Sertifikasi tak Wajib Bayar

Dana sertifikasi ribuan guru Aceh Utara tahun 2015 tidak wajib bayar jika sisa dana sertifikasi tahun 2016

Sertifikasi tak Wajib Bayar
Dana Sertifikasi 

* Jika Sisa Dana tidak Mencukupi

LHOKSUKON – Dana sertifikasi ribuan guru Aceh Utara tahun 2015 tidak wajib bayar jika sisa dana sertifikasi tahun 2016 tidak mencukupi untuk melunasinya. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Aceh Utara, Saifullah kepada Serambi, Jumat (5/12), menyikapi

laporan Kobar-GB Aceh ke Polres Aceh Utara terkait dugaan penggelapan dana sertifikasi 6.000 guru di Aceh Utara tahun 2015 sebesar Rp 10 miliar.

Saifullah juga menjelaskan, dana sertifikasi yang belum dibayarkan bukan 12 bulan mulai Januari–Desember 2015 seperti yang dituding Kobar-GB, tapi hanya sekitar enam bulan atau kurun waktu Juli sampai Desember 2015. Karena itu, Pemkab menyatakan akan mengambil sikap terhadap Kobar GB Aceh.

“Rapel gaji dengan sertifikasi itu berbeda. Kalau rapel gaji itu wajib dibayar karena mengikat. Sedangkan sertifikasi itu tidak mengikat, karena itu bantuan. Selain itu, dalam rakor dengan kementerian di Batam, ketika itu, pihak kementerian menyebutkan pembayaran itu kebijakan dari pemerintah setempat,” jelas Kadisdikbud Aceh Utara ini.

Artinya, ujar Saifullah, dana sertifikasi 2015 dapat dibayarkan jika memang cukup dana pada tahun 2016. “Jumlah dana sertifikasi untuk guru tahun 2015 Rp 9,7 miliar. Namun, karena dananya tak mencukupi untuk semua guru, sehingga tak dibayarkan, dan ini sesuai yang disampaikan pihak kementerian,” ucapnya.

Disebutkan, secara lisan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh juga pernah menyebutkan dana sertifikasi itu baru dapat dibayarkan setelah ada hasil audit. “Jadi, pihak Kobar GB juga salah memberikan data, bukan 12 bulan (Januari–Desember), tapi enam bulan terhitung Juli–Desember 2015,” sebut dia.

Oleh sebab itu, lanjutnya, Pemkab Aceh Utara dalam waktu dekat akan mengambil sikap hukum terhadap Kobar GB Aceh. “Bupati Aceh Utara juga sudah meminta petunjuk dari kementerian apakah dana sertifikasi itu dapat dibayarkan atau tidak. Namun, sampai sekarang belum ada jawaban,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Aceh Utara, Fauzi Yusuf berjanji akan menelusuri untuk mencari solusi terkait dana sertifikasi guru di Aceh Utara yang belum dibayarkan Pemkab. “Saya akan telusuri informasi tersebut apakah benar dana sertifikasi guru belum dibayarkan. Karena sampai sekarang (4 Januari 2018-red), saya belum mendapat informasi terkait hal tersebut, meskipun saat itu saya belum menjabat sebagai Wakil Bupati,” kata Fauzi Yusuf.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help