Salam

Rasionalisasi Honorer, Kebijakan Serba Salah

Massa yang menamakan diri Aliansi Honorer Bener Meriah mengamuk di ruang sidang DPRK setempat karena

Rasionalisasi Honorer, Kebijakan Serba Salah
SUASANA aksi tenaga honorer dari berbagai instansi di lingkungan Pemkab Bener Meriah di Gedung DPRK setempat, Selasa (2/1). 

Massa yang menamakan diri Aliansi Honorer Bener Meriah mengamuk di ruang sidang DPRK setempat karena menilai pimpinan sidang tidak prorakyat dan berat sebelah ketika memfasilitasi pertemuan dengan bupati. Massa yang tersulut emosi melempari mikrofon, tas, dan air mineral ke arah podium hingga mengenai Bupati Ahmadi dan Sekda Ismarisisska.

Massa yang berjumlah lebih 300 orang, dua hari lalu, mendatangi DPRK Bener Meriah untuk menyatakan menolak SK Bupati Nomor Peg.800/597/2017 tentang Rasionalisasi Tenaga Non-PNS karena dianggap sebagai langkah pemecatan secara sepihak.

SK dimaksud telah memunculkan kemarahan di kalangan tenaga non-PNS. Menyusul keresahan itu, seorang anggota DPRK setempat memfasilitasi pertemuan dengan bupati yang kemudian terjadi kerusuhan tersebut. Dan masalahnya belum menemukan solusi.

Di balik terbitnya SK Bupati itu, ternyata yang kecewa bukan hanya para pagawai non-PNS, tapi kalangan anggota DPRK setempat juga merasa dibaikan. Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah, Sarbinari, berpendapat, seharusnya permasalahan tersebut dimusyawarahkan lebih dulu antara eksekutif dan legislatif. “Kita baru tahu adanya SK Rasionalisasi honorer ketika ada aksi protes,” katanya.

Tapi, Bupati Ahmadi tampaknya memang akan tetap melakukan rasionalisasi tenaga honorer atau kontrak, terutama di lingkungan instansi kesehatan dan pendidikan. Ini tentu dimaksudkan untuk “menyehatkan” pemerintahan serta keuangan daerah. “Saya punya data akurat. Ada sekolah yang guru agamanya sampai lima, apa masuk akal itu?” tanya Ahmadi.

Rasionalisasi atau bahasa lugasnya pengurangan tenaga honorer dilakukan hampir seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Sebelumnya banyak bupati dan wali kota yang mengeluh karena keberadaan honorer dianggap sudah terlalu banyak. Akibatnya, ada beberapa kabupaten/kota yang belanja pegawainya sudah melebihi 50 persen dari total APBK. Antara lain, Kabupaten Bireuen, Kota Banda Aceh, Aceh Selatan, dan lain-lain.

Rasionalisasi honorer dilakukan dengan beberapa cara. Di Aceh Barat Daya dan Aceh Barat, misalnya, dilakukan rasionalisasi dengan menyeleksi ulang mereka dengan beberapa tahapan testing. Mengenai formasi juga diaudit sesuai kebutuhan sehingga tak membebani anggaran daerah. “Bagaimana saya bisa pertahankan mereka kalau uang untuk bayar honor nggak ada,” kata seorang kepala daerah.

Jadi, jumlah yang dipertahankan itu sesuai kebutuhan serta sesuai kemampuan keuangan daerah. Dan, mereka yang layak bertahan adalah yang lolos seleksi ulang.

Tapi, persoalannya memang tidak sesederhana kata rasionalisasi. Sebab, jumlah tenaga honorer itu bukan seribu dua ribu, tapi sudah hampir 10.000 orang di seluruh Aceh. Dan, kebanyakan mereka selama ini menjadi tulang punggung untuk menafkahi keluarganya. Maka, rasionaliasi honorer harus diantisipasi secara bijak agar tak muncul macam-macam gejolak.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help