bakti.

“Kebijakan ini disesuaikan dengan kebutuhan, bukan pemakzulan atau ketidaksukaan,” katanya dalam konferensi pers dengan awak media di pendopo bupati, Redelong, Jumat (29/12). Dia menjelaskan pengurangan tenaga non-PNS agar mereka tidak terbuai untuk menjadi PNS nanntinya, dikarenakan honorer K2, hingga kini belum menjadi PNS, karena belum mendapat NIK.

“Kami tak ingin memberikan harapan palsu atau mimpi yang tidak kesampaian untuk mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), karena yang sudah lulus CPNS dari Honorer K2 yang lalu, sejauh ini masih ada yang belum keluar NIP,” imbuhnya.

Alasan lain yang dikemukakannya untuk menghemat pengeluaran APBK untuk membayar para honorer. Dikatakan, pemberhentian atau dirumahkan honorer, karena pengeluaran anggaran yang bersumber APBK pertahun untuk membayar gaji non-PNS mencapai Rp 21 miliar lebih.(c51)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help