Demo Rusuh di Bener Meriah

Massa yang menamakan diri Aliansi Honorer Bener Meriah mengamuk di ruang sidang DPRK setempat karena menilai

Demo Rusuh di Bener Meriah
SUASANA aksi tenaga honorer dari berbagai instansi di lingkungan Pemkab Bener Meriah di Gedung DPRK setempat, Selasa (2/1). 

REDELONG - Massa yang menamakan diri Aliansi Honorer Bener Meriah mengamuk di ruang sidang DPRK setempat karena menilai pimpinan sidang tidak prorakyat dan berat sebelah ketika memfasilitasi pertemuan dengan bupati. Massa yang tersulut emosi melempari mikrofon, tas dan air mineral ke arah podium hingga mengenai Bupati Ahmadi dan Sekda Ismarisisska.

Pada Selasa siang kemarin massa yang berjumlah lebih 300 orang mendatangi DPRK Bener Meriah untuk memintai kejelasan terkait surat bupati yang akan melakukan rasionalisasi tenaga non-PNS di lingkup Pemkab Bener Meriah.

Koordinator aksi, Idawati mengatakan, pihaknya menolak SK Bupati Nomor Peg.800/597/2017 tentang Rasionalisasi Tenaga Non-PNS karena dianggap sebagai langkah pemecatan secara sepihak.

Menurut Idwati, SK yang telah memunculkan keresahan di kalangan tenaga non-PNS tersebut juga multitafsir. Sebagai contoh, kata Idawati, dalam salah satu poin bupati mengintruksikan kepada pimpinan instansi masing-masing untuk tidak lagi menugaskan tenaga honorer atau dirumahkan. Namun, pada poin lainnya disebutkan ada pengecualian bahwa non-PNS tetap diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas sebagaimana biasanya.

Dengan difasilitasi oleh anggota DPRK Bener Meriah, Darwinsyah, perwakilan massa dipersilakan masuk ke ruang sidang mengikuti pertemuan dengan anggota dewan dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Pertemuan antara perwakilan massa dengan Bupati Bener Meriah berakhir ricuh dan rusuh. Pasalnya, setelah enam perwakilan honorer menyampaikan pendapat mereka terkait ‘SK rasionalisasi’, Darwinsyah selaku pimpinan sidang langsung mempersilahkan Bupati Bener Meriah untuk menanggapi.

Sejumlah anggota DPRK Bener Meriah yang ikut dalam pertemuan itu langsung memprotes cara pimpinan sidang memimpin dialog.

Seharusnya, setelah perwakilan massa menyampaikan pendapat, anggota DPRK juga ikut bicara. Namun, kesempatan itu tidak diberikan tetapi langsung meminta bupati untuk menanggapi.

Sempat terjadi ‘perang mulut’ antara pimpinan sidang dengan anggota DPRK. Akhirnya, beberapa anggota dewan memilih meninggalkan ruangan, di antaranya Jawahir Syahputra, Muhammad Amin, Anwar, Edi Zulkifli, dan Sarbinari selaku ketua komisi A.

Setelah rombongan anggota DPRK meninggalknan ruang sidang, suasana bertambah panas. Anggota Satpol PP bersama aparat TNI/Polri langsung masuk ke ruang sidang mengendalikan situasi.

Menurut pantauan Serambi, setelah beberapa anggota dewan ke luar, situasi semakin tidak terkendali. Massa melempari mikrofon, tas, dan air mineral ke podium yang ditempati Bupati Bener Meriah. Lemparan tersebut mengenai Ahmadi dan Sekda Bener Meriah Ismarisisska yang duduk berdekatan.

Beberapa orang aparat keamanan berpakaian preman mengejar perwakilan massa yang dianggap sebagai provokator untuk diamankan. “Pimpinan sidang tidak prorakyat, pimpinan berat sebelah,” begitu teriak massa yang tersulut emosi.

Dalam keadaan genting itu, Bupati Bener Meriah Ahmadi bergerak cepat menenangkan amarah massa. “Saudara-saudaraku semuanya dan bapak anggota dewan yang terhormat, mari kita duduk dan kita bicara tenang,” tandas Ahmadi.(c51)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help