Pemkab Terutang Rp 220 M

Utang Pemkab Aceh Utara tahun 2017 pada pihak ketiga yang akan dilunasi pada 2018 mencapai Rp 220 miliar

Pemkab Terutang Rp 220 M
FAUZI YUSUF, Wabup Aceh Utara

* Kepada Pihak Ketiga

LHOKSUKON – Utang Pemkab Aceh Utara tahun 2017 pada pihak ketiga yang akan dilunasi pada 2018 mencapai Rp 220 miliar lebih. Jumlah itu terus membengkak dari tahun sebelumnya yaitu sekitar Rp 138 miliar.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Aceh Utara, Fauzi Yusuf menjawab Serambi, kemarin, usai menghadiri rapat paripurna istimewa di gedung DPRK Aceh Utara. “Utang kita bertambah karena banyak sumber anggaran dari pemerintah pusat yang dipotong dalam perjalanan. Artinya, dana itu dipotong setelah pengesahan anggaran,” kata Fauzi Yusuf.

Dana yang dipotong tersebut, lanjut Wabup, ada yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), serta sumber dana lainnya. Jumlah dana yang dipotong pemerintah pusat pada 2017, sebut Fauzi Yusuf, mencapai Rp 60 miliar lebih. “Jadi, total utang (2017) yang harus dibayar di 2018 sekitar Rp 220 miliar lebih,” sebtu Wabup. Menurut Fauzi, penyebab lain membengkak utangnya Pemkab Aceh Utara juga karena pada 2017 lalu mereka harus melunasi kewajiban, seperti melunasi anggaran untuk Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan juga kegiatan lain yang berkategori wajib. “Seperti pilkada, itu tidak boleh tidak, harus kita sediakan anggaran,” ulasnya.

Karena itu, ucap Wabup, fokus anggaran pada tahun 2018 adalah untuk membayar utang 2017. Sedangkan sumber dananya berasal dari transfer Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan dari DAK pemerintah pusat. Sementara dana proyek yang bersumber dari APBK sangat minim dibandingkan tahun sebelumnya. “Pada APBK murni 2018, kita targetkan 70 persen utang dapat kita lunasi,” tukas Wabup.

Sisanya sekitar 30 persen lagi ditunda pembayarannya sambil menunggu pengesahan APBK Perubahan 2018. “Jadi, target kita pada tahun ini semua utang pada pihak ketiga harus dapat dilunasi. Kemungkinan awal tahun ini akan mulai pembayaran dengan APBK murni, sehingga utangnya mulai berkurang,” tandasnya. “Kita juga sudah berkoordinasi dengan DPRK untuk menyelesaikan pembayaran utang Rp 220 miliar itu pada tahun 2018,” pungkas Wabup Fauzi Yusuf yang akrap disapa ‘Sidom Peng’.

Pada bagian lain, Wabup Aceh Utara, Fauzi Yusuf juga menyatakan, pada tahun 2019 mendatang, pihaknya akan berupaya menghindari utang. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah menekankan agar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) harus dilakukan tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Tujuannya untuk mengetahui berapa jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima. “Berapa PAD yang kita terima, sejumlah itulah kita anggarkan,” katanya.

Strategi lainnya yang sudah direncanakan adalah akan membentuk SKPK pendapatan yang terpisah dengan dinas/badan lainnya, supaya bisa fokus untuk menggali dan mengumpulkan PAD. “Selain itu, biaya operasional untuk SKPK juga akan dikurang dari tahun sebelumnya,” tutup Wabup.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved