Anggaran Mobil Dinas Rp 2,3 M

Dana pengadaan mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara dalam APBK 2018 mencapai

Anggaran Mobil Dinas Rp 2,3 M
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Ratusan mobil dinas jajaran Pemkab Abdya dikumpulkan di lapangan Persada Blangpidie, Desa Keude Siblah, Jumat (29/9/2017) sore. 

* Untuk Bupati dan Wabup
* Rp 880 Juta untuk Mobil Pamtup

LHOKSUKON - Dana pengadaan mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara dalam APBK 2018 mencapai Rp 2,3 miliar. Selain itu, juga dianggarkan dana Rp 880 juta untuk pembelian dua unit mobil bagi tim pengamanan tertutup (pamtup), sehingga total anggarannya mencapai Rp 3,18 miliar.

Informasi yang diperoleh Serambi, dalam APBK 2018 yang sudah disahkan DPRK Aceh Utara pada 27 Desember 2017, terdapat alokasi belanja modal peralatan dan mesin (pengadaan alat angkutan darat bermotor) senilai Rp 3,18 miliar. Rinciannya, untuk pengadaan 1 unit mobil dinas Bupati Aceh Utara (jenis jeep) Rp 1,5 miliar. Lalu untuk Wakil Bupati Aceh Utara 1 unit (microbus) sebesar Rp 800 juta. Selanjutnya, pengadaan dua (2) unit mobil double cabin untuk Pamtup Bupati dan Wakil Bupati, masing-masing Rp 440 juta. “Meski APBK sudah diteken bersama (Bupati dan DPRK), namun belum proses pelelangan karena kita masih menunggu evaluasi anggaran dari gubernur,” kata Kabag Umum Pemkab Aceh Utara, Fauzan kepada Serambi, Rabu (10/1).

Dijelaskannya, mobil dinas yang digunakan bupati saat ini adalah jenis Toyota Prado hasil pengadaan tahun 2008, yang berarti mobil itu sudah berumur 10 tahun. Sedangkan, mobil Toyota Camry dan Fortuner tahun 2012 akan dijual kepada Bupati/Wakil Bupati periode 2012-2017 (H Muhammad Thaib/M Jamil) yang sudah berakhir masa jabatannya.

Menurut Fauzan, penjualan mobil dinas ke bupati/wabup periode sebelumnya dibenarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016. Sedangkan untuk Wakil Bupati sekarang (Fauzi Yusuf), mobil yang digunakan adalah jenis Toyota Camry tahun 2004. Sementara Mitsubishi Pajero yang dipakai Wabup saat ini merupakan pinjaman dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. “Dalam aturan, bupati dan wakil bupati dibenarkan memiliki dua mobil, jenis jeep dan sedan,” jelasnya.

Ditambahkan, mobil yang digunakan pamtup bupati sekarang jenis double cabin Triton tahun 2009, sehingga dipastikan tak akan mampu mengimbangi laju mobil bupati ketika ke lapangan. Sedangkan, mobil pamtup wabup yang digunakan sekarang merupakan pinjaman dari Dinas Kesehatan sejak 2011 lalu. “Karena itu, selain perlu mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati, juga untuk pamtup,” pungkas Fauzan.

Wakil Bupati (Wabup) Aceh Utara, Fauzi Yusuf kepada Serambi, kemarin, menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil koreksi dari tim Gubernur Aceh soal pengadaan mobil dinas tersebut. Dia menjelaskan, jika memang memungkinkan, pembelian mobil dinas itu akan dilakukan tahun ini, sebaliknya bila tidak memungkinkan akan ditunda tahun depan.

“Pengadaan mobil dinas ini memang diperlukan untuk memudahkan mobilisasi kita, apalagi bupati selama ini sering ke Banda Aceh. Selain itu, juga untuk memudahkan turun ke lapangan. Untuk pamtup juga demikian, mobilnya juga harus mampu mengimbangi laju mobil bupati dan wabup ketika ke lapangan, sehingga kita rencanakan pengadaan bersamaan,” ulasnya.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved