Lelang Jabatan Eselon II Sebabkan APBA Telat

Polemik terlambatnya pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Lelang Jabatan Eselon II Sebabkan APBA Telat
ALFIAN, Koordinator MaTA

BANDA ACEH - Polemik terlambatnya pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 terus bergulir. Meski menuai kritikan, namun proses penyelesaiannya masih jalan di tempat. Hingga kini, rancangan anggaran Aceh untuk tahun 2018 yang mencapai Rp 14,7 triliun itu tak diketahui nasibnya.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, salah satu faktor yang mengakibatkan terlambatnya pengesahan APBA 2018 adalah dibukanya pendaftaran dan proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh.

“Kami rasa, itu salah satu efek yang paling besar dari fit and proper test. Gara-gara lelang jabatan tersebut, para kepala SKPA gagal fokus, ada yang sibuk melobi-lobi, lalu mempersiapkan diri untuk ikut tes, sehingga kewajiban mereka untuk menyelesaikan anggaran mandek,” kata Koordinator MaTA, Alfian, saat diwawancarai Serambi di Banda Aceh, Selasa (2/1).

Ia jelaskan, para peserta yang ikut seleksi pejabat eselon II tidak sedikit dari mereka merupakan kepala SKPA yang saat ini masih menjabat. Kondisi tersebut, kata Alfian, jelas memengaruhi pembahasan dan pengesahan APBA 2018. “Sudah pasti mereka lebih fokus untuk ikut seleksi, sehingga tugas untuk menyelesaikan rincian anggaran di dinas pun terbengkalai,” katanya.

Demikian pula kepada SKPA yang saat ini masih menjabat, tapi tak ikut lagi seleksi untuk mendapat jabatan ke depan. Kondisi ini, menurut Alfian, lebih parah, di mana para kepala SKPA yang tidak ikut seleksi lagi, pasti tidak terlalu fokus dalam menyusun dokumen anggaran.

“Mereka setengah hati dalam menyusun anggaran dalam KUA PPAS dan RAPBA 2018. Kenapa begitu? Karena, ke depan sangat mungkin nggak menjabat lagi, mereka juga tahu bahwa anggaran yang akan dieksekusi nanti bukan lagi urusan mereka, jadi untuk apa serius-serius sekali mengurusinya,” kata Alfian.

Oleh sebab itu, Alfian menengarai, seleksi atau lelang jabatan yang dilakukan berbarengan dengan tanggang waktu pembahasan dan pengesahan APBA 2018, tentu sedikit banyaknya berpengaruh terhadap proses tersebut.

“Banyak proses tidak dilakukan, misalnya, KUA-PPAS belum disahkan sudah menyerahkan APBA. Seharusnya, KUA-PPAS diperbaiki dulu di mana ada catatan dari pihak DPRA saat itu,” kata Alfian.

Begitupun, MaTA berharap, proses fit and proper test yang sedang dilakukan, nantinya benar-benar menghasilkan para pejabat yang berintegritas. Meski, MaTA sendiri menilai, lelang jabatan tersebut pada dasarnya juga formalitas semata. “Itu dinamika kita hari ini. Di satu sisi mereka harus mengurusi anggaran, di sisi lain sedang mikir kepentingan pribadi untuk mendapat jabatan selanjutnya,” demikian Alfian. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help