Opini

Kitab Mu’tabar Membangun Peradaban

FATWA Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh perihal pengharaman beberapa kitab ghairu mu’tabar sebenarnya

Kitab Mu’tabar Membangun Peradaban
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Lomba kitab kuning 

Oleh Teuku Zulkhairi

FATWA Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh perihal pengharaman beberapa kitab ghairu mu’tabar sebenarnya bisa dikaji urgensitasnya secara mendalam. Kemaslahatan apa sebenarnya yang ingin dicapai MPU dengan fatwa tersebut, termasuk wacana menyeleksi buku-buku yang akan beredar di Aceh? Tentu, ulama sekelas Prof Dr Muslim Ibrahim MA yang mengumumkan fatwa itu ke media massa, bukanlah seorang ulama yang asal bicara. Kapasitas beliau sama sekali tidak patut diragukan. Lebih dari itu, kiprah MPU Aceh selama ini sangat proaktif membentengi Aceh dari aliran-aliran sesat, seperti Millata Abraham, Laduni, dan sebagainya.

Kiprah seperti ini, hemat saya cukup menjadi alasan kenapa kita perlu melihat fatwa MPU dari kacamata positif. Intinya, sudah seharusnya kita menelaah latar belakang lahirnya fatwa MPU tersebut, baik secara historis, sosiologis, maupun filosofis, sehingga setidaknya kita bisa memahami apa urgensinya fatwa tersebut bagi kemaslahatan umat Islam di Aceh.

Kesimpulan terburu-buru
Pada titik ini, dalam pandangan saya, tulisan “Mengolianisme dan Punahnya Peradaban” oleh Khairil Miswar (Serambi, 22/12/2017), yang mengkhawatirkan seolah fatwa tersebut akan menghambat gerakan literasi dan program Aceh Carong adalah kesimpulan yang sangat terburu-buru. Apalagi ia membandingkannya dengan periode terburuk dalam sejarah dunia, saat bangsa Mongol pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad dan membumihanguskan kitab-kitab. Tentu perbandingan yang sangat jauh sekali dan sangat-sangat lebay.

Sesungguhnya, kalau kita mau jujur, fatwa MPU Aceh tentang pengharaman beberapa kitab ghairu mu’tabar memiliki itikad baik untuk stabilitas Aceh. Intinya, fatwa itu keluar karena memang ada masalah di masyarakat. Kitab-kitab ghairu mu’tabar tersebut (hanya) diharamkan untuk diajarkan di masyarakat awam, bukan di semua kalangan seperti penuturan Tgk H Faisal Ali kepada penulis dalam suatu kesempatan. Itu artinya, masalah yang dikhawatirkan MPU dianggap memungkinkan terjadi di masyarakat awam. Kita bisa saja ragu ada masalah atau ada potensi masalah di masyarakat awam, tapi di lapangan fakta “berbicara” dengan sendirinya. Saya kira siapa saja bisa ke MPU jika serius ingin tahu.

Jadi, sesungguhnya fatwa mengharamkan beberapa kitab ghairu mu’tabar memiliki kemashlatan bagi stabilitas Aceh. Begitu juga dengan wacana menyeleksi buku-buku yang akan disebarkan di Aceh. Tidak perlu kita berburuk sangka dulu terkait wacana ini. Satu contoh pentingnya kebijakan tersebut, misalnya beberapa waktu lalu ada buku yang menulis Yerussalem sebagai ibu kota Israel, padahal Yerussalem adalah wilayah Palestina. Apakah buku semacam ini tidak perlu diseleksi oleh ulama?

Secara historis, kalau kita menelisik sejarah Aceh, upaya menciptakan stabilitas Aceh dengan menjaga itikad masyarakat Aceh dari penyimpangan sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Kita misalnya, bisa membaca kebijakan Sultan Iskandar Muda yang tertulis dalam Qanun Meukuta Alam (dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk Di Mulek dan Komentarnya). Dalam buku ini juga ditampilkan bahasa Jawi sebagai bahasa asli qanun tersebut. Buku yang diterbitkan Syiah Kuala University Press ini diterjemahkan oleh Mohd Kalam Daud (Dosen UIN Ar-Raniry) dan TA Sakti (Dosen Unsyiah).

Di bab satu Qanun Meukuta Alam dijelaskan bahwa dasar hukum Kerajaan Aceh Darussalam adalah Alquran, Hadis, Ijma’ dan Qiyas. Dan secara fiqh berpedoman kepada mazhab yang empat, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hambali. Satu sub bab dalam Qanun Meukuta Alam tertulis: “Dan hendaklah menjaga agama Islam Syari’at Rasulullah saw supaya jangan masuk Mu’tazilah, Khawarij, Rafidi (dan) Syi’ah, yakni semua kaum yang 72. Sebab, karena kaum yang 72, maka itulah kaum yang merusakkan agama Islam dan kaum itulah yang merusakkan agama Islam dan kaum itulah yang menghasut-hasutkan rakyat dan membikin huru-hara negeri dan mengacaukan keamanan rakyat dan kemakmuran negeri.”

Pada baris berikutnya berbunyi: “Dan kaum yang 72, maka itulah kaum yang khianat kepada syariat Rasulullah dan kaum yang tersebut itu amat musuh dengan ulama Ahlusunnah wal jama’ah radhiallahu `anhum. Dan kaum itu sangat musuh dengan awliya, dan dengan ulama yang shalihin.” Lalu, baris berikutnya kembali dipertegas: “Maka apabila masuk yang 72 ke dalam tiap-tiap negeri, maka negeri itu sudah terang hancur dan cerai berai rakyat. Maka sekali-kali, Sultan Meukuta Alam Iskandar Muda tiada memberi izin dalam negeri Aceh berdiri firqah-firqah yang 72 di seluruh negeri Aceh.”

Ahlusunnah wal Jama’ah
Dari cuplikan ini, kita memahami bahwa kaum dan paham yang dilarang masuk ke Aceh (dengan kitab-kitabnya) dikhawatirkan akan membuat distabilitas (keributan) di Aceh. Maka kemudian Sultan Iskandar Muda melarangnya. Tampaknya, kebijakan ini dipengaruhi oleh pemahaman beliau terhadap hadis Nabi saw bahwa umat Islam akan terpecah dalam 73 golongan, di mana hanya satu yang selamat, yaitu Ahlusunnah wal Jama’ah (yang mengikuti Rasulullah saw dan para sahabatnya).

Pada sub bab berikutnya dijelaskan: “Dan yang boleh diberikan izin masuk alim ulama di luar negeri yang hendak mengajar ilmu agama Islam ke dalam negeri Aceh. Itulah Ahlusunnah wal Jama’ah, yaitu Imam Syafi’i, dan Imam Hambali, dan Imam Maliki dan Imam Hanafi dan Imam Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu al-Qasim Syaikh Junaidi Baghdad, dan lain-lainnya radhiallahu `anhum.”

Cuplikan penegasan ini adalah bukti bahwa Sultan Iskandar Muda pernah melarang Aceh dimasuki oleh kaum 72 dan juga diperjelas paham apa yang boleh masuk Aceh melalui buku-buku atau kitab-kitabnya. Kalau kita telaah lagi cuplikan isi Qanun Meukuta Alam di atas dapat kita simpulkan bahwa seluruh kitab-kitab mazhab fiqh yang empat boleh diajarkan di Aceh. Sementara dalam bidang akidah, yang dibolehkan adalah yang merujuk ke Imam Abu Hasan al-Asy’ari atau yang disebut dengan Asya’irah. Untuk Tasawuf, dibolehkan yang merujuk ke Imam Abu al-Qasim Syaikh Junaidi Baghdad, serta juga Imam al-Ghazali menurut beberapa ulama lainnya.

Umumnya kitab-kitab para ulama besar Aceh dulu atau kitab-kitab dari luar Aceh yang di ajarkan kepada masyarakat Aceh semuanya merujuk ke ulama-ulama di atas, baik dalam bidang Fiqh (mazhab empat), Akidah (Asya’irah) maupun Tasawuf (Junaid al-Baghdady dan al-Ghazali). Misalnya kitab Miratu at-Tullab, Turjum al-Mustafid, Sirat al-Mustaqim, Tanbih al-Ghafilin, ‘Aqidat al-Najin, Sabil al-Muhtadin, Hidayat al-Salikin, Siyaru al-Salikin, Kitab Sifat Dua Puluh, Kasyf al-Ghaibiyyah, dan seterusnya.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa peradaban Aceh yang pernah jaya di masa Sultan Iskandar Muda dibangun dengan landasan kitab-kitab yang hari ini kita kenal sebagai kitab yang mu’tabar. Kejayaan peradaban Aceh diraih karena adanya stabilitas domestik dengan dijaganya Aceh dari aliran yang ghairu mu’tabar atau tidak ma’ruf. Dan penjagaan terhadap akidah masyarakat awam saat ini sebenarnya bukan hanya dilakukan di Aceh. Brunei Darussalam dan juga Malaysia sudah lebih dulu melakukannya. Hasilnya, negeri mereka lebih stabil dan peradaban mereka lebih berjaya. Wallahu a’lam bish-shswab.

* Teuku Zulkhairi, MA., alumnus Dayah Babussalam Matangkuli Aceh Utara, penulis buku Syariat Islam Membangun Peradaban. Saat ini sedang menyelesaikan program Doktoral di UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: abu.erbakan@gmail.com.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help