Para Aktivis Demo DPRA dan Gubernur Aceh

Belasan aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh menggelar aksi di depan

Para Aktivis Demo DPRA dan Gubernur Aceh
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Aktivis KAMMI menggelar aksi di depan Gedung DPRA, Banda Aceh, Kamis (4/1/2018). 

BANDA ACEH - Belasan aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh menggelar aksi di depan Gedung DPRA dan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/1). Mereka mempertanyakan penyebab belum disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun 2018 sebesar Rp 14,7 triliun.

Dalam aksi itu, massa membawa spanduk bertuliskan ‘#APBA untuk siapa dan milik siapa’ serta sejumlah karton bertuliskan kritik. Di depan dua lembaga pemerintahan tersebut, massa secara bergantian melakukan orasi. Aksi itu mendapat pengawalan ketat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan polisi.

Dalam aksi kemarin, massa lebih dulu melancarkan orasinya di depan Gedung DPRA. Setelah berorasi sekitar setengah jam, dua anggota DPRA, Nurzahri ST (politisi Partai Aceh) dan Kartini (Partai Gerindra), akhirnya menjumpai massa. Setelah di DPRA, massa bergerak ke Kantor Gubernur Aceh.

Di sana, mereka disambut oleh anggota Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), dr Taqwallah Mkes dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin yang mewakili Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Kepada dua pejabat itu, massa juga mempertanyakan penyebab molornya pembahasan RAPBA 2018.

Saat melakukan aksi di depan Gedung DPRA, selain berorasi massa juga melakukan teatrikal. Para aktivis menggambarkan potret kehidupan elite Aceh (eksekutif dan legislatif) yang saat memperjuangkan kepentingan rakyat sambil tidur dengan fasilitas yang dibeli dari uang rakyat.

“Sebenarnya kita malu dengan masyarakat Aceh. Seharusnya APBA sudah disahkan (paling telat) 30 Desember. Tapi ini sudah menjadi tradisi sehingga pengesahan APBA selalu terlambat,” kata Koordinator Lapangan, Ridho Rinaldi melalui pelantang suara.

Masyarakat menilai, kata Ridho, eksekutif dan legislatif tidak serius memperjuangkan APBA 2018. Mereka hanya mempertahankan ego masing-masing sehingga berdampak pada telatnya pengesahan APBA. “Hingga sekarang APBA belum bisa dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.

Keterlambatan pengesahan APBA bukan kali ini saja terjadi. Tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi seperti pengesahan APBA 2004 pada April 2004, pengesahan APBA 2007 pada akhir Juni 2007, pengesahan APBA 2016 pada 30 Januari 2016, dan pengesahan APBA 2017 pada 30 Januari 2017.

Tradisi itu kembali terulang pada tahun 2018 di mana hingga saat ini anggaran Aceh berjumlah Rp 14,7 triliun belum jelas kapan disahkan. Padahal, undang-undang telah mengamanahkan bahwa pengesahan APBA paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Hingga saat ini, persoalan RAPBA 2018 masih mengambang dan belum menemukan titik temu. Pihak legislatif dan eksekutif terkesan saling menyalahkan dan membela diri ketika ditanyakan penyebab molornya pembahasan dan pengesahan anggaran 2018.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved