Legislatif-Eksekutif Perlu Rekonsiliasi

Persoalan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 berjumlah Rp 14,7 triliun masih

Legislatif-Eksekutif Perlu Rekonsiliasi
KEPALA Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin didampingi Koordinator Bindang Pencegahan, Ayu Parmawati Putri dan Koordinator Penyelesaian Laporan, Rudi Ismawan memberikan penjelasan terkait penanganan laporan masyarakat di bidang pelayanan publik selama 2017 di 3 in 1 Cafe, Banda Aceh, Jumat (5/1). 

* Untuk Selesaikan APBA 2018

BANDA ACEH - Persoalan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 berjumlah Rp 14,7 triliun masih menjadi pembicaraan berbagai pihak lantaran hingga kini anggaran tersebut belum disahkan. Pihak legislatif dan eksekutif masih saling menyalahkan ketika ditanya penyebab molornya pengesahan APBA 2018.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin, mendorong legislatif dan eksekutif untuk melakukan rekonsiliasi dengan menggelar rapat bersama untuk mencari akar persoalannya sehingga bisa menemukan solusi yang arif. Sebab, pihak yang paling dirugikan dari keterlambatan pengesahan adalah rakyat karena terhambatnya pelayanan publik.

“Saya mengibaratkan APBA bagaikan mesin bagi beroperasinya pelayanan publik. Sehingga, apabila mesin tersebut ngadat dan lambat maka sudah pasti semua penyelenggaraan publik oleh Pemerintah Aceh akan lamban dan terhambat,” kata Taqwaddin pada acara ngopi bersama wartawan di 3 in 1 Cafe, Banda Aceh, Jumat (5/1).

Keterlambatan pengesahan APBA bukan lagi cerita baru di Aceh. Dalam beberapa tahun terakhir keterlambatan pengesahan APBA terus berulang, seperti pengesahan APBA 2004 pada April 2004, pengesahan APBA 2007 pada akhir Juni 2007, pengesahan APBA 2016 pada 30 Januari 2016, dan pengesahan APBA 2017 pada 30 Januari 2017.

“Ini sungguh memalukan dan memperlihatkan lemahnya kinerja Pemerintahan Aceh selama ini. Karenanya, duduk bersama DPRA dan TAPA harus segera dilakukan. Tidak perlu saling arogan dan menyindir. Malah jika cepat digelar rapat bersama maka lebih cepat diketahui masalahnya dan kemudian dipikirkan solusi secara bersama,” ujar dia.

Menurutnya, dengan duduk bersama tentu para pihak akan lebih mudah memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai urusan pemerintahan. Di sana bisa dijelaskan yang mana urusan mutlak pusat, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan, serta urusan pemerintahan umum lainnya.

“Jika terkait KUA dan PPAS yang belum pas dengan RPJM Gubernur Irwandi-Nova misalnya, kan bisa segera disesuaikan bersama jika sudah dalam satu meja. Begitu pula halnya terkait berbagai program usulan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil reses, perlu pula dipertimbangkan bersama oleh anggota DPRA dan TAPA,” katanya.

Karena itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin mendesak elite Aceh untuk segera duduk bersama agar APBA 2018 segera dibahas dan disahkan menjadi qanun. “Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Konflik Aceh saja bisa diselesaikan. Dan kalau bisa jangan lewat Januari 2018,” pungkas Taqwadin.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved