Galus Buka Pegawai Kontrak

Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues (Galus) membuka penerimaan pegawai kontrak atau non-PNS

Galus Buka Pegawai Kontrak
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Sekda Abdya, Drs Thamrin dan Kepala BKPSDM Abdya, Drh Cut Hasnah Nur memantau pelaksanaan ujian tenaga kontrak di lingkungan pemkab Abdya, Minggu (31/12/2017) di SD Tunas Bangsa Abdya. 

* Guru, Perawat Sampai Petugas Satpol PP/WH

BLANGKEJEREN - Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues (Galus) membuka penerimaan pegawai kontrak atau non-PNS di tiga instansi. Pembukaan telah dimulai sejak 2 Januari 2018 dan segera ditutup pada 13 Januari 2018 dengan waktu ujian belum ditentukan, seiring pelamar membludak, bahkan sudah melebihi dari jumlah yang akan diterima.

Berdasarkan informasi dari sejumlah PNS, penerimaan dibuka di Dinas Pendidikan dengan status guru kontrak, kemudian Dinas Kesehatan (Dinkes), terutama perawat yang akan ditempatkan di 11 kecamatan. Satunya lagi, Satpol PP/WH, terutama untuk calon yang sudah dilatih sebelumnya untuk ditempatkan di pendopo bupati, rumah sakit, kantor Bupati dan Sekdakab.

Kepala Disdik Galus, Anwar SPd, kepada Serambi, Rabu (10/1) mengatakan, penerimaan tenaga pengajar non-PNS dibuka untuk SMP, SD dan juga TK atau PAUD. “Pelamar pegawai non-PNS untuk tenaga guru kontrak sudah sangat banyak dan diperkirakan akan bertambah karena ditutup pada 13 Januari,” katanya.

Kadisdik mengatakan, guru non-PNS akan disebar di 11 kecamatan, termasuk kawasan pedesaan dan terpencil, agar terjadi pemerataan penyebaran guru. Dia berharap, para guru kontrak yang akan diterima harus tetap berada di lokasi yang ditetapkan, terutama kawasan terpencil yang jauh dari perkotaan.

“Ada tujuh bidang studi yang diterima dalam perekrutan tenaga guru non-PNS, seperti hafiz dan tahtim serta guru olahraga,” katanya. Dikatakan, honor atau insentif guru non-PNS berkisar Rp 1 juta per bulan.

Sedangkan Kasatpol PP/WH Galus, Khairuddin, mengatakan sebanyak 120 anggota Satpol PP sudah direkrut dan mengikuti pembinaan dan pelatih. Dia menjelaskan mereka akan ditempatkan di pendopo bupati, pendopo wabup, eumah sakit, kantor bupati dan kantor Dinas Keuangan serta di Kantor Satpol PP (Mako) di Blangsere.

“Dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan perekturan petugas Satpol PP/WH dabn diprioritaskan yang sudah menjalani masa tugas atau bakti lima tahun,” sebut Khairuddin. Dia mengatakan untuk petugas Satpol PP/WH yang akan direkrut kembali belum ditentukan berapa banyak, namun jumlahnya akan diserahkan ke bupati untuk disetujui.

Sebaliknya, Pemkab Bener Meriah merencanakan memberhentikan ribuan honorer mulai Januari 2018, termasuk para guru, sehingga memicu demo ke DPRK pada Sabtu (30/12/2018). Aktivis pemuda Bener Meriah, Mukhlis AB, memprotes keputusan yang diambil Bupati Bener Meriah, Ahmadi yang dinilai sebagai sikap yang tergesa-gesa.

Pasalnya, pemerintahan yang masih baru sudah mengambil kebijakan kontroversial dengan memberhentikan ribuan tenaga honorer dan bakti, apalagi yang telah mengabdi lama.

“Ribuan dari keluarga honorer akan terluka atas keputusan Bupati Ahmadi, karena dipastikan akan menjadi pengangguran,” ujarnya. Dia menilai bupati ini terlalu euforia dari jabatanya, sehingga seolah-olah dengan kekuasaannya itu, bisa mengambil keputusan yang menimbulkan efek besar bagi tatanan sosial di Bener Meriah.

Sebelumnya, sebagian besar tenaga honorer dengan jumlah 4.286 orang dan 826 tenaga bakti di Pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan segera berakhir atau dirumahkan. Direncanakan, mereka akan diberhentikan secara hormat mulai 1 Januari 2018, berdasarkan SK Nomor Peg.800/597/2017, yang dikeluarkan Bupati Bener Meriah, Ahmadi SE.

Bupati Ahmadi menjelaskan mereka dirumahkan mulai 1 Januari 2018, terkecuali tenaga honorer cleaning service, pemadam kebakaran, Satpol PP/WH, honorer kategori 2, penjaga kantor, petugas kebersihan dan teknis tertentu. Dia menyatakan yang tidak diberhentikan tidak lebih dari seribu honorer atau tenaga bakti.

“Kebijakan ini disesuaikan dengan kebutuhan, bukan pemakzulan atau ketidaksukaan,” katanya dalam konferensi pers dengan awak media di pendopo bupati, Redelong, Jumat (29/12/2017). Dia menjelaskan pengurangan tenaga non-PNS agar mereka tidak terbuai untuk menjadi PNS nanntinya, dikarenakan honorer K2, hingga kini belum menjadi PNS, karena belum mendapat NIK.

Alasan lain yang dikemukakannya untuk menghemat pengeluaran APBK untuk membayar para honorer. Dikatakan, pemberhentian atau dirumahkan honorer, karena pengeluaran anggaran yang bersumber APBK pertahun untuk membayar gaji non-PNS mencapai Rp 21 miliar lebih. (c51)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved