SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Muhasabah Politik PPP

JUMAT, 5 Januari 2018, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasuki usia ke-45 tahun

Muhasabah Politik PPP

Oleh M. Munir Aziz

Kami di jajaran Redaksi Serambi Indonesia merasa tersentak ketika menerima kabar duka, bahwa Drs HM Munir Aziz MPd telah berpulang ke Rahmatullah pada Senin (8/1) pukul 00.40 WIB, di RSUZA Banda Aceh. Beliau termasuk seorang penulis artikel yang produktif. Tulisan-tulisannya terkait politik, pembangunan, dan pendidikan sering mengisi rubrik Opini harian ini. Berikut satu tulisan beliau yang dikirim Kamis (4/1) lalu, yang belum sempat kami turunkan. Redaksi

(Baca: INNALILLAHI wa innailaihi rajiun, Mantan Anggota DPRA, Munir Azis Meninggal Dunia)

JUMAT, 5 Januari 2018, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasuki usia ke-45 tahun. Partai ini dilahirkan melalui permufakatan fusi partai-partai politik (parpol) Islam pada 5 Januari 1973. Situasi politik rezim Orde Baru (Orba) ketika itu, menghendaki agar parpol disederhanakan jumlahnya. Trauma dengan kondisi politik rezim Orde Lama (Orla), yang terlanjur menuding parpol sebagai faktor yang merepotkan kebijakan presiden karena terlalu banyak partai, maka rezim Orde Baru pun ikut-ikutan memusuhi parpol.

Dari 10 partai politik peserta Pemilu 1971, disederhanakan menjadi tiga kekuatan sosial politik. Partai-partai politik beraliran nasionalis didorong untuk bergabung menjadi satu partai, yang kemudian membentuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai-partai beraliran Islam juga didorong menjadi satu, kemudian melahirkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara Golongan Karya (Golkar) tidak diubah, tetap bernama Golkar.

Mereka, para deklarator fusi parpol-parpol Islam yang memfusikan kegiatan politiknya dalam PPP adalah para pemimpin umat, negarawan yang harum namanya di pentas politik Nasional, seperti KH Idham Khalid (Ketua Umum PBNU), HM Syafaat Mintaredja SH (Ketua Umum Parmusi), H Anwar Tjokroaminoto (Ketua Umum PSII) dan KH Rusli Halil (Ketua Umum Partai Islam Perti).

(Baca: Munir Azis Meninggal Berselang Tiga Hari Setelah Kepergian Sang Ibunda)

Betapapun sakitnya didorong-dorong oleh rezim Orba, tetapi demi menjaga keutuhan negara bangsa, mereka rela menerima “bola panas” penyederhanaan parpol yang digulirkan dari istana negara rezim Orba. Dalam keputusan politik itulah terpancar cahaya iman dan kebesaran jiwa negarawan, ketika mereka sanggup mengalahkan emosi pribadi demi menyelamatkan partai sebagai alat perjuangan umat.

Pascadeklarasi fusi tersebut, PPP dipimpin oleh HM Syafaat Mintaredja SH (1973-1978). Selanjutnya secara berturut-turut PPP dipimpin oleh HJ Naro (1978-1989), H Ismail Hasan Metareum (1989-1998), H Hamzah Haz (1998-2007), H Suryadarma Ali (2007-2014) dan sekarang PPP dipimpin oleh H Romahurmuziy (2016-2021). Pada pengujung masa kepemimpinan Suryadarma Ali, PPP dilanda konflik internal, hingga 2016.

Deklarasi fusi politik bukan hanya mewariskan lembaga politik berupa PPP saja. Lembaga atau partai tidak ada gunanya, tanpa nilai dan cita-cita ideologis yang diperjuangkan. Arti fusi politik akan lebih bermakna jika kita melihat beberapa aspek historis, filosofis nilai-nilai perjuangan politik yang diwariskan oleh para deklarator itu sendiri. Seperti disebutkan Prof Miriam Budiardjo (2008:404), bahwa parpol itu merupakan kelompok terorganisir yang mempunyai cita-cita, nilai-nilai dan orientasi politik yang mereka perjuangkan.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help