Salam

2018, Ujian Bagi Para Kepala Daerah Baru

Tahun 2018 merupakan tahun ujian sesungguhnya bagi para kepala daerah hasil Pilkada 2017 di Aceh

2018, Ujian Bagi Para Kepala Daerah Baru
SERAMBINEWS.COM/ BUDI FATRIA
Suasana di Kota Banda Aceh pada malam pergantian tahun 2018 yang terlihat ramai seperti hari-hari biasanya. 

Tahun 2018 merupakan tahun ujian sesungguhnya bagi para kepala daerah hasil Pilkada 2017 di Aceh. Selain gubernur, mereka adalah Bupati Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Singkil, Simeulue, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Wali Kota Sabang dan Banda Aceh. Sedangkan Wali Kota Langsa, Wali Kota Lhokseumawe, Bupati Aceh Utara, dan Bupati Aceh Timur merupakan orang lama yang terpilih kembali.

Dalam beberapa bulan terakhir, sebagian kepala daerah itu sering curhat, termasuk di media sosial, bahwa mereka sulit memenuhi harapan masyarakat karena yang mereka jalankan adalah meneruskan program dan anggaran peninggalan lama. Seolah mereka ingin mengatakan tak bisa berkreasi dengan anggaran dan program “warisan” itu.

Apalagi, ada beberapa daerah yang anggarannya nyaris “kering” saat serah terima jabatan. Yang paling “bokek” biasanya adalah pos anggaran perjalanan dinas serta operasional pejabat. Itu juga termasuk menjadi bagian curhatan para kepala daerah baru.

Nah, dengan masuknya tahun 2018 ini, tentu alasan-alasan itu takkan didengar lagi oleh masyarakat yang pernah diberi “angin segar” saat kampanye dulu. Misalnya, soal modal usaha, lapangan kerja, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain akan ditegih lebih kencang di tahun ini. Sebab, para kepala daerah baru itu umumnya sudah ikut membidani formasi anggaran daerahnya untuk tahun ini.

Dengan kata lain, formasi anggaran tahun 2018 sudah “disesuaikan” dengan misi dan visi sang gubernur, bupati, dan wali kota baru. Artinya lagi, rakyat yang pernah dijanjikan “ini dan itu” sudah tepat waktu untuk menagihnya.

Lepas dengan janji-janji politik, sebetulnya seorang kepala daerah memang dituntut untuk jeli menentukan prioritas mana yang menjadi kebutuhan mendasar bagi daerah. Misalnya memrioritaskan pelaksanaan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan ketertiban umum. Jika salah menentukan prioritas, pembangunan daerah akan sulit terlaksana secara baik.

Selain itu, gubernur, bupati, dan wali kota, tampaknya memang sudah harus terjun langsung secara serius melihat bagaimana aparatur dan masyarakat desa mengelola dana desa yang jumlahnya triiunan triliunan rupiah di Aceh. Sebab, dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa kini terlihat belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru. Bahkan, ada banyak desa seperti “ketakutan” menggunakan dana tersebut lantaran tak memahami administrasi dan mekanisme pertanggujawabannya.

Oleh sebab itu, agar dana desa tak lagi “menganggur” di rekening-rekening pemerintah kabupaten/kota seperti sekarang ini, maka kepala daerah harus turun tangan langsung. Toh, Gubernur Irwandi Yusuf juga sudah memerintahkan hal yang sama, kan?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved