Proyek Desa tak Boleh Dikerjakan Rekanan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Jufrizal, menegaskan bahwa sesuai Surat Keputusan Bersama

Proyek Desa tak Boleh Dikerjakan Rekanan
Warga Desa Pungkie Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat mengadakan aksi ke DPRK mengadu terkait dugaan ketimpangan dana desa, Senin (6/11). 

SIGLI - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Jufrizal, menegaskan bahwa sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang pengelolaan dana desa, bahwa 30 persen dana desa digunakan untuk membayar upah masyarakat yang dilibatkan dalam setiap proyek pembangunan di tingkat gampong.

SKB empat menteri tersebut dikeluarkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, serta Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). “Dengan adanya SKB menteri tersebut, mulai tahun 2018, keuchik dan perangkatnya tidak boleh lagi menggunakan jasa rekanan dalam melaksanakan proyek bersumber dari dana desa. Proyek dana desa harus dikerjakan dengan sistem padat karya,” kata Jufrizal, Kamis (28/12).

Menurutnya, upah jerih warga itu harus dibayar per hari atau per minggu. Selain itu, mulai tahun 2018, dana desa juga harus lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dari pada untuk proyek fisik. Berbeda dengan dana desa tahun 2017, bahwa dana desa lebih dominan untuk proyek fisik yang mencapai 80 persen.

Dikatakan, proyek fisik dana desa yang boleh ditender ke pihak rekanan adalah proyek yang bersifat teknis. Seperti pembangunan jembatan gantung yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat. “Kami akan pantau nantinya kegiatan di gampong. Kita upayakan semua gampong di Pidie tidak lagi melakukan tender proyek bersumber dana desa,” jelasnya.

Besaran dana desa jatah Pidie tahun 2018 mencapai Rp 497 miliar. “Dana desa tahun 2018 ini telah cair sejak tanggal 15 Desember 2017,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Pidie, Jufrizal.

Ia mengungkapkan, Jumlah dana desa tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang diperoleh sebesar Rp 542 miliar. Menurutnya, penurunan tersebut akibat adanya penataan desa baru di Indonesia bagian timur.

Ia menambahkan, pengelolaan dana desa ke depan harus lebih transparan dan bersinergi. Keuchik bersama perangkatnya tidak boleh hanya terpaku kepada proyek fisik. “Dengan adanya dana desa, seharusnya jumlah warga miskin mampu ditekan,” pungkasnya.(naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help