SerambiIndonesia/

DPRA akan Bersikap Setelah Putusan MK

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang akan melaksanakan tahapan seleksi calon anggota Komisi Independen

DPRA akan Bersikap Setelah Putusan MK
Muharuddin 

* Terkait Perekrutan Anggota KIP oleh KPU

BANDA ACEH - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang akan melaksanakan tahapan seleksi calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023 telah menimbulkan polemik hukum. Pasalnya, kewenangan yang selama ini menjadi hak mutlak DPRA menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah diambil oleh KPU RI.

Padahal, dalam Pasal 56 ayat (4) UUPA menyebutkan, anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur. Pasal ini sendiri tidak dicabut oleh pusat sebagaimana Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA. Berdasarkan pasal inilah, Komisi I DPRA juga mengeluarkan pengumuman pendaftaran penerimaan calon Panitia Seleksi (Pansel) Anggota KIP Aceh periode 2018-2023 pada Senin (8/1).

Disisi lain, KPU RI sendiri juga memiliki landasan hukum merekrut anggota KIP Aceh bersama 16 KPU provinsi lain dan 6 KPU kabupaten/kota yang berakhir Mei 2018 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pada Pasal 27 ayat (1) UU Pemilu disebutkan, KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU provinsi pada setiap provinsi. Pasal ini sepertinya luput dari perhatian elite Aceh saat undang-undang ini dibahas.

Terhadap munculnya dualisme payung hukum dalam pelaksanaan tahapan perekrutan anggota KIP Aceh, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin SSos kepada Serambi, Rabu (10/1) mengatakan bahwa pihaknya akan bersikap tegas setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Kamis (12/1) terkait gugatan DPRA terhadap UU Pemilu yang mencabut dua pasal dalam UUPA tanpa konsultasi ke DPRA.

“Persoalan rekrutmen masih menjadi kewajiban DPRA. KPU jangan salah minum obat. Bahwa KIP hirarki dengan KPU iya, tapi persoalan rekrutmen sudah diatur jelas dalam UUPA. Jadi KPU jangan mengaduk-adukan aturan. Kita ada dasar hukum, undang-undang juga. Pertanyaannya, yang tidak taat hukum sebenarnya siapa, DPRA atau KPU?” kata Muharuddin yang mengaku baru tiba di Aceh dari Jakarta.

Sebenarnya persoalan rekrutmen calon Pansel Anggota KIP Aceh oleh DPRA tidak ada kaitannya dengan gugatan DPRA ke MK. Karena yang dipersoalkan DPRA masalah pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA melalui Pasal 571 UU Pemilu. “Sungguhpun dianulir dua pasal itu, akan tetapi Pasal 56 masih melekat dan rekrutmen masih menjadi kewenangan DPRA. Maka kita membuka pendaftaran calon Pansel itu sesuai dengan Pasal 56,” ujar dia.

Muharuddin mengatakan, pencabutan dua pasal UUPA telah membuat regulasi tentang KIP saling bertabrakan. Persoalan ini menjadi salah satu dasar bagi DPRA menggugat UU Pemilu ke MK selain pencabutan dua pasal UUPA, supaya tidak adanya dualisme payung hukum dan kegaduhan politik di Aceh jelang Pemilu 2019. “Karena satu pasal dengan pasal lain saling bertabrakan, jadi ini yang membuat DPRA menggugat ke MK,” ucapnya.

Juru Bicara Lintas Fraksi untuk Gugatan DPRA di MK, Iskandar Usman Al-Farlaky kepada Serambi, kemarin, juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengadukan KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI apabila lembaga penyelenggara Pemilu tersebut tetap ngotot melakukan rekrutmen anggota KIP Aceh. Dia juga mendorong Komisi I untuk melakukan pertemuan dengan KPU guna memperjelas masalah itu.

Menuruntya, sikap KPU RI jelas menantang pemberlakukan undang-undang yang bersifat khsusus di Aceh. Dalam hal ini, Iskandar mengatakan, KPU terlalu memaksa diri dan terkesan ada kepentingan besar untuk melakukan rekrutmen ini. “Jangan-jangan merekalah yang berada di belakang hingga tercabutnya dua pasal dalam UUPA. KPU punya kepentingan besar, mereka ikut serta mengobok-obok regulasi yang ada di Aceh,” sebutnya.

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH juga mengingatkan agar KPU perlu memperhatikan bahwa pembelakuan UUPA bersifat khusus di Aceh. Pemberlakukan aturan lain baru bisa digunakan di Aceh, apabila ada hal-hal yang tidak di atur dalam UUPA. Selain itu, YARA juga mendesak DPRA dan Gubernur Aceh untuk melakukan perlawanan terhadap KPU RI karena telah dengan lancang menghilangkan satu pasal dalam UUPA.

Pakar Hukum dari Unsyiah, Dr M Jafar SH MHum mengatakan seharusnya DPRA dan KPU RI menahan diri untuk tidak mengeluarkan pengumuman perekrutan anggota KIP sebelum keluarnya putusan MK terkait gugatan DPRA terhadap UU Pemilu. Menurut Jafar, pencabutan dua pasal dalam UUPA telah menimbulkan persoalan dalam penempatan jumlah anggota KIP dan Panwaslih meskipun DPRA memiliki kewenangan merekrutnya.

“Kenapa menjadi persoalan? Karena secara nasional anggota KPU provinsi maksimal lima orang, sedangkan kita (KIP Aceh) tujuh orang. Yang mau direkrut itu, tujuh atau lima orang untuk KIP Aceh. Kemudian, untuk KPU kabupaten/kota, dalam UU Pemilu berjumlah tiga dan lima orang, sedangkan menurut UUPA anggota KIP kabupaten/kota lima orang. Jadi, Pasal 57 bermasalah kalau tidak ada keputusan MK,” katanya.

Pendapat yang sama juga disampaikan dua pakar hukum lainnya, yaitu Dr Amrizal J Prang SH LLMM, Pakar Hukum dari Unimal Lhokseumawe, Mawardi Ismail SH MHum, Pakar Hukum dari Unsyiah, dan anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil. “Saya pikir, memang harus saling menahan diri untuk adanya kepastian hukum agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari,” kata Amrizal.(mas/dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help