Toke Seuem akan Lapor Presiden

Wali Kota Langsa Usman Abdullah SE alias Toke Seuem dalam waktu dekat berencana melapor kepada Presiden Jokowi

Toke Seuem akan Lapor Presiden
SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NASIR
Wali Kota Langsa Usman Abdullah menyopiri Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Sabtu (28/10/2017). 

* Terkait Hambatan Ekspor-Impor di Kuala Langsa

LANGSA - Wali Kota Langsa Usman Abdullah SE alias Toke Seuem dalam waktu dekat berencana melapor kepada Presiden Jokowi segala permasalahan yang terjadi dalam proses ekspor-impor di Pelabuhan Kuala Langsa. Selama ini pelabuhan yang dibangun dengan dana triliun rupiah itu tidak berkembang.

“Persyaratan yang tertuang dalam regulasi Pemerintah Pusat terkait persoalan impor dan ekspor di Pelabuhan Kuala Langsa itu terlalu berat bagi pengusaha daerah. Ini berdampak besar pada melorotnya daya investasi,” kata Usman Abdullah kepada Serambi di kantornya, Jumat (5/1).

Toke Seuem mengaku bahwa dirinya menerima keluhan dari salah seorang importir terkait sulitnya melakukan ekspor melalui pelabuhan Kuala Langsa, karena sulitnya menjalankan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Oleh karenanya wali Kota meminta kepada pihak kementerian dan lembaga negara terkait lainnya untuk merevisi izin tentang ekspor pelabuhan daerah.

“Saya berencana akan melapor ke Presiden Jokowi dan Gubernur Aceh atas tindakan oknum yang menghambat para pengusaha melakukan ekspor melalui Pelabuhan Kuala Langsa, karena tindakan mereka sudah tidak terpuji selaku pejabat negara,” imbuhnya.

Sementara itu, Staf Bidang Ekspor Impor PT Pelabuhan Kuala Langsa, Mukhlis, menjelaskan, pihaknya yang ingin berinvestasi di Pelabuhan Kuala Langsa berkomitmen melakukan berbagai upaya menghidupkan pelabuhan daerah Langsa ini.

Namun selama ini, ia mengaku terkendala dengan peraturan atau regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Salah satunya aturan yang dibuat oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan terkait ekspor ikan keluar negeri. (Baca: Syarat Ekspor Ikan).

Syarat yang diajukan sangat memberatkan pengusaha daerah dan menguntungkan pengusaha besar. Padahal ironisnya, negara-negara tujuan ekspor tidak meminta persyaratan seperti yang ditentukan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Untuk itu, terkait syarat-syarat tersebut, pihaknya berharap Kementerian Perikanan dan Kelautan mengkaji ulang kembali.

“Pelabuhan Kuala Langsa akan bisa berkembang, apabila regulasi dari Kementerian terkait ini benar-benar mendukung pengusaha daerah, sehingga akan memperlancar ekspor dan impor di Pelabuhan Kuala Langsa. Berilah keringanan untuk ekspor-impor ini,” ujarnya.

Sementara Direktur Kebijakan dan Pengembangan Kawasan PT Pelabuhan Kuala Langsa, Iswantoro, mengatakan, regulasi atau syarat dan kebijakan Kementerian Perikanan dan Kelautan tidak berpihak pada pengusaha kecil di daerah.

Dirinya berharap Pemerintah Aceh dan DPR Aceh maupun anggota DPD dan DPR RI asal Aceh di Senayan, menaruh perhatian untuk membantu menyuarakan keluhan yang dihadapi Pelabuhan Kuala Langsa.

Ketua Asosiasi Saudagar Kota Langsa, Muzakir Abdullah, menduga, tidak berkembangnya Pelabuhan Kuala Langsa diduga lantaran ada permainan oleh sejumlah pengusaha besar di Belawan, Sumatera Utara. Para pengusaha itu mengetahui jika hampir 90 persen barang-barang berkualitas yang bisa diekspor berasal dari Aceh.

Dijelaskan bahwa selama ini pengambil kebijakan di Pemerintah Pusat tidak mempunyai ke ikhlasan, sehingga pengusaha-pengusaha di daerah menjadi tidak berkembang. Jika mereka ikhlas membantu pengusaha daerah, tentunya ekspor-impor di daerah tidak terhambat.

“Pemerintah pusat harus melihat kondisi yang dialami daerah saat ini, yang disebabkan adanya permainan pihak-pihak mafia di kementrian. Mereka menghendaki aktivitas ekspor dan inpor di Pelabuhan Kuala Langsa tidak hidup,” imbuhnya.(zb)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved