SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Bencana dan Badai Kapitalisme

BENCANA tak pernah lupa menorehkan luka. Di negeri ini, bencana banjir tak ubahnya seperti “agenda tahunan”

Bencana dan Badai Kapitalisme

Oleh Asmaul Husna

BENCANA tak pernah lupa menorehkan luka. Di negeri ini, bencana banjir tak ubahnya seperti “agenda tahunan” yang wajib terjadi. Dalam dua bulan terakhir, beberapa wilayah di Indonesia terendam bencana, seperti di Sidoardjo, Pacitan, dan Yogyakarta. Aceh juga tidak luput dari daftar derita. Beberapa wilayah kabupaten di Aceh juga mengalami hal yang sama. Banjir di mana-mana. Aceh Singkil, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Utara adalah beberapa titik pusat banjir hingga harus masuk dalam kawasan darurat bencana.

Tidak semua bencana datang tanpa aba-aba. Banjir adalah satu bencana yang selalu memberi tanda. Bahkan boleh jadi, seperti “direncana”. Jauh sebelumnya, mayoritas kita paham bahwa merusak hutan adalah cikal bakal mengundang bencana. Namun faktanya, genderang perang terhadap perusakan hutan terus ditabuh. Gemanya juga semakin merambah di beberapa hutan pedalaman Aceh. Ini adalah bentuk “rencana” sempurna untuk mengundang bencana.

Hutan terus menyusut
Bukan hanya tidak lagi perawan, kini hutan Aceh juga sudah berada di ambang takdir kematian. Data dari Wahana Lingkungan hidup (Walhi) menyebutkan bahwa luas hutan Aceh yang mencapai 3,5 juta hektare (Ha) itu, kini terus menyusut 16.000 sampai 20.000 Ha per tahun. Pada 2016 lalu, deforestasi hutan Aceh mencapai 680 ribu Ha. Angka yang mengerikan. Padahal kerusakan hutan adalah faktor utama yang memicu terjadinya bencana banjir dan juga banjir bencana.

Penyusutan hutan terus terjadi karena merebaknya aksi pertambangan ilegal, penimbunan rawa gambut, dan pengalihan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Hutan lindung dan konservasi pun berubah fungsi menjadi hutan produksi. Hutan Aceh terus mendapat tekanan dari perusahaan-perusahaan yang hanya mengedepankan profit semata dengan terus melakukan penebangan liar dan pengalihan lahan. Celakanya, hal itu didukung oleh pemerintah daerah dengan memberikan surat izin usaha yang bertujuan hanya untuk sekadar meningkatkan pendapatan daerah.

Deforestasi hutan yang terus meningkat saban tahun adalah akibat dari kejamnya kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis telah melahirkan benih-benih kezaliman. Aksi perusakan hutan yang terus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut semakin menabuh genderang perang dan mengundang bencana. Banjir, kebakaran hutan, kabut asap, dan kekeringan adalah sebagian dari dampak yang ditimbulkan. Padahal ketika hutan rusak, yang paling besar menerima dampaknya bukanlah perusak hutan itu sendiri, tapi masyarakat yang tinggal di seputaran hutan atau pun di perkampungan. Sedangkan pemilik perusahaan dan perkebunan, hanyalah mengambil keuntungannya saja dan meninggalkan bencana bagi warga sekitar.

Sayangnya, dalam dunia bisnis, ada satu mitos bahaya yang terkadang masih dipraktikkan yaitu bisnis tanpa moral (amoral). Richard De George menyebut pandangan ini dengan the myth of morl business. Bisnis adalah bisnis, tidak perlu dicampur dengan etika. Karena bisnis tidak akan sukses jika diiringi dengan etika. Dengan demikian, etika hanya dapat dipakai apabila menunjang dan menguntungkan. Mitos ini melihat bahwa jika merugikan, maka etika tidak perlu dilakukan. Bisnis tidak memerlukan moral dan tidak memiliki tanggung jawab sosial (Suharyono, 2017). Maka inilah satu dari tujuh dosa sosial seperti yang disampaikan Mahatma Gandhi yaitu: politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja, kenikmatan tanpa nurani, pengetahuan tanpa watak, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadat tanpa pengorbanan, dan bisnis tanpa moral.

Padahal bisnis tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang hukum dan legalitas semata, tapi juga moral dan etika. Karena nyatanya, tidak semua yang benar secara hukum, benar juga secara moral dan etis. Sebut saja seperti banyaknya perusahaan di Aceh yang sudah mengantongi surat izin usaha, baik itu perkebunan atau pun pertambangan. Namun faktanya, berapa banyak dari perusahaan tersebut yang menyumbang ratusan hektare kerusakan hutan dan membuat masyarakat sekitar harus “panen” bencana setiap tahunnya.

Meniliknya kejamnya kapitalisme tersebut, maka di Indonesia, upaya menghapus “pemiskinan” itu lebih penting dibandingkan menghapus kemiskinan itu sendiri. Di tengah sumber daya alam yang melimpah, kemiskinan terlihat seperti sebuah keanehan. Rakyat Indonesia sebenarnya tidak miskin, tapi “dimiskinkan.” Keberadaan perusahaan kapitalis membawa pengaruh besar bagi hitamnya wajah kemiskinan di Indonesia. PT Freeport di Papua serta perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit di Aceh, adalah bukti bahwa kehadiran perusahaan tersebut tidaklah berkontribusi banyak bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Nyatanya, keberadaan perusahaan perusak lingkungan tersebut telah menyumbang dua bencana besar: bencana alam dan bencana sosial.

Pelanggaran HAM
Saat ini, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bukan hanya bicara tentang pembunuhan atau pemerkosaan, tapi juga hak untuk menghirup udara yang sehat dan hidup berdampingan dengan alam. Keberadaan perusahaan yang telah terbukti merusak hutan merupakan satu bentuk pelanggaran HAM atas hak invidu lain untuk terbebas dari banjir bencana. Sebut saja seperti kebakaran hutan, banjir, kabut asap, dan juga kemiskinan. Hal ini perlu ditindak tegas. HAM tidak lagi hanya bicara tentang darah, tapi juga getah tumbuhan. Maka ada yang menyebutkan jika darah itu milik manusia, sedangkan getah milik tumbuhan, relakah darah Anda mengalir sia-sia?

Kekerasan tidak hanya lagi dipandang secara fisik, tapi juga perusakan terhadap lingkungan. Kekerasan terhadap lingkungan yang meluas juga dipandang sebagai bentuk akhir dari peradaban masyarakat bangsa menuju kehancuran bersama (tragedy of the common), atau setidak-tidaknya mencerminkan kesejajaran dengan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Misalnya, kekerasan antarkelas sosial, antarsuku, antarseks, antarkelompok partai politik, dan antar pelaku ekonomi (Pranadji, 2005). Segitiga setan yang terjadi antara pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat dalam merusak hutan melalui perusahaan dan surat izin harus segera dihentikan.

Karena tidak merusak hutan sebenarnya bukanlah untuk menyelamatkan alam, tapi menyelamatkan diri kita sendiri. Tanpa manusia, alam akan baik-baik saja. Tetapi tanpa alam, manusia tidak akan mampu bertahan lama. Artinya, manusialah yang butuh alam, bukan sebaliknya. Maka perusakan terhadap hutan, berarti melakukan ancaman terhadap diri sendiri. Ratapan akan bencana pun tidak bisa dihindarkan. Maka benar jika ada kata-kata bijak yang menyebutkan bahwa: Tuhan menciptakan pepohonan agar burung bisa terbang di antara ranting dan dedaunan seraya bernyanyi penuh kegirangan. Sedangkan manusia membuat sangkar agar burung bernyanyi meminta pertolongan. Dan kitalah manusia itu. Membangun “penjara” dan ketidakadilan di tengah megah dan kayanya alam yang Tuhan ciptakan.

Benar seperti yang disampaikan oleh Ebiet G Ade dalam satu bait lirik lagunya, Tuhan memang mulai bosan melihat tingkah kita, yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Alam pun mulai enggan bersahabat dengan kita. Namun, ke mana lagi hendak bertanya. Sedangkan rumput tak lagi bergoyang karena sudah lebih dulu dihempas bencana.

* Asmaul Husna, peserta Climate Tracker Indonesia dan pegiat di Forum Aceh Menulis (FAMe) Chapter Lhokseumawe. Email: hasmaul64@yahoo.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help